Masyarakat Adat Bentuk Parpol

Rabu, 21 Maret 2007 02:29

Banjarmasin, BPost
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sepakat membentuk partai politik (parpol). Dalam kongresnya di Pontianak, Kalimantan Barat, yang berakhir Selasa (20/3), wacana itu menjadi tema yang paling hangat disambut oleh para utusan.

Salah seorang anggota Dewan Adat AMAN Kalsel, Johnson Maseri mengungkapkan, wacana pembentukan parpol telah mencuat sejak kongres pertama 1999 lalu. Namun pada kongres ketiga pada tahun ini desakan itu semakin kencang.

"Keinginan membentuk partai politik bukan berarti menjadikan AMAN sebagai partai politik, melainkan partai baru yang dibidani kader-kader AMAN dari pusat sampai di daerah," ujarnya saat dihubungi BPost, Selasa (20/3).

Menurut Johnson yang juga Ketua Aliansi Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalsel ini, sebagian besar perwakilan dari seluruh Indonesia menginginkan pada pemilu 2009, parpol itu sudah tampil.

Namun, dalam kongres yang diikuti 1.500 perwakilan itu belum memastikan waktu persisnya parpol dideklarasikan. Hingga kini masih terjadi perdebatan sengit secara internal.

Diakui, tak semua perwakilan setuju ide pembentukan parpol baru. Ada juga pemikiran yang menyatakan, cukup dengan menempatkan dan mendukung penuh kader-kader AMAN di parpol yang sudah ada.

"Memang perlu pertimbangan matang untuk pembentukan parpol. Apa positifnya dan apa dampak negatifnya masih dikaji lebih jauh," ucapnya.

Ide pembentukan parpol yang mewadai komunitas adat mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh di daerah. Hal itu dinilai akan menyegarkan kehidupan perpolitikan di daerah.

"Selama ini keberadaan komunitas adat hanya mendapat pengakuan formal, namun belum diberikan kesempatan ikut membangun daerah. Padahal kami pun ingin berpartisipasi di bidang yang lebih luas, baik di pemerintahan maupun politik," cetus, Ulinawati, wanita keturunan Suku Dayak, yang juga Kepala Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Tabalong, kemarin.

Selama ini, katanya, prosentase warga Dayak yang duduk di pemerintahan atau kepengurusan partai politik masih sedikit. Padahal dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) telah ada peningkatan signifikan.

Dipaparkan, di Desa Warukin saja kini setidaknya terdapat 40 warganya bergelar sarjana. Kebanyakan dari disiplin ilmu sosial, keguruan, bahkan kedokteran. Tapi realitasnya, di Tabalong wakil suku Dayak di DPRD hanya satu orang. Sedangkan perwakilan di pemerintahan kabupaten sekitar 3 orang.

Dermi Uly, Ketua Kerukunan Warga Dayak Tanjung-Murung Pudak tak kalah antusiasnya merespons wacana tersebut. Ia berharap parpol tersebut kelak bisa menyuarakan aspirasi warga adat sampai ke tingkat pusat.

Pengamat Politik Unlam Banjarmasin, Apriansyah menilai keinginan masyarakat adat membentuk parpol adalah sesuatu yang wajar. Menurutnya, untuk mengirim utusan golongan di legislatif memang harus melalui partai politik. Namun kans AMAN untuk meraup suara besar dengan mendirikan sebuah parpol pun masih meragukan. Pasalnya, 60 persen suku di pedalaman Indonesia tidak terdata.

"Belum lagi masalah pendidikan politik yang rendah, dan jumlah komunitas masyarakat adat yang tidak terlalu banyak. Terbukti dari beberapa pemilu, suara dari suku pedalaman cukup kecil," tambahnya.

Karena itu, pembentukan parpol sah-sah saja, namun hal itu perlu pertimbangan lebih matang. Jika tidak maka parpol tersebut akan tereliminir.

"Dan itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Sementara pembentukan parpol pekerjaan yang besar," tandas Apri, sapaan Apriansyah.ais/nda