Kliping Adat WALHI Kalsel

Warga Dayak Resah Penebangan Liar

2009-09-08T20:46:00.001-07:00

Kamis, 9 Juli 2009 | 16:11 WITA
BANJARMASIN, KAMIS - Penebangan liar (bangli) yang terjadi di kawasan hutan Pegunungan Meratus, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), membuat resah warga Dayak setempat.

"Aktivitas bangli tidak saja merusak hutan, tapi juga jalan desa," kata Kepala Adat Dayak Desa Pambakulan, Kecamatan Batang Alai Timur (BAT), Yudiansyah, di Barabai, ibukota Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekitar 165 Kilometer utara Banjarmasin, Kamis (9/7).

Menurut dia, truk pengangkut itu sering memuat kayu dalam jumlah yang berlebihan melampaui daya tampung yang mengakibatkan jalan desa rusak berat.

Padahal, Kepala Desa Pambakulan, Patrianto, selama ini telah mengeluarkan ketentuan yang melarang truk pengangkut kayu melintas desa mereka. Namun para sopir truk mengaku mengantongi izin membawa kayu melintas jalan desa dari Kepala Desa Natih.

Masih menurut pengakuan para sopir, ungkap Kepala Adat Dayak Pembakulan itu, setiap kali melintas para sopir membayar sejumlah uang kepada Kepala Desa Natih.

Pada kesempatan lain, Ketua Persatuan Masyarakat Adat Dayak (Permada) Kalsel, Johnson Masri, mengatakan, aksi bangli di kawasan hutan desa itu berlangsung lebih dari lima tahun.

Selain menyesalkan ulah oknum aparat yang membiarkan aksi penebangan liar, Ketua Permada Kalsel itu menyatakan prihatin dengan keadaan masyarakat Desa Pambakulan.

Masyarakat Dayak di Desa Pembakulan hanya bisa jadi penonton. Yang menikmati hasil penebangan itu justru orang luar.

Secara berkala, petugas dari Dinas Kehutanan memang melakukan pemeriksaan di kawasan tersebut. Namun hingga kini tidak ada tindakan apapun dari instansi itu, ungkapnya.

Warga Marah, Polisi Lepaskan Tembakan Saat Aruh

2009-09-08T20:45:00.001-07:00

Kamis, 9 Juli 2009 | 07:42 WITA

BARABAI, KAMIS - Masyarakat adat Dayak Kaharingan kembali mengancam mengadili tiga anggota Polres Hulu Sungai Tengah secara adat. Anggota polres yang bertugas di pos polisi (Pospol) Batang Alai Timur (BAT) dan Polsek Batang Alai Utara (Batara) itu dinilai melanggar norma adat, karena mengganggu prosesi pesta adat.

Mereka melepaskan tembakan terhadap salah satu warga Dayak, saat masyarakat bersiap menggelar resepsi aruh, di Desa Pembakulan,Kecamatan Batang Alai Utara, Selasa (4/7) dinihari.

Ketua Persatuan Masyarakat Adat Dayak (Permada) Kalimantan Selatan Jonson Masri mengungkapkan, pihaknya masih menyelidiki kasusitu. "Setelah terbukti melanggar norma adat, kita kembali melaksanakan peradilan adat," katanya didampingi kuasa hukum Permada Kalsel, Saleh.

Menurut Jonson masyarakat adat yang hendak melaksanakan aruh tiga hari sebelum dan sesudah perayaan, harus dalam suasana sakral. Tidak boleh ada suara yang mengejutkan. "Bila itu terjadi bisa dikenakan sangsi adat," tambahnya.

Namun pantangan tersebut, kata Jonson dilanggar tiga oknum polisi, yang melepaskan tembakan saat hendak menangkap warga dua hari sebelum aruh dilaksanakan.
"Akibat bunyi yang mengejutkan itu, semua benda yang sebelumnya telah disakralkan di dalam balai adat berupa sangkar, lalai, maligau dan daun anau jadi tidak bermakna lagi, sehingga harus diganti. Padahal benda itu sangat sulit dicari karena waktunya harus pas,' tambahnya.

"Kita akan meminta kapolres HST (AKBP Joko Purwanto) memberi izin melaksanakan peradilan adat itu. Mengenai waktu dan tempatnya ditentukan kemudian," katanya.

Setelah Hukum Adat, Anggota Buser Tetap Diproses

2009-09-08T20:44:00.001-07:00

Rabu, 8 Juli 2009 | 06:59 WITA
BARABAI, RABU - Meski telah menjalani sidang pengadilan hukum adat Dayak Kaharingan dan divonis denda 20 tahil (Rp 6 juta), empat anggota Polres Hulu Sungai Tengah, Brigadir JMS, Nor, Bib dan RL belum lepas dari jeratan hukum.

Empat anggota Polres yang diduga melakukan penganiayaan dan pelecehan terhadap salah satu tahanannya, Zainuddin yang juga anak Kepala Adat Balai Japan, Desa Mianau, Kabupaten Balangan tetap dikenakan sanksi disiplin kepolisian.

Pelaku dilaporkan ke provost dan sudah diperiksa,"kata Kapolres HST AKBP Joko Purwanto, Selasa (7/7). Joko mengakui semua kejadian itu merupakan kekhilafan anggotanya. "Sebagai pemimpin kami minta maaf kepada masyarakat adat Dayak Kaharingan,"katanya.

Proses hukum bagi Zainuddin pun tetap dilanjutkan karena dia dinilai melanggar Undang-Undang Darurat mengenai Kepemilikan Senjata Tajam.

Kuasa Hukum Lembaga masyarakat adat Dayak, Persatuan Masyarakat Adat Dayak (Permada) Kalsel, Saleh mengakui, hukum adat yang dilaksanakan di gedung DPRD HST, Senin (6/7), hanya menghukum pelaku secara adat.

"Sedangkan hukum negara tetap ditegakan, baik mengenai penganiaan korban, maupun mengenai kepemilikan senjata tajamnya,"kata Saleh.

Meski telah di jatuhi vonis 20 tahil, empat anggota buser mengakui kesalahannya dan menerima vonis hukum adat, membayar tahil sesuai hasil persidangan hukum adat, Senin kemarin.

"Kami tak berniat menyakiti, karena kami sudah bertindak profesional dengan menginterogasi pelaku. Tapi kami tetap minta maaf atas kejadian itu," kata Brigadir JMS mewakili tiga rekannya.

Empat anggota buru sergap (buser) Polres HST Brigadir JMS, Nor, Bib dan RL dijatuhi vonis 20 tahil oleh masyarakat adat karena dinilai terbukti melanggar norma adat Dayak Karingan. Keempatnya didakwa menganiaya dan melecehkan warga adat Zainudin dengan menyulut rokok di kemaluannya, saat Zainuddin ditahan.

Zainuddin ditangkap di Desa Karatungan, Kecamatan Limpasu, HST, Sabtu (20/6) karena kasus kepemilikan senjata tajam sehingga di tahan di Mapolres HST. Dalam masa penahanan inilah Zainuddin diduga dianiaya oleh keempat terdakwa.

Polisi Divonis Hukum Adat 20 Tahil

2009-09-08T20:43:00.001-07:00

Selasa, 7 Juli 2009 | 08:22 WITA
BARABAI, SELASA - Empat anggota buru sergap (buser) Polres Hulu Sungai Tengah Brigadir JMS, Nor, Bib dan RL dijatuhi vonis 20 tahil (pasal/denda) oleh masyarakat adat. Vonis itu dijatuhkan dalam sidang pengadilan hukum adat Dayak Kharingan di gedung DPRD setempat, Senin (6/7).

Selain membayar denda Rp 6 juta (Satu tahil Rp 300 ribu) kepada masyarakat adat, empat "terdakwa" diwajibkan membayar Piduduk (ganti rugi barang berupa beras, telur, gula merah, kelapa, jarum, benang) kepada masyarakat adat.

Pengadilan hukum adat itu dilaksanakan karena keempat terdakwa dinilai melanggar norma adat, yaitu melakukan penganiayaan dan tindakan melangar kesusilaan terhadap anak Kepala Adat Balai Japan, Desa Mianau, Kabupaten Balangan, Zainudin.

Zainuddin ditangkap di Desa Karatungan, Kecamatan Limpasu, HST, Sabtu (20/06) karena kasus kepemilikan senjata tajam. Dia ditahan di Mapolres HST. Dalam masa penahanan itulah Zainuddin diduga dianiaya oleh terdakwa.

Selain itu dia dilaporkan telah dilecehkan dengan cara hidung, ketiak serta kemaluannya disulut pakai puntung rokok dan mancis hinga mengalami luka bakar dan melepuh.

Tidak terima hal itu, masyarakat adat memprotes dan menggelar persidangan adat bagi pelaku. Tidak jauh beda dengan persidangan umum lain, sidang adat menggunakan perangkat hukum adat seperti hakim adat, penuntut hukum adat serta majelis hakim adat.

Bedanya, penegak hukumnya menggunakan aksesoris adat Dayak berupa laung (penutup kepala), gapung (babat) serta sambi-sambi (sarung yang dilingkarkan di pinggang).

Sebelum dimulai, sidang adat yang dihadiri damang dan kepala suku adat se- Kalimantan Selatan serta Kapolres HST, AKBP Joko Purwanto dan jajarannya, dilakukan ritual adat.

Damang dan sesepuh serta kepala adat itu melakukan pemotongan ayam hitam. Darahnya diminum sebagai doa untuk kelancaran sidang. "Alat kelamin merupakan hal yang kami jaga dan hormati. Sehinga kami berkewajiban mengadili pelaku yang melecehkan warga kami," kata Jhonson Masri, majelis hakim.

Sidang dilanjutkan dengan memintai keterangan korban dan keempat pelaku oleh penuntut hukum adat dan pertimbangan hukum adat yang masing-masing berjumlah tiga orang. Setelah hampir dua jam persidangan, majelis hakim adat menjatuhkan hukuman 20 tahil bagi keempat pelaku. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan penuntut hukum adat, yang meminta 45 tahil.

Meski dipadati sejumlah masyarakat adat, persidangan berlangsung tertib dan lancar. Jhonson Masri mengatakan sidang ini mefrupakan sidang pertama kali dilaksanakan diluar balai adat.

3 Desa di Perbatasan Demo Zairullah

2009-03-03T20:22:00.001-08:00

Selasa, 27 Januari 2009 | 21:13 WITA

BATULICIN, SELASA - Penurunan plang papan nama Desa Persiapan Dadap Kusan Raya berbuntut panjang. Sekitar 41 warga yang mengatasnamakan warga Desa Persiapan Tamunih dan warga Desa Persiapan Dadap Kusan Raya di wilayah Kecamatan Kusan Hulu serta warga Desa Persiapan Gunung Hatalau Meratus Raya Kecamatan Mantewe mendatangi kantor Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) di Gunung Tinggi, Selasa (27/1).

Ketiga warga desa persiapan yang berada di lereng pegununugan meratus itu menyampaikan surat pernyataan sikapnya di hadapan Bupati Tanbu Zairullah Azhar beserta jajarannya kalau Camat Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan Kepala Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar telah melakukan provokasi massa sehingga warga beraksi menirunkan plang papan nama Desa Persiapan Dadap Kusan Raya.

Aksi itu demo itu dilakukan setelah sebelumnya mereka mendemo Mapolres Tanbu terkait anggota Polres Tanbu yang melakukan pengamanan diusir paksa warga setempat beberapa waktu lalu.

Dihadapan Bupati Tanbu Zairullah Azhar mereka juga membacakan 10 butir sikap mereka yang diantaranya menolak SK Gubernur Kalsel Nomor 3 Tahun 2006 karena telah dibatalkan Mahkamah Agung RI Nomor : 26.P/HUM/2006.

Selain itu, sikap warga pendemo juga menolak bergabung dengan Kabupaten Banjar dan hanya bersedia menerima pelayanan dari Pemkab Tanbu. Mereka juga memohon Bupati Tanbu mendesak mendagri supaya memberikan keputusan terhadap batas wilayah Kabupaten tanbu dengan Kabupaten Banjar.

Sebagian Warga Masih Pro Kontra

Prokontra warga diwilayah Desa Persiapan Dusun Dadap Kusan Raya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanbu , terkait status batas wilayah dua kabupaten yang disengketakan diungkapkan Kepala Desa Persiapan Dusun Dadap Kusan Raya, Muji alias Uji (33).

Ditemui sejumlah wartawan saat sedang berteduh hujan, Selasa (27/1) disamping kantor Bupati Tanbu, Jl Dharma Praja, Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, mengatakan “Kita datang kesini bukan untuk demo tapi hanya ingin mendiskusikan kejelasan masalah tata batas dengan pihak unsur muspida,” katanya dengan logat bahasa banjar Martapura yang mengaku lahir di Sungai Raya Pengaron Kabupaten Banjar ini.

Saat ditanya situasi dan kondisi terakhir didesanya, Muji menjelaskan hampir satu bulan ia tak berada di desanya, lantaran untuk mengamankan diri dulu. Alasanya ia merasa khawatir kalau didatangi preman yang diduga diback up oleh Polisi Resort Kabupaten Banjar.

“Jadi selama hampir satu bulan ini, terkadang saya beristirahat di Sungai Raya Pengarun tempat orang tua saya, terkadang di Banjarmasin, tempat keluarga dan ditempatnya Pa Camat Kusan Hulu, Hamsuri SH,” kata Muji.

Di Desa Persiapan Dadap Kusan Raya, yang dipimpinya bermukim 150 Kepala keluarga (KK) yang terbagi dalam tiga RT, yakni RT.01, RT02 dan RT03, yang rata-rata dari mereka bekerja sebagai petani dan pendulang emas.

Ketika ditanya lebih mendalam apa ada sumber daya alam didesanya, Muji dengan santai menjelaskan “Sepengtahuannya, sekitar 5KM dari Desa Temunih terdapat Biji Besi dan Emas,” katanya seraya mengharapkan keamanan dan kenyaman didesa yang baru dipimpinnyadiajmin pihak kemananan.

Sebelumnya mantan Kapolda Kalsel Brigjen Polisi Halba Rubis Nugroho pernah mengultimatum kedua Bupati, yakni Bupati Tanbu Zairullah Azhar dan Bupati Banjar Khairul Saleh apabila terjadi pertumpahan darah di wilayah perbatasan tersebut, kedua bupati akan ditangkap. (MUKHTAR WAHID/STB)
Buzz up!

Warga Dayak Meratus Duduki Mapolres Tanbu

2009-03-03T20:21:00.001-08:00

Selasa, 27 Januari 2009 | 21:49 WITA

BATULICIN, BPOST - Puluhan warga Dayak Meratus yang berdomisili di Desa Persiapan Hatalau Meratus Raya Kecamatan Mantewe dan Desa Persiapan Tamunih serta Desa Persiapan Dadap Kusan Raya Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu (Tanbu) menduduki Mapolres Tanbu di Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (27/1) sekitar pukul 12.30 wita.

Dalam aksi pendudukan itu dilakukan warga untuk menyampaikan pernyataan sikapnya sebanyak 8 item yang diketik rapi dengan komputer dalam stopmap kertas warna hijau dihadapan Kepala Bagian Operasi Polres Tanbu Komisaris Polisi William Simanjuntak.

Diringi sorak peserta pengunjuk rasa dengan teriakan Betul dan Hidup Pemkab Tanbu. Muka orang nomor tiga di Mapolres Tanbu itu terlihat tak bersahabat. Bahkan terkesan jengkel dengan ulah pengunjuk rasa tersebut.

Usai membacakan kedelapan pernyataan sikap itu, Kabag Ops Polres Tanbu menanyakan apakah pernyataan itu selesai. Maka dijawab juru bicaranya selesai dan diiringi anggota Unit P3D Polres Tanbu, peserta unjuk rasa itu meninggalkan halaman Mapolres Tanbu.

Kejengkelan Kabagops Polres Tanbu diduga aksi unjuk rasa itu, sebelumnya telah dipasilitasi petinggi Mapolres Tanbu melalui perwakilan warga dayak itu yang diterima Wakapolres Tanbu di Aula Rupatama Mapolres Tanbu.

Namun, warga perbatasan itu justru secara terbuka di hadapan sejumlah wartwan membacakan sikapnya dengan nyaring terkait institusi Polres Tanbu, yaitu pengusiran warga Bancing terhadap anggota Polres tanbu yang menurut warga perbatasan bertugas mengamankan desa mereka Desa Persiapan Dadap Kusan Raya.

Warga pengunjuk rasa juga meminta Kapolri Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri untuk mengusut tuntas pelaku yang mempropokasi warga sehingga aksi pengusiran aparat kepolisian yang sedang melakukan tugas pengamanan di Desa Persiapan Dadap Kusan Raya.

Untungnya, unjuk rasa itu tak sampai anarkis. Pasalnya alat-alat unjuk rasa yang telah disiapkan Kasat Samapta Polres Tanbu masih berada di dalam dua truk dalmas yang terpakir di halaman Mapolres Tanbu.

Menyikapi sikap warga dayak meratus perbatasan Kabupaten Tanbu dan Kabupaten Banjar itu, Kompol William Simanjuntak tak bersedia dimintai komentarnya. Ia hanya menyuruh stafnya agar wartawan mengkonfirmasi dengan Wakapolres Tanbu Komisaris Polisi Arie Fadlani.

Sayangnya, Kompol Arei Fadlani yang akan dikonfirmasi juga tak berada ditempat. Menurut staf Taud Mapolres Tanbu tak ada dikantor, “Wakapolres Tanbu sedang keluar kantor,” kata Sulistiani, staf pegawai harian lepas Kataud Polres Tanbu.

Sengketa Batas Banjar-Tanbu Belum Final

2009-03-03T20:20:00.001-08:00

Jumat, 23 Januari 2009 | 22:58 WITA

MARTAPURA, JUMAT - Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel dinyatakan masih belum final.

Proses penyelesaian sengketa batas wilayah antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu telah dilaksanakan upaya-upaya penyelesaian baik melalui proses dan tahapan sesuai dengan ketentuan UU No2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, SK Mendagri Nomor 126/2742/SJ tanggal 27 November 2002 perihal Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, Ketentuan Pasal 198 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelesaian sengketa penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan Pemendagri No1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas.

Dengan berbagai dasar ini Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengambil langkah-langkah penyelesaian sehingga terbitlah SK Gubernur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan.

Pemkab Tanah Bumbu keberatan atas terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2006 tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mengajukan Pengujian Materiil Kepada Mahkamah Agung RI.

Sedangkan pemkab Banjar mengajukan permintaan pengujian UU No2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi RI.

Gugatan yang disampaikan oleh pemkab Tanah Bumbu terhadap Keputusan Gubernur No3 Tahun 2006 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin berujung kandas.

Melalui Keputusan nomor 08/G/2006/PTUN.BJM tanggal 31 Mei 200 pengalidan 6 memutuskan bahwa penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaad). Atas Keputusan ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (saiful akhyar)

Polemik Perbatasan PR Kapolsek Baru

2009-03-03T20:18:00.001-08:00

Kamis, 15 Januari 2009 | 21:19 WITA

BATULICIN, KAMIS - Polemik perbatasan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel merupakan pekerjaan rumah Kepala Kepolisian Sektor Kusan Hulu yang baru di wilayah hukum Polres Tanbu.

Hal itu, ditegaskan Kapolres Tanbu Ajun Komisaris Polisi Iriyanto dalam amanatnya saat serah terima jabatan Kapolsek Kusan Hulu dari Iptu Abdul Fattah yang dimutasi menjadi Kaurbinops Satlantas Poltabes Banjarmasin kepada AKP Gunawan, perwira pertama di Mapolres Kotabaru, di halaman Mapolres Tanbu, Kamis (15/1) kemarin.

Usai menyerahkan jabatan kapolseknya, Kapolres Tanbu ALBP Iriyanto melalui Kabag Administarsinya AKP Agus Wahyudi SE diruang kerjanya mengatakan selain soal batas daerah itu, kapolsek Kusan Huklu yang baru diminta menjaga kemananan eilayah setempat terutama menjelang pemilu.

Menurut laporan informasi yang diterima Kapolres Tanbu, ujar Agus Wahyudi, di wilayah perbatasan sangat rentan dengan tumpang tindih kartu pemilih dalam pemilu nanti. “Sehingga polisi perlu mewaspadai kartu pemilih itu, apakah warga perbatasan ikut Kabupaten Tanbu atau Kabupaten Banjar,” kata Agus mengutif pernyataan Kapolresnya.

Sebelumnya, Bupati tanbu Zairullah azhar bersama kakak kandungnya, Hamsury yang juga Camat Kusan Hulu melakukan dialog interaktif di sebuah televisi swasta di Jakarta, Rabu (14/1). Sejumlah warga di tanbu berharapa polemik perbatasan tersebut diharapkan segera diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Warga mendukung Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan maupun DPRD Kalsel yang berniat membuat peraturan daerah terkait tata ruang dan tata wilayah menjadikan hutan yang berada di pegunungan meratus itu menjadi cagar alam dan daerah resapan air. Apalagi hutan lindung yang tersisa sekatrang ini dijadikan hutan untuk marga satwa.

Menurut warga kalau hutan dilereng pegunungan meratus itu dibiarkan dijarah penambang tanpa izin (peti) maupun penembang liar (bangli) sekalipun telah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan eksploitasi hutan untuk pertambangan itu, bukan mustahil Kota Batulicin dan sekitarnya bakal tenggelam.

Bupati: Yang Demo Bukan Warga Paramasan!

2009-03-03T20:16:00.001-08:00

Selasa, 3 Februari 2009 | 10:28 WITA

MARTAPURA, SELASA - Bupati Kabupaten Banjar, GH Khairul Saleh menggelar jumpa pers terkait aksi warga ke Polda Kalsel yang mengatasnamakan warga Desa Paramasan.

Hadir dalam jumpa pers ibun Kades Paramasan Bawah Ibun, Kabag Hukum DR hary dan sejumlah pejabat di lingkungna Pemerintah Kabupaten Banjar.

Menurut Ibun, warga yang demo ke Polda Kalsel bukan warga Paramasan, namun warga Piani Rantau. Karena itu Pemkab Banjar meminta Polda Kalsel mengusutnya aksi yang membawa-bawa nama Desa Paramasan.

Puluhan Orang Menyerang Desa Dadap Hulu Raya

2009-02-15T22:24:00.001-08:00

Friday, 26 December 2008 13:05 redaksi

BATULICIN - Rabu (24/12) sekitar pukul 14.15 Wita, di wilayah desa persiapan Dadap Hulu Raya nyaris terjadi konflik antara warga di daerah tapal batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

Untung saja penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ke desa persiapan itu, tidak ditanggapi emosional oleh warga desa yang ada di Kecamatan Kusan Hulu, Tanah Bumbu.

"Sehingga konflik tersebut tidak terjadi. Jika saja warga di desa sebelah tidak bisa menahan amarah mereka, sudah pasti bisa terjadi perang antarmereka," kata Imron yang kali pertama menerima informasi dari tapal batas.

Dikatakan Imron, informasi yang diterima dari Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Tanbu Drs HA Sumardi MSi, mengatakan sekitar pukul 14.15 Wita Rabu kemarin, sekelompok warga yang diduga dari sebuah desa di daerah tapal batas, diduga telah melakukan penyerangan terhadap warga yang tinggal di Desa Dadap Hulu Raya, Tanbu.

Selain oknum yang diduga perangkat desa disertai 70 warga lainnya juga ikut bersama-sama, dalam melakukan penyerangan ke wilayah tapal batas yang bersengketa.

Saat dikonfirmasi Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Tanbu membenarkan adanya penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang, berjumlah sekitar 70 orang.

Dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Begitu juga warga setempat, mereka mampu berusaha menahan emosi agar tidak terjadi konflik fisik meskipun kelompok penyerang sempat melakukan pengrusakan beberapa plang nama kantor desa dan pos pelayanan terpadu.

"Peristiwa ini memang tidak sempat terjadi bentrok fisik karena warga setempat yang tinggal di Desa Dadap Hulu Raya ini tidak melawan. Mereka sadar dan menahan emosi. Termasuk membiarkan begitu saja aksi perusakan papan plang kantor," ujar Sumardi.

Terkait kian meruncingnya persoalan sengketa tapal batas wilayah antara Tanbu-Banjar ini, Sumardi berharap Departemen Dalam Negeri (Depdagri) segera mengeluarkan keputusan tentang tapal batas ini dan menyurati Gubernur Kalsel untuk mencabut SK yang diterbitkan tentang penetapan batas wilayah tersebut. rah/mb02

Warga Peramasan Nyaris Bentrok Dipicu Aksi Camat Mentewe

2008-12-16T22:26:00.001-08:00

Rabu, 17 Desember 2008
MARTAPURA,- Situasi di perbatasan Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu, khususnya Paramasan Bawah kembali memanas. Warga Paramasan Bawah yang masih merasa bagian dari kabupaten Banjar tersulut emosinya, melihat ulah Pemkab Tanbu yang dinilai telah menyalahi ketentuan yang ada.

Bahkan hampir terjadi baku hantam menggunakan senjata tajam antar warga. Untungnya pertumpahan darah dapat dihindari, karena masing-masing pihak masih dapat menahan diri.

Menurut Pambakal Paramasan Bawah Ibun, kejadian kembali memanas saat Camat Mantewe Tanbu Ardiansyah membagi sembako di Balai Ambaturin Rt 05 Paramasan Bawah, Sabtu (13/12) kemarin.

Pembagian ini dilangsungkan tanpa seijin aparat desa. Tak terima dengan hal itu, Arifin Kaur Umum Desa langsung mendatangi lokasi. Tak tahan dengan emosinya, Arifin langsung menjewer telinga sang camat.

Aparat Kecamatan Mantewe pun mencegah Arifin bertindak lebih jauh. Sempat terjadi adu mulut antar keduanya. Karena tak ingin ribut, Camat Mantewe dikabarkan menghentikan pembagian sembako.

Ketika ingin meninggalkan balai, sekitar 19 warga Paramasan Bawah telah bersiap-siap menghadang dengan parang masing-masing. Blokade juga dilakukan dengan lima buah sepeda motor dan satu unit mobil.

Namun warga lain yang mendukung camat berjumlah lebih besar sekitar 30 orang, juga dengan parang yang siap dihunuskan. Mereka adalah warga Paramasan yang berhasil ditarik Pemkab Tanbu, ditambah warga luar.

“Untuk menghindari pertumpahan darah antar sesama warga, saya perintahkan agar blokade dibuka. Sepeda motor yang menghalangi mobil camat pun dipinggirkan,” tutur Ibun saat melapor ke Bupati Banjar Khairul Saleh Selasa (16/12) siang.

Bersama keempat rekannya yang lain, Ibun berencana akan melaporkan hal ini ke Polres maupun Polda Kalsel.

Suwardi, salah seorang tokoh pemuda di Paramasan, mengaku pihaknya merasa sangat terjepit dengan kondisi yang ada. Karena menurutnya Pemkab Tanbu, terus berupaya menarik hati warga Paramasan dengan bantuan-bantuan yang diberikan.

“Pemkab Tanbu datang seolah pahlawan. Menawarkan bantuan ini dan itu. Membuatkan KTP warga dan lain-lainnya. Padahal bukan di wilayah pemerintahannya,” ujarnya.

Dengan nada tinggi, Suwardi yang pernah memimpin aksi ke Pemprov Kalsel dan Polda ini mengingatkan, Jika tidak segera ditangani oleh Pemprov Kalsel, dikhawatirkan konflik horizontal antar warga tak dapat dihindari.

“Yang bisa menyelesaikan hal ini hanya pemerintah provinsi. Jika Pemprov tak segera bertindak, jangan salahkan jika warga bertindak sendiri,” tandasnya.

Sementara Bupati Banjar Khairul Saleh tetap meminta warganya agar tenang. Sebagai Negara Hukum, lanjutnya, semua mesti tetap mematuhi peraturan yang ada. Meski demikian, ia tetap menilai Pemkab Tanbu telah melanggar kewenangannya, sehingga harus diproses secara hukum. “Bila terlihat tindakan pidana, laporkan saja ke polisi,” sarannya. (yut)

Wabup: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

2008-12-15T21:36:00.001-08:00

Senin, 15 Desember 2008
BATULICIN - Insiden yang menimpa Camat Mantewe Ardiansyah yang dilakukan oknum warga Desa Bancing Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar mendapat reaksi keras dari Wakil Bupati Tanbu H Abdul Hakim G. Menurutnya, insiden tersebut jelas melanggar hukum.

“Pemkab Tanbu hanya ingin memberikan pelayanan kepada warga Tanah Bumbu. Apa itu salah. Siapa saja berhak mendapat pelayanan. Tapi kalau terjadi insiden seperti itu tentunya harus ada yang bertanggung jawab,” katanya, kemarin.

Menurutnya, semua pihak harus legowo (menerima) dengan keputusan MA yang membatalkan SK Gubernur Kalsel Nomor 3 tahun 2006 dan diperkuat dengan putusan MK yang tidak menerima gugatan uji materil Bupati Banjar.

“Persoalan tapal batas antara Kabupaten Tanbu dan Banjar sudah final dengan adanya putusan MA dan diperkuat dengan putusan MK. Jika dalam 3 bulan Gubernur tidak mencabut SK tersebut, maka batal demi hukum. Itu artinya wilayah Desa Persiapan Gunung Hatalau Meratus Raya Kecamatan Mantewe masuk wilayah Kabupaten Tanbu. Jadi kalau Pemkab Tanbu ingin memberikan pelayanan, tentu tidak ada yang salah,” tegasnya.

Persoalan perbatasan muncuat karena adanya SK No 3 tahun 2006 yang diterbitkan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin. Padahal, SK tersebut jelas bertentangan dengan kesepakatan No 15 A tentang Trayek Batas Antara Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Banjar. Kesepakatan itu dibuat atas dasar 5 produk hukum.

Yakni Perda Provinsi Nomor 9 tahun 2001 tentang Tata Ruang Wilayah, Perda Kabupaten Banjar. Kemudian Perda Kabupaten Kotabaru sebagai dasar yang digunakan oleh Kabupaten Tanbu. Selanjutnya, UU Pembentukan Daerah Tingkat I Kalsel dan UU No 2 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu. (kry)

Warga Desa Bancing Anarkis Rombongan Pembawa Bantuan Diusir Paksa

2008-12-15T21:35:00.001-08:00

Senin, 15 Desember 2008
BATULICIN - Rencana Pemkab Tanbu memberikan bantuan bahan makanan kepada warga Dusun Danau Huling Desa Persiapan Gunung Hatalau Meratus Raya, Sabtu (13/12), pekan tadi, menuai protes warga Desa Bancing Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.

Rombongan Pemkab Tanbu diusir paksa karena mereka mengklaim Dusun Danau Huling masuk wilayah Kabupaten Banjar. Camat Mantewe Ardiansyah sempat dijambak rambutnya oleh salah satu warga Desa Bancing bernama Ipin.

Untuk mencari aman, Camat langsung dilarikan menuju kediaman salah satu warga Desa Persiapan Gunung Hatalau Meratus Raya yang berjarak 5 km dari lokasi tersebut. Namun, dipersimpangan jalan, mobil mereka (termasuk mobil yang ditumpangi wartawan) dicegat oleh sejumlah warga Desa Bancing. Jalan sengaja ditutup.

Awalnya, salah satu warga menanyakan maksud kunjungan rombongan Pemkab Tanbu. Setelah mendapat penjelasan dari salah satu wartawan elektronik yang juga ikut meliput, lelaki yang diketahui bernama Ibun itu langsung meminta rombongan balik kanan.

“Jangan pernah datang lagi untuk memberikan bantuan kalau surat dari Mendagri belum keluar,” ancamnya.

Mendapat ancaman seperti itu, rombongan kami mencari aman. Setibanya di salah satu rumah warga, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs H Akhmad Sumardi yang datang terlambat langsung menyerahkan bantuan bahan makanan kepada warga yang diwakili oleh Kepala Desa Persiapan Gunung Hatalau Meratus Raya Amat Supiyadi.

Sebelumnya saat bertatap muka langsung dengan warga, Sumardi yang mewakili Bupati Tanbu H M Zairullah Azhar, mengimbau kepada warga agar jangan mudah terprovokasi oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

“Persoalan di perbatasan jangan sampai dibesar-besarkan. Seperti insiden tadi, kita lebih baik mengalah. Jangan sampai diambil hati,” pesannya kepada warga.

Sementara itu, terkait dengan bantuan tersebut, menurut Sumardi, itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral Pemkab Tanbu terhadap warga perbatasan. Dan pelayanan tersebut akan terus dilakukan. “Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti,” katanya. (kry)

Warga Dayak Halong Gelar Aruh Baharin

2008-11-03T20:48:00.001-08:00

Selasa, 07 Oktober 2008 11:09 redaksi

PARINGIN - Masyarakat Desa Kapul, Kecamatan Halong menyelenggarakan Aruh Baharin sejak Kamis (2/10). Upacara adat ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas panen dan hasil usaha selama beberapa tahun terakhir. Sesuai rencana, Aruh Baharin diadakan selama tujuh hari tujuh malam, hingga Kamis (8/10).

Kurnaeni, pembakal Desa Kapul menjelaskan, Aruh Baharin sebenarnya merupakan tradisi penganut Kaharingan. Namun dalam perkembangannya, warga yang memeluk agama apapun juga turut terlibat dalam ritual ini.

"Di Kapul ini ada Budha, Kristen, Hindu dan Islam. Hampir semuanya ikut gotong-royong mempersiapkan upacara ini. Tak ada bayaran untuk mereka," terang Kurnaeni.

Aruh Baharin diadakan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Di Desa Kapul, terdapat 3 (tiga) kelompok penyelenggara Aruh, yakni Kelompok Pak Ayi, Kelompok Pak Cana dan Kelompok Balai.

Masing-masing kelompok beranggotakan antara 25 hingga 30 kepala keluarga. Dana yang dibutuhkan untuk mengadakan Aruh Baharin ditanggung oleh setiap anggota kelompok, sesuai kemampuan dan hasil usaha yang diperoleh.

Aruh Baharin kali ini, kata Kurnaeni, diadakan oleh Kelompok Pak Ayi, yang memiliki 26 anggota. Dana yang dikeluarkan tidak kurang dari Rp.125 juta. Sebagian besar biaya terpakai untuk menyediakan hadangan (hewan kurban) yang berupa lima kerbau, 11 kambing dan dua kuintal ayam.

Khusus untuk hadangan kerbau, penyelenggara mendatangkannya dari Kotabaru dan Pelaihari, Tanah Laut. Harga tiap kerbau mencapai Rp.15 juta.

Secara keseluruhan, urut-urutan acara dalam Aruh Baharin yakni pengambilan dan pembuatan perlengkapan upacara dari janur kelapa (bedadaunan), pemasangan ornamen dan perlengkapan upacara (iwewe), pelaksanaan acara puncak dan pemotongan binatang hadangan, lalu diakhiri dengan pengantaran sesaji ke ladang yang merupakan sumber mata pencaharian utama warga Dayak Halong di Desa Kapul.

Tradisi

Selain acara-acara "resmi" itu, ada pula kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum, namun tetap dilakukan selama Aruh Baharin karena telah dianggap sebagai "tradisi", yaitu berjudi. Bentuk judi yang paling sering terlihat di luar Balai Adat pada saat pelaksanaan Aruh Baharin adalah sabung ayam dan judi dadu.

Rusliansyah, tokoh adat Desa Kapul menuturkan, selama ini teguran aparat kepolisian terkait perjudian tersebut hanya dianggap angin lalu. "Waktu di Halong ini belum ada kantor polisi, judi seperti ini sudah ada jauh hari sebelumnya. Jadi, judi di sini tidak bisa disamakan dengan judi di kota-kota. Ini tradisi," katanya.

Namun Rusliansyah mengakui, diantara masyarakat Dayak sendiri sudah lama timbul pro dan kontra mengenai "tradisi" adu nasib itu. "Karena sebagian beranggapan, secara tidak langsung judi mendorong tindakan kriminal, seperti perampokan dan perkelahian," imbuh dia.

{[Acara Puncak]}

Acara puncak Aruh Baharin dilaksanakan pada Minggu (5/10). Dalam acara puncak itu, beberapa prosesi yang dilakukan antara lain, mencuci beras ketan di Sungai Balangan oleh tamu undangan wanita, tari-tarian, bakapur dan bamamang yang dilakukan oleh para balian (ahli pengobatan tradisional Dayak Halong) serta penyembelihan binatang hadangan.

"Pada malam harinya, makan bersama yang diikuti oleh seluruh tamu undangan," ujar Kurnaeni. Dia memperkirakan, jumlah tamu undangan yang hadir pada malam tersebut sebanyak dua ribuan orang.

Aruh Baharin yang diadakan Kelompok Pak Ayik tak hanya diikuti oleh warga Kapul dan beberapa desa sekitar di Kecamatan Halong. Sejumlah petinggi adat dari luar daerah terlihat hadir, antara lain dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

"Kami juga punya acara adat seperti ini, yang bernama Bontang dan Marabia. Itu sama dengan Aruh ini," ucap S. Larai, Demang Adat Dayak dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Kepala Polres Balangan AKBP Ebet Gunandar beserta Kepala Polsek Halong AKP Jatmiko, mendadak hadir di lokasi acara pada Minggu sore. Mereka berdialog dengan warga, kemudian menyaksikan proses penyembelihan binatang hadangan yang dilakukan di halaman Balai Adat.

Warga juga memberikan cindera mata berupa parang kepada Kapolres, yang diserahkan oleh seorang gadis Dayak Halong yang baru saja diterima menjadi Polisi Wanita, Bripda Lena. "Sampai sekarang, baru Lena wanita Dayak di sini yang jadi Polwan," sela Kurnaeni, yang memandu penyerahan cindera mata tersebut.

Bupati Banjar Lapor ke Kapolda Terkait Tindakan Hukum Aparat Polres Tanbu

2008-09-25T23:42:00.001-07:00

Jumat, 26 September 2008
Martapura,- Kegelisahan warga Kabupaten Banjar di Dusun Dadap, Dusun Temunih Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang mendapat perhatian serius Pemkab Banjar. Lebih dari itu, laporan tertulis warga setempat kepada Bupati Banjar Khairul Shaleh dan Surat Kapolres Tanah Bumbu Agustus lalu, dijadikan dasar Pemkab Banjar untuk melaporkannya kepada Kapolda Kalsel.

Dalam surat bernomor 100/00/54 /Tapem dan berkepala surat Bupati Banjar tersebut Khairul Shaleh melaporkan jika Polres Tanah Bumbu telah melakukan pelanggaran batas daerah Kabupaten Banjar. Yaitu telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam wilayah hukum dan administrasi Kabupaten Banjar di Dusun Dadap dan Dusun Temunih Desa Belimbing Lama.

“Jenis-jenis kegiatan tersebut adalah menempatkan personil di daerah itu. Kemudian anggota mereka (Polres Tanbu) telah melakukan penangkapan, penyitaan, pemukulan warga dengan tempat kejadian perkara di Dusun Dadap. Ditambah lagi Kapolres Tanbu teah melakukan pemanggilan H Makmur Pembakal setempat sebagai saksi,” jelas Kabag Tapem Ali Hanapiah seraya memerlihatkan surat yang ditembuskan ke Mendagri, Kapolri, Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Ketua DPRD Banjar dan Kapolres Banjar tersebut.

Selain membeberkan hal tersebut, Ali juga mengatakan dalam surat tersebut Bupati Banjar kembali mengingatkan jika tempat kejadian perkara berlokasi di Dusun Dadap dan Dusun Temunih. Dimana berdasarkan fakta bahwa daerah tersebut adanya nyata termasuk dalam daerah Kabupaten Banjar. Ketegasan itu sebagaimana hasil penegasan batas daerah Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang difasilitasi Pemprov Kalsel.

“Itu kemudian didukung dengan fakta hukum. Diantaranya pelayanan publik Dusun Dadap dan Dusun Temunih sejak dulu sampai sekarang dilaksanakan oleh Pemkab Banjar,” katanya.

Pelayanan publik tersebut diantaranya meliputi bidang pendidikan. Bukti konkritnya di sana telah dibangun gedung SDN dan proses belajar mengajar juga sudah berlangsung sejak lama.

Lebih konkritnya lagi, sejak Tahun 1971 jauh sebelum Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk sampai Pilkada 2004 warga Dusun Dadap terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Banjar. Demikian juga dengan pembinaan Kamtibmas. Sejak dulu hingga sekarang dilakukan oleh Polres Banjar dan Polsek Sungai Pinang baik yang bersifat pembinaan maupun penegakan hukum.

“Dalam surat tersebut, kami pada akhirnya memohon agar Kapolda Kalsel dapat menghentikan kegiatan Polres Tanah Bumbu dalam daerah Kabupaten Banjar. Permohonan itu lengkap dengan pertimbanganpertimbangan,” katanya.

Pertimbangan tersebut aadalah, jika sampai saat ini keputusan Mendagri belum ada. Nah untuk itu kedua kepala daerah sudah bersekapat, sambil menunggu keputusan itu kedua daerah untuk cooling down. (yan)

Dusun Dadap Memanas

2008-09-08T20:25:00.001-07:00

Selasa, 9 September 2008

Martapura – Tokoh masyarakat Desa Belimbing Lama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, memprotes keras ulah anggota Polsek Tanah Bumbu (Tanbu) yang melakukan tindakan hukum di wilayah Belimbing Lama. Protes para tokoh masyarakat setempat disampaikan kepada Kapolsek Sungai Pinang melalui sebuah surat yang ditandatangi tokoh masyarakat Adat Dayak Sei Dadap Saladeri dan Pembakal Belimbing Lama. Dalam surat protes tersebut, Saladeri melaporkan jika ada tindakan dari anggota polisi Tanbu yang menghentikan kegiatan warga dalam mengolah lahan pertanian.

“Bukan hanya menghentikan saja, polisi juga mengambil dua unit kendaraan milik warga yang sedang mancing. Kebetulan kendaraan itu diletakkan di dekat kawasan perladangan. Selain kendaraan, bahan-bahan bangunan untuk rehab majid, langgar dan madrasah juga diangkut,” tulis Saladeri.

Lebih lanjut, Saladeri juga melaporkan tindakan Polisi Tanbu juga sudah jauh masuk ke wilayah Kabupaten Banjar di Dusun Dadap. Peralatan pertanian, chaishaw untuk memperbaiki jembatan juga dirampas.

“Yang paling menyakitkan, warga menjadi terpecah belah. Karena ada warga yang mengadakan kegiatan penebasan di lokasi Sungai Dadap. Dalam aksinya tersebut, tanah kebun milik warga Dayak Sungai Dadap dirampas dan dirusak. Dalam melakukan pengrusakan tersebut, ada yang membayar warga sebanyak 105 orang dengan upah Rp50 rbu per hari,” ujarnya dalam surat yang ditembuskan ke Bupati Banjar.

Masih dalam surat tersebut, diungkapkan juga jika dana yang digunakan untuk melakukan pembabatan tersebut diduga berasal dari salah satu Camat di Kabupaten Tanbu. Dengan banyaknya aktivitas yang membuat masyarakat setempat semakin terdesak, para tokoh masyarakat setempat memohon kepada Kapolsek Sungai Pinang untuk segera menindaklanjuti kejadian-kejadian tersebut.

Pada alenia terakhir, kedua tokoh penting ini mengingatkan jika persoalan tersebut tidak sesegera mungkin diselesaikan, dikhawatirkan amarah warga yang selama ini memilih diam tidak akan terbendung lagi. Salah satu caranya adalah mengundang masyarakat Dayak Peramasan untuk membantu mengusir aparat dari Pemkab Tanbu yang ditempatkan di Sungai Dadap. (yan)

Ali: Surat Kapolda Telah Diabaikan

Sementara itu, Pemkab Banjar melalui Kabag Pembangunan Sekretariat Pemkab Banjar Ali Hanafiah, menuding apapun tindakan yang dilakukan Pemkab Tanbu di wilayah Kabupaten Banjar jelas sangat keliru.

“Dusun Dadap adalah bagian dari Desa Belimbing Lama Kabupaten Banjar. Jadi jika apa yang dilaporkan warga itu benar, Pemkab Tanbu sudah melakukan tindakan yang sangat keliru,” tuding Ali.

Lebih tajam lagi, Ali kembali menuding jika Pemkab Tanah Bumbu telah melecehkan Kapolda Kalsel. Yakni dengan melakukan aktivitas yang meresahkan, di kawasan yang ditunjuk Kapolda Kalsel melalui Surat No B/648/IV/2007 tanggal 20 April 2007. Dimana disebutkan Dusun Dadap merupakan kawasan dengan status quo. Di kawasan tersebut baik Pemkab Banjar maupun Pemkab Tanbu dilarang melakukan aktivitas yang bisa memperkeruh keadaan.

“Apapun dalihnya jelas tindakan hukum yang dilakukan polisi Tanah Bumbu di wilayah Kabupaten Banjar tidak bisa dibenarkan. Sekalipun tindakan hukum tersebut karena aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan lindung di sana,” katanya.

Bupati Banjar tegas Ali, tidak akan menghalang-halangi warganya untuk diproses secara hukum jika melakukan aktivitas terlarang d dalam kawasan hutan lindung. Namun yang harus melakukan tindakan hukum terhadap warga Kabupaten Banjar tentu saja aparat kepolisian yang bertugas di jajaran Polres Banjar.

Di bagian lain, Ali mengatakan persoalan klaim Pemkab Tanah Bumbu terhadap wilayah Kabupaten Banjar di Desa Belimbing dan Peramasan Atas belum ada keputusan. Bahkan dalam waktu dekat ini persoalan tersebut akan kembali dibicarakan antara kedua bupati.

“Apa yang terjadi di daerah Dusun Dadap itu sudah sangat keterlaluan. Masyarakat setempat menjadi teradudomba. Padahal, sejak dulu kawasan itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Kabupaten Banjar,” katanya.

Salah satu bukti konkritnya menurut dia, sejak Pemilu 1971 lalu masyarakat di sana ikut proses pemilihan umum dengan Kabupaten Banjar.

“Terakhir Pilkada Bupati Banjar yang memenangkan GH Khairul Shaleh menjadi Bupati Banjar, masyarakat di sana seluruhnya terlibat dalam pemberian suara. Semuanya hidup dengan tenang. Namun karena klaim membabibuta dari Pemkab Tanbu, kini masyarakat hidup dalam keresahan,” katanya. (yan)

[ Kembali ] [ Atas ]

Pencarian Berita
AllAny
Kategori
Semua Kategori Utama RadarKota Metropolis Banjarbaru Martapura Olahraga Ekonomi Opini Redaksi Esai Tapin Batola TanahLaut Tabalong Kotabaru Nanang Klelepon Tanah Bumbu Amuntai Guru Favorit Kesehatan radar peduli Budaya/Sastra

Berita yang Lain

•
Sehatkan Masyarakat dengan Olahraga

•
DPRD Provinsi Inspeksi KPN BMM

•
Puasa, Warga Minta Toleransi

•
Saluran Irigasi Terlantar

•
BUMDes Banjar yang Mulai Menggeliat

•
Truk Batubara tetap Melintas

•
Tetangga Jembatan Bongkar Bangunan

•
Tiga Tahun Kepemimpinan Khairul Saleh

Desa Tamunih Dapat Prioritas

2008-08-22T21:32:00.001-07:00

Jumat, 22 Agustus 2008
BATULICIN - Desa Tamunih, Kecamatan Kusan Hulu, yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar ini memang jauh dari ibukota Kabupaten. Awalnya penduduk desa ini hanya dihuni tiga kepala keluarga (KK) dan mereka berpencar-pencar. Desa tersebut boleh dibilang terisolir. Arus informasi dan komunikasi buntu. Jangankan televisi, penerangan listrik saat itupun, tidak ada.

Sejak lima tahun lalu, desa ini mengalami perubahan. Dimana ketika Tanah Bumbu resmi menjadi kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, Pemkab Tanbu menjadikan Desa Tamunih sebagai desa prioritas untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Dan hasilnya tentu menakjubkan. Pasalnya, desa ini mulai mengalami kemajuan yang cukup pesat. Baik dari pertambahan jumlah penduduknya maupun tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai. Salah satunya, telah tersedia Puskesmas Pembantu (Pustu). Meski baru bisa direalisasikan pembangunannya beberapa bulan lalu, namun dengan tersedianya Pustu ini, maka warga setempat sudah mulai mendapat pelayanan kesehatan yang mamadai.

Puskesmas Pembantu ini, juga dilengkapi dengan peralatan medis, serta didukung oleh dua orang tenaga medis yang akan melayani masyarakat setempat.

“Alhamdulillah, kami sudah memiliki Pustu, sehingga kalau ada warga yang sakit, mereka sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan dengan mudah dan dekat,” kata Dayat, warga desa setempat.

Dikatakanya, dulu apabila ada warga setempat yang sakit dan ingin berobat, mereka terpaksa menggunakan pengobatan alternatif berupa ramuan-ramuan melalui tenaga dukun atau tabib. Begitu juga jika ada yang ingin melahirkan, mereka hanya dibantu oleh bidan kampung.

Selain ketersediaan Puskesmas Pembantu, jumlah penduduk juga mulai bertambah. Dan setelah direlokasi tinggalnyapun sudah terkumpul dalam satu kompleks, sehingga mereka tidak lagi saling berjauhan.

Begitu juga penerangan listrik. Jika sebelumnya Desa Tamunih hanya ada lampu tembok yang berbahan bakar minyak tanah (mitan). Maka desa ini kini sudah tersedia listrik. Meski listrik tersebut masih swadaya warga dengan menggunakan mesin diesel.

Akses jalan menuju ibukota Batulicin yang bebrjarak 78 kilometer juga mulai bagus. Meski belum ditutup aspal. Tetapi kendaraan roda empat mulai bisa menembus desa yang paling jauh dari ibukota Batulicin ini.

Tak terkecuali pembangunan fasilitas pendidikan. Di Desa Tamunih ini, juga tersedia bangunan sekolah dasar (SD). Sehingga anak-anak setempat bisa mendapatakan pendidikan yang layak.

“Sekolah yang tersedia baru SDN, Pemkab Tanbu belum membangun SMPN atau sederajat sebab jumlah penduduk belum memenuhi syarat,” katanya. (kry)

Kongres Masyarakat Adat Se-Kalsel, "Lindungi Hak Ulayat Kami"

2008-08-14T20:26:00.001-07:00

Kamis, 14-08-2008 | 00:30:32

BARABAI, BPOST - Permasalahan terhadap hak pemilikan atas tanah dalam masyarakat adat di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman itu sistem hukum pertanahan yang dijalankan pemerintah berorientasi pada sistem hukum Belanda dan Eropa.

Hukum tersebut mengabaikan keberadaan hukum adat termasuk hak kepemilikan tanah adat (ulayat). Atas dasar itu pula klaim adat atas sebuah kawasan hutan kadang berbenturan dengan status hutan yang diterapkan pemerintah.

Masyarakat adat memandang hutan sebagai lumbung kehidupan dalam mencari dan menjaga keseimbangan alam. Karena itu mereka menganggap pemerintah daerah tidak mengakomodasi kepentingan adat mereka.

Hal tersebut dibahas dalam kongres Persatuan Masyarakat Adat (Permada) se Kalimantan Selatan yang digelar di Desa Atiran Kecamatan Batang Alai Timur (BAT), Senin (11/8).

Ketua Permada Kalsel Jonson Masri mengatakan dalam kongres ini mereka akan merumuskan mengenai hak ulayat, agar pemerintah mengakuinya sebagai bagian dari kelangsungan hidup mereka yang tinggal di kawasan pegunungan Meratus.

"Banyak contoh hak adat tidak dipedulikan pemerintah. Seperti pemanfaatan sarang walet, batu bara dan sawit," sebutnya. Dalam kasus tersebut, kata Jonson, pemerintah dengan mudah memberikan izin pembukaan lahan kepada investor untuk memanfaatkan hutan yang di dalamnya terdapat tanah hak ulayat.

"Kami kadang menjadi penonton saat tanah kami dieksploitasi. Dalam kongres ini kami ingin rekomendasi hasil kesepakatan masyarakat adat diperhatikan pemerintah," katanya.

Sementara Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin yang kemarin membuka kongres di Desa Atiran berjanji akan lebih memperhatikan keberadaan masyarakat adat."Masyarakat adat bagian dari rakyat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Saya berharap hasil kongres ini bisa membuat program kerja yang realitis yang bisa disampaikan kepada pemerintah," katanya. (arl)

2008-08-13T23:23:00.001-07:00

Masyarakat Adat Rambah Dunia Politik

13 August, 2008 08:04:00

BARABAI - Masyarakat adat sudah lebih dulu ada. Mereka hidup dalam tatanan yang rapi, damai dan sejahtera dengan nilai-nilai kultural dan ritual masing-masing.

Pasca kemeredekaan RI masyarakat adat menghendaki agar negara menghormati, mengakui dan melindungi hak-hak mereka termasuk hak tradisional yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 18 tentang sikap negara terhadap masyarakat adat.

Selain UUD, pengakuan terhadap masyarakat adat juga terkoordinir dalam struktur organisasi Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang merupakan lembaga dunia. Dimana PBB berupaya mengakomodir hak-hak dan semua pemenuhan kebutuhan serta kepentingan masyarakat adat.

Bahkan semua itu telah pula dideklarasikan PBB pada 9 Agustus yang ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Masyarakat Adat sedunia.

Hal itu terungkap dalam sambutan Kamardi utusan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berkantor pusat di Jakarta pada Kongres Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalsel di Balai Atiran, Desa Atiran Kecamatan Batang Alai Timur HST.

"Sampai saat ini AMAN beranggotakan 1.280 komunitas masyarakat adat seluruh Indonesia, dengan total 60-65 juta jiwa. Ini sungguh signifikan bila masyarakat adat terlibat dan memberi warna dalam dunia perpolitikan," ujarnya.

Pada Kongres III AMAN di Kalimantan Barat 2007 lalu seluruh masyarakat adat didorong untuk ikut dalam ranah politik melalui bidang Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat.

Hingga saat ini sudah 15 kantor cabang AMAN yang masuk keranah politik. Tujuh diantaranya masuk dalam daftar calon bupati dan wakil bupati dan 2 diantaranya masuk dalam daftar calon gubernur.

2008-08-13T23:21:00.001-07:00

Menilik Budaya Warga Lereng Pengunungan Meratus

06 August, 2008 08:45:00

RANTAU-Kabupaten Tapin memiliki banyak budaya yang sangat menarik untuk diteliti, atau bahkan mungkin dijual untuk sebuah wisata petualangan, salah satunya tentang kehidupan masyarakat yang menghuni di lereng pengunungan meratus.

Menurut Kabid Seni Budaya Ibnu Mas'ud SIP, budaya yang terdapat pada suatu daerah sebenarnya adalah gambaran jati diri suatu komunitas, bahkan suatu bangsa yang didalamnya terdapat tatanan aturan yang menyatu dengan pola kehidupan masyarakat pendukungnya, aturan tersebut meliputi kultur, politik, sosial bahkan pendidikan bagi generasi mereka.

Masyarakat lereng pengunungan meratus yang selama ini di kenal sebagai masyarakat yang teresolir, umumnya dianggap sebagai masyarakat yang primitif, tetapi kenyataan dari semua itu sangatlah bertolak belakang dari yang mereka perkirakan, ucapnya. Keterbelakangan mereka justru disebabkan oleh akses jalan sulit hingga hubungan dengan dunia luarpun jadi terhalangi, walaupun demikian mereka tetap menjalani hidupnya dan keinginan yang kuat, untuk hidup yang lebih layak seperti masyarakat di dataran yang sudah mempunyai fasilitas umum seperti jalan yang memadai, kata Ibnu Mas'ud.

Menjaga hubungan baik satu sama lainnya, tetap mereka perhatikan dan merupakan ciri budaya mereka dengan pola kebersamaannya yang sangat kental, seperti halnya gontong royong. Hal ini terlihat jelas disaat mereka melaksanakan upacara aruh di balai-balai adat yang ada disetiap desa,lereng pegunungan meratus.

Kecamatan Piani adalah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tapin, mempunyai jarak tempuh sekitar 16 KM dari Kota Rantau, merupakan kecamatan yang terletak di kaki lereng Meratus, Kecamatan ini terdapat delapan buah balai adat.

Misalnya, Balai Adat Batung, Balai Adat Danau Darah, Balai Adat Bagandah, Balai Adat Ranai Baru (Lahung Kipung), Balai Adat Balawaian hilir, Balai Adat Harakit 1 dan Harakit 2.

Kemudian Balai Adat Mancabung (Pipitak Jaya). Uniknya dari tatanan delapan buah adat diatur oleh Kepala adat. Sedangkan untuk tatanan hukum di masyarakat diatur oleh penghulu adat. Pada dasarnya, apapun yang diatur oleh Kepala adat, apabila dilanggar oleh masyarakat maka akan memberikan hukuman/sanksi oleh Penghulu adat, jelas Ibnu Mas,ud.rul/mb03

Kebakaran di Kampung Dayak

2008-07-16T00:26:00.001-07:00

Selasa, 20-05-2008 | 00:52:04

TANJUNG, BPOST - Warga kampung Dayak Manyan di Desa Warukin tepatnya RT 03 Bajut, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Minggu (18/5) Pukul 21.30 Wita geger. Mereka dikejutkan teriakan salah satu warga, Paulina Lirim yang menjerit karena rumahnya terbakar.

Sontak warga malam itu berhamburan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata api sudah melalap bagian belakang rumah nenek berusia 65 tahun itu.

“Saya kaget waktu mendengar teriakan saat mau makan malam. Saya langsung keluar dan melihat api mulai membesar. Pertamanya di bagian dapur saja,” kata Deny Djohn, warga yang rumahnya persis di seberang rumah terbakar.

Ketua BKPM Desa Warukin itu mengatakan, upaya warga memadamkan api tidak berhasil bahkan api makin membesar saat menyambar peralatan memasak di dapur. Sambil menunggu kedatangan pemadam, mereka memilih membantu menyelamatkan harta benda warga yang rumahnya berada dekat dengan sumber api.

Tiga buah rumah terbakar, saat kejadian itu. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selain rumah Paulina, api menghanguskan rumah menantunya Matias alias Inung yang terletak di belakang dan rumah tetangganya Aris Rentak yang terletak di sisi kanan.

Kini para korban tinggal seadanya seperti di pelataran rumah yang terbakar, sebagian menumpang di rumah sanak saudara yang dekat. Kebakaran itu adalah terbesar yang pernah terjadi di desa tersebut. Tahun lalu, di desa itu juga ada sebuah gereja terbakar dengan kerugian puluhan juta.

Kepala UPT BPK Tabalong, Sukono, mengatakan, tindakan pengamanan dilakukan dengan menurunkan dua unit BPK milik Pemkab Tabalong, satu uni BPK Kecamatan Tanta, Kreamsakt, Ujung Murung dan dari daerah tetangga Balangan, Lampihong serta dari perusahaan seperti PT SIS dan PAMA.

Paginya, Bupati Tabalong Rachman Ramsyi dan Kapolres AKPB Taufik Supriyadi langsung meninjau lokasi. Saat itu Rachman memberikan bantuan sembako untuk korban kebakaran. (nda)

Ritual Perceraian Warga Dayak Warukin (2-Habis) : Penggugat Harus Serahkan Hantaran

2008-06-17T21:02:00.001-07:00

Minggu, 30-03-2008 | 00:35:05

SEBELUM prosesi perceraian, biasanya si penggugat menyerahkan hantaran sebagai syarat membuka musyawarah berupa beras dan seekor ayam jantan yang telah disembelih. Itu sebagai simbol permintaan diuruskan hajat gugatan cerai.

Kemarin, Sari lah yang menyerahkan hantaran itu ke Ketua Lembaga Adat Rumbun. Ia yang berinisiatif menggugat cerai secara adat.

Menurut Rumbun, bila dalam musyawarah pertama kedua pasangan memilih rujuk, maka mereka harus menyerahkan hantaran tahap kedua berupa beras dan ayam hidup sebagai pertanda diberikan lagi kesempatan membina rumah tangga. Selain itu akan dibuatkan surat perjanjian bermaterai di antara pasangan agar jadi pegangan jika suatu hari bermasalah lagi.

Namun bila dipilih bercerai maka dibahas ketentuan hak dan kewajiban masing-masing.

"Tahap ini merupakan tahap pertama. Bisa saja terjadi rujuk. Bila tidak bisa juga maka akan diperhitungkan dan ditetapkan soal pembagian harta, hak asuh anak dan lain-lain. Tapi harus jelas alasan bercerai," kata Rumbun.

Bila sidang adat memutuskan pasangan resmi bercerai, maka akan diterbitkan surat bermaterai yang jadi rekomendasi pengurusan berkas perceraian di catatan sipil. Namun meskipun berkas resmi yang diakui pemerintah belum terbit, kedua pasangan sudah dianggap cerai oleh masyarakat.

Dalam sidang kemarin, pasangan Sari dan Ardi masih diberikan waktu untuk melakukan instrospeksi diri dan perenungan. Sidang lanjutan akan diagendakan lagi untuk mengambil keputusan. Bila tetap ngotot bercerai, maka keduanya diminta membuat kesepakatan tentang harta gono gini dan hak asuh anak. (nda)

Siswa Dayak Minta SMA

2008-06-17T20:53:00.001-07:00

Selasa, 10-06-2008 | 00:41:10

BARABAI, BPOST - Puluhan siswa yang berasal dari sejumlah desa terpencil di Kecamatan Batang Alai Timur, Hulu Sungai Tengah (HST), belum lama ini berkumpul di Balai Adat Batu Kembar, Desa Hinas Kiri. Mereka menggelar dialog seputar permasalahan sekolah dan nasib siswa terpencil agar tetap bisa bersekolah.

Sebagai generasi suku Dayak yang tidak ingin melihat komunitasnya dianggap terbelakang, mereka bertekad untuk tetap bersekolah hingga jenjang pendidikan atas dan kalau memungkinkan hingga perguruan tinggi.

Beberapa permintaan mereka adalah dibangunkan asrama di Desa Hinas Kiri, dibangunkan sekolah setingkat SMA di desa yang sama dan minta beasiswa bagi para siswa pedalaman yang selama menempuh pendidikan terpisah jauh dari orangtua.

Alasan yang mendasari mereka memilih Desa Hinas Kiri sebagai lokasi penempatan sekolah dan asrama, mengingat akses terdekat untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan adalah desa tersebut. Terlebih lagi, di sana telah berdiri SD/SMP satu atap yang berarti untuk wajib belajar sembilan tahun sudah memungkinkan.

“Kita berharap ada SMA di desa ini agar tidak terlalu jauh melanjutkan sekolah setelah lulus SD/SMP. Selain itu, di sini masih memungkinkan untuk bekerja sambil sekolah,” tutur Sahdi, salah seorang siswa SMP satu atap.

Pilihan bekerja sambil sekolah bagi siswa Dayak bukanlah hal yang asing mengingat pekerjaan seperti itu sudah biasa mereka lakukan sejak masih SD. “Kami sekeluarga sudah terbiasa mencari uang sendiri apabila ingin beli sesuatu, makanya kalau ingin tetap sekolah pun kami dituntut untuk tidak membebani orangtua, mulai dari keperluan baju seragam hingga uang jajan,” tutur Wana, siswa kelas enam dari SDN Batu Perahu.

Atas dasar pertimbangan itu, mereka sangat berharap ada SMA di desa tersebut. Pasalnya, kalau harus melanjutkan SMA ke ibukota Kecamatan Batang Alai Selatan yang merupakan SMA terdekat dari Desa Hinas Kiri (sekitar 24 kilometer), mereka tidak ada bayangan pekerjaan.

“Kalau di sini kami masih bisa sambil mangambil upah menyadap karet, memotong kayu atau pekerjaan-pekerjaan lainnya, sementara di sana belum pasti,” kata siswa yang lain.(yud)
Menunggu Giliran

Harapan siswa Dayak memiliki SMA dan asrama di Hinas Kiri, ditanggapi positif oleh Dinas Pendidikan HST. Hanya saja pemkab setempat terkendala anggaran.

Saat ini, pemkab setempat masih fokus pada penuntasan wajib belajar sembilan tahun melalui penambahan ruang belajar SD yang masih kurang, rehabilitasi ruang sekolah atau gedung SD yang rusak parah, termasuk rehabilitasi rumah-rumah dinas guru.

Kabid Prasarana Dinas Pendidikan HST, H Noor Asyikin mengatakan, jika prioritas tersebut telah terwujud, asrama akan segera menyusul, termasuk pembangunan SMA di Batang Alai Timur.

“Kita kembali dulu ke skala prioritas, jika sekarang sudah ada SD/SMP satu atap, selanjutnya pemerintah akan memikirkan jenjang selanjutnya, SMA sederajat,” lanjut Asyikin. (yud)

Kebakaran di Kampung Dayak

2008-06-17T20:39:00.001-07:00

Selasa, 20-05-2008 | 00:45:10

Sontak warga malam itu berhamburan keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata api sudah melalap bagian belakang rumah nenek berusia 65 tahun itu.

"Saya kaget waktu mendengar teriakan saat mau makan malam. Saya langsung keluar dan melihat api mulai membesar. Pertamanya di bagian dapur saja," kata Deny Djohn, warga yang rumahnya persis di seberang rumah terbakar.

Paginya, Bupati Tabalong Rachman Ramsyi dan Kapolres AKPB Taufik Supriyadi langsung meninjau lokasi. Saat itu Rachman memberikan bantuan sembako untuk korban kebakaran. (nda)

Ritual Bapalas Rumah Warga Dayak, Berharap Roh Jahat Enyah

2008-06-17T20:32:00.001-07:00

Minggu, 27-04-2008 | 00:59:01

Menghuni rumah atau bangunan baru bagi warga Dayak Manyaan seperti di Desa Warukin tak bisa sembarangan. Agar dapat hidup tenteram dan kerasan, rumah atau bangunan baru tersebut harus dipalas atau diselamati.

Karena itu, saat ada rencana menggelar aruh besar yakni perkawinan bagunung perak, Minggu (27/4), para tetuha adat, tokoh desa serta warga setempat lebih dulu menggelar upacara bapalas balai adat. Maklum, balai adat yang dipakai tempat acara masih baru dan belum pernah dipalas.

Ritual bapalas balai digelar, Jumat (25/4) malam. Prosesi dipimpin dua balian bawo atau balian laki-laki dan satu balian dadas atau balian wanita. Para balian di kalangan masyarakat Dayak diyakini sebagai orang pintar dan sakti yang dapat menghubungkan dunia atas (alam gaib) dengan dunia manusia.

Mereka memandu pelaksanaan palas yang terbagi dalam beberapa tahapan ritual dengan sejumlah sesaji seperti beras, gula merah, telur, ayam, kelapa serta aneka kue tradisional seperti lamang, apam dan pais. Aneka sesaji itu menggambarkan hantaran yang akan diberikan sebagai bekal kepada roh jahat penunggu balai yang akan diusir ke alam lain.

Mula-mula tetuha adat, Rumbun memberikan sambutan dalam Bahasa Manyaan perihal tujuan dilakukannya palas balai. Selanjutnya tiga balian mulai menembangkan mamang atau mantra dalam Bahasa Mulung atau sanskerta yang cuma dimengerti kalangan balian.

Mereka cuma memakai kain sarung penutup setengah badan pada balian bawo dan tapih yang menutup sampai dada untuk balian dadas. Sebagai pelengkap balian bawo memakai ikat kepala dan kalung gigi binatang buas. Semua balian menghiasi tubuh dengan kapur sirih dan membasuh muka dengan asap dupa.

Sambil bamamang, para balian juga mengitari tumpukan sesaji di tengah ruangan dan sejumlah penjuru balai secara bergantian.

Sesekali mereka menggerak-gerakkan kedua tangannya yang berhias gelang kuningan berbentuk khusus sehingga menimbulkan suara gemericing khas.

“Ritual ini untuk menyampaikan kepada dewa atau roh suci bahwa rumah atau bangunan ini mohon permisi ditempati, juga supaya penghuninya terhindar dari roh jahat dan malapetaka,” papar Ardinanto, salah satu balian yang juga tokoh adat di Warukin.

Menurut Ardinanto ritual itu lahir karena masyarakat Dayak percaya keberadaan roh penunggu pohon-pohon besar. Padahal setiap mendirikan rumah pasti menebang kayu, sehingga kemungkinan tertebang pohon yang ada penunggunya.

Pelaksanaan ritual sebenarnya sekitar dua jam saja. Namun bisa berlangsung semalaman karena sebelum acara dimulai sejumlah tamu undangan disuguhi hidangan untuk disantap bersama. Selanjutnya saat ritual akan dimulai, sejumlah penabuh gendang, kenong dan gong akan memainkan musik Dayak memanggil warga desa.

Biaya palas balai kemarin ditanggung PT Adaro Indonesia yang bekerja sama dengan Bagian Pariwisata Kabupaten Tabalong. Selama ini masyarakat Dayak mulai jarang menggelar ritual tersebut karena terbentur biaya yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. (anjar wulandari)

KUNJUNGAN GUBERNUR KE AJUNG (2-HABIS), Pertama Datang, Gubernur Dihadiahi Mandau

2008-06-17T20:28:00.001-07:00

Senin, 14-04-2008 | 00:59:14

SEBAGAI desa terpencil, Desa Ajung di Kecamatan Tebing Kabupaten Balangan sangat minim fasilitas. Selain kondisi jalan masih memprihatinkan, desa setempat juga belum teraliri listrik dari PLN.

Agar warga desa yang masih melestarikan adat sebagai komunitas Dayak itu tidak ketinggalan informasi dan bisa maju lebih cepat, pemerintah berupaya memberikan fasilitas ekstra. Sejak akhir tahun 2007 lalu, 100 kepala keluarga (KK) di desa setempat rumahnya dipasangi modul pembangkit listrik tenaga surya. Modul atau alat yang mirip antena parabola berbentuk segi empat itu terpasang di hampir tiap rumah di desa setempat.

Sebelumnya, warga desa sudah bisa menikmati tontonan di televisi dengan menggunakan genset. Namun, penggunaannya terbatas karena bahan bakar yang harus dibeli dari kota dan relatif boros.

Dengan modul pembangkit listrik tenaga matahari itu, warga tidak lagi mengeluarkan uang. Mereka cukup merawat dan membersihkan perangkat modul yang terdiri dari lempengan penangkap panas sinar matahari yang dihubungan dengan kabel dan kotak khusus seperti tabung aki untuk menampung arus listrik.

Modul berdaya 100 watt itu bisa digunakan semalaman jika sekadar menyalakan lampu penerangan. Tapi bila menyalakan televisi harus menambah daya dengan menggabungkan dua modul.

“Ya sekarang kada kadap (gelap) lagi. Dahulu kadada listrik terpaksa pakai lampu minyak. Tapi setelah ada alat itu, bisa menghidupi lampu,” kata Bi’ih, warga Pitap.

Penggunaan 100 modul pembangkit listrik tenaga surya untuk 100 KK di desa setempat, Kamis lalu diresmikan Gubernur Kalsel, HM Rudy Arifin. Menurut Rudy, modul tersebut bantuan dari Dinas Pertambangan dan Energi dalam rangka pengentasan masyarakat desa terpencil.

Selain modul listrik, Rudy juga meresmikan permukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dayak Pitap. Sebanyak 100 unit rumah kayu berukuran 5x6 meter persegi dibangun di sebelah barat desa untuk menampung warga yang tidak memiliki rumah.

Selama ini masih ada sebagian warga dayak yang tinggal di hutan atau di kebun karet dan tanah pertanian yang digarapnya sekaligus untuk menjaga kebun dari serangan binatang hutan. Kondisi itu membuat kehidupan mereka kurang layak.

Dengan dibangunnya permukiman yang semi permanen, setidaknya diharapkan warga punya rumah untuk pulang. Hal itu sekaligus untuk mengurangi aktivitas warga pedalaman yang suka berpindah-pindah sehingga berdampak terhadap lingkungan, khususnya hutan.

“Dengan bantuan ini bukan berarti menghilangkan kelestarian seni budaya warga yang terbiasa hidup di hutan. Seni budaya itu tetap ada, tapi taraf kehidupan warganya lebih baik,” kata Rudy.

Pada kesempatan itu Gubernur Kalsel Rudy Ariffin ditahbiskan sebagai warga kehormatan suku dayak Pitap Ajung. Itu sebagai penghargaan karena dia satu-satunya gubernur Kalsel yang pernah datang dan melihat kondisi perkampungan dayak setempat yang terpencil. Untuk itu Kepala Adat, Rahmadi menyerahkan sebilah mandau dan lanjung--tas warga dayak, serta ikat kepala dari kain. (anjar wulandari)

Ritual Perceraian Warga Dayak Warukin (1) : Keluarga Besar Ikut Beri Nasihat

2008-06-17T20:20:00.001-07:00

Sabtu, 29-03-2008 | 00:40:10

SEKITAR 20 pria dan perempuan dewasa duduk bersila membentuk lingkaran, bermusyawarah. Di hadapannya tampak empat piring kaca dan uang Rp 9.000 dalam sebuah mangkuk tembaga.

Meskipun sesekali melontarkan guyonan segar mencairkan suasana, mereka terlihat serius. Maklum, musyawarah yang digelar itu membahas gugatan cerai salah satu warga desa setempat kepada pasangannya.

Di kalangan warga Dayak Manyaan, Desa Warukin, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Minggu (23/3), pukul 21.00 Wita, pasangan yang sedang dibicarakan nasib perkawinannya itu adalah, Sari dan Ardi (keduanya nama samaran).

Sari sudah sekitar dua tahun menikah dengan Ardi. Ia menggugat cerai karena tidak tahan dengan perilaku kasar suaminya itu. Karena pernikahannya dulu dilakukan secara adat, maka perceraiannya pun secara adat pula.

Keduanya didampingi beberapa perwakilan keluarga besar masing-masing. Mulai dari orangtua, paman, bibi, bahkan saudara sepupu. Mereka dipertemukan dalam forum adat yang dihadiri tetua, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintahan.

Maksud kehadiran keluarga besar pasangan, kata Kepala Lembaga Adat Warukin, Rumbun, sebagai simbol penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Sebab, bagi warga dayak di Warukin yang sebagian besar telah menganut agama, perkawinan merupakan pertalian sakral yang harus dipertahankan.

Di sana tiap orang yang hadir diberikan kesempatan menyampaikan pandangan atau pendapatnya terhadap perkawinan pasangan yang sedang bermasalah.

Selain nasihat, biasanya disertai paparan untung rugi bila berpisah. Semuanya dikatakan dalam bahasa dayak.

Kalaupun tidak bisa dipertahankan, setiap pihak diingatkan kewajibannya agar tidak ada yang dirugikan apalagi teraniaya. Sehingga saat sudah bercerai, hubungan kekeluargaan tetap terjaga. (nda)

Ritual Perceraian Warga Dayak Warukin (2-Habis) : Penggugat Harus Serahkan Hantaran

2008-05-21T20:21:00.001-07:00

Minggu, 30-03-2008 | 00:35:05

Kemarin, Sari lah yang menyerahkan hantaran itu ke Ketua Lembaga Adat Rumbun. Ia yang berinisiatif menggugat cerai secara adat.

Namun bila dipilih bercerai maka dibahas ketentuan hak dan kewajiban masing-masing.

Loksado Belum Layak Jual

2008-03-23T23:45:00.000-07:00

Jumat, 29-02-2008 | 00:55:10

• Kalsel Tak Siap Laksanakan VIY 2008

BANJARMASIN, BPOST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan belum siap melaksanakan program Visit Indonesia Year (VIY) 2008, karena keterbatasan sarana dan prasarana serta manajamen pariwisata.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel Mukhlis Gafuri, di Banjarmasin, Kamis (28/2, mengatakan, pemprov tak mungkin menjual pariwisata kalau kondisinya masih banyak yang harus dibenahi, termasuk koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah.

"Dinas pariwisata selama ini gembar-gembor Kalsel memiliki potensi wisata alam cukup besar, kenyataannya mana," ucapnya.

Meskipun objek wisata Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dibenahi, tapi pembenahan yang dilakukan belum layak untuk dijual kepada wisatawan mancangera.

Untuk menerima wisatawan asing, seharusnya didukung paket-paket pariwisata menarik antar daerah, sehingga wisatawan asing yang datang tidak kecewa sepulang dari Kalsel.

"Tidak mungkin Kalsel hanya menjual Loksado, kalau daerah lain tak membenahi potensi wisata unggulannya,"imbuhnya.

Pemprov Kalsel segera mengundang pakar pariwisata untuk membenahi wisata alam. Kalsel cukup dikenal dengan potensi wisata alam dan budaya suku dayak dengan berbagai adat dan istiadat yang sulit ditemukan di daerah lain.

Alam Loksado yang eksotis dan suku dayak yang masih bertahan hidup di hutan dan pegunungan, berpotensi memikat wisatasan datang ke Kalsel.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Bihman Villa, saat ini pihaknya bekerjasama dengan pemerintah kota dan kabupaten, sedang memperbaiki infrastruktur pariwisata. (ant)

BALAI ADAT MERATUS Oleh: HE. Benyamine *)

2008-01-08T02:55:00.001-08:00

Kamis, 6 Desember 2007
Radar Banjarmasin

Masyarakat adat Pegunungan Meratus minta sumbangan seng untuk atap Balai Adat. Ada apa dengan masyarakat adat tersebut, sehingga untuk merenovasi balai adat mereka harus meminta sumbangan dengan pihak lain. Bagaimana jika mereka harus membangun balai adat baru, mungkin lebih tidak sanggup lagi. Masyarakat minta sumbangan, apalagi kepada pemerintah, bukanlah perbuatan yang dilarang ataupun merendahkan masyarakat tersebut. Tapi, sumbangan untuk sesuatu yang menjadi bagian dari budaya masyarakat itu terasa menyedihkan. Apalagi keberadaan balai adat tersebut termasuk bagian budaya yang sangat vital dan penting.

Masyarakat adat Maratus, dengan asumsi masih dalam budaya mereka, tetapi sudah tidak mampu lagi menopang balai adat mereka, yang sebenarnya memberikan pesan bahwa keberadaan mereka sendiri yang sedang terancam dan terpinggirkan. Balai adat merupakan bagian dari simbol keberadaan masyarakat adat Meratus, sebagian ritual mereka dilakukan di tempat ini.

Permintaan bantuan dana untuk renovasi balai adat kepada pemerintah oleh masyarakat adat Meratus, tidak selayaknya hanya direspon dengan menyatakan mengusulkan segera dianggarkan dana rehab balai tersebut dalam APBD 2008, yang terkesan kunjungan anggota dewan tersebut hanya dapat melihat ketidaklayakan balai saja. Hal ini memberikan gambaran bagaimana kalangan elit dalam berpikir dan bertindak, yang mengesampingkan pertanyaan mengapa masyarakat adat Meratus tidak mampu memperbaiki balai adat yang sangat penting tersebut. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka? Apakah sumberdaya alam, khususnya hutan, di mana mereka tinggal sudah tidak cukup lagi memenuhi keperluan kehidupan mereka.

Penyebab mengapa masyarakat adat Meratus perlu bantuan dalam memperbaiki balai adat mereka yang seharusnya menjadi perhatian dan pemikiran anggota dewan yang berkunjung tersebut. Permohonan bantuan ini secara tidak langsung menyatakan ada yang salah dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya Pegunungan Meratus. Pengelolaan kawasan hutan yang tidak memperhatikan keberadaan manusia di dalam dan sekitar hutan yang sebenarnya memprihatinkan. Mereka membutuhkan hutan dalam melanjutkan kehidupan dan tradisi, namun nyatanya hutan tersebut yang dirampas dan dirusak untuk mendapatkan kayunya saja.

Masyarakat adat Meratus sebenarnya tidak mempunyai mental “pengemis”, tetapi mereka memang tergantung dengan keberadaan hutan. Apabila kawasan hutan dimana mereka bergantung mengalami gangguan, maka gangguan tersebut bisa menjadi bencana dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan kalangan elit politik sudah sepatutnya berbuat dalam membenahi pengelolaan kawasan hutan, tidak seenaknya saja mengeluarkan perizinan hak pemanfaatan hutan dengan mengabaikan dan tidak memperdulikan keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Apalagi, masyarakat adat Meratus sangat mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan hutan dan kawasannya. Sehingga, kebijakan yang berkenaan dengan kehutanan sudah seharusnya memperhatikan eksistensi budaya di kawasan hutan tersebut dan menjadikannya acuan dalam pemanfaatannya. Masyarakat adat Meratus memberikan isyarat yang cukup bijaksana dengan mempertunjukkan balai adat mereka yang rusak; yang memerlukan bantuan, sebagai isyarat semakin menyusutnya kawasan hutan. Mereka membutuhkan kebijakan yang memihak terhadap eksistensi budaya dalam pengelolaan hutan, dibandingkan dana perbaikan balai adat mereka.

Hutan Kalimantan Selatan yang tersisa terus mengalami gangguan, tanpa dibarengi pembenahan pengelolaan saat ini yang sangat beroreintasi kepentingan ekonomi dengan mengabaikan kepentingan ekologi dan sosial/budaya. Sehingga menempatkan sebagian besar masyarakat Kalsel berada dalam keadaan yang rentan terhadap bencana alam, termasuk bencana budaya bagi masyarakat adat Meratus. ***

*) Alumni SMAN I Rantau

Dayak Dusun Siap Gelar Pawanangan

2008-01-08T01:55:00.001-08:00

Senin, 26 November 2007
Radar Banjarmasin

KOTABARU – Salah satu khasanah budaya yang dimiliki Kotabaru adalah acara adat yang dimiliki oleh suku Dayak Dusun yang tinggal di kecamatan Sungai Durian. Biasanya upacara adat tersebut dilaksanakan setiap menjelang musim panen dan biasanya disebut upacara Pawanangan oleh suku dayak yang tinggal di kaki gunung Meratus.

Dalam acara tersebut setiap kali memasuki puncak acara selalu ditampilkan tarian khas suku dayak tarian Babalian.

Musian, tokoh adat masyarakat Dayak Dusun di sana akrab dipanggil Pa Ida, mengungkapkan upacara adat dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Saat pelaksanaan ritual dipersiapkan kue-kue dan wewangian, juga beberapa jenis makanan seperti Lamang, Dodol, Wajik, Cucur, serta Pais yang dibungkus dengan daun aren.

Selanjutnya, pelengkap ritual wewangian di siapkan di saat sudah dekat menjelang puncak pesta adat, seperti bawang, jahe, dan jenis-jenis wewangian lainnya lainnya.

Sedangkan hewan yang dipotong dalam upacara itu, tahun pertama menjelang musim panen akan di potong seekor ayam, tahun kedua kambing, dan tahun ketiga kerbau. Ritual ini terus dilaksanakan secara berurutan dari musim panen pertama, kedua, dan ketiga dalam setahun.

Apabila hasil panen melimpah upacara adat yang diwarnai tarian Babalian adat suku Dayak Dusun, pemotongan hewan bisa lebih dari satu. Tapi kalau musim panen kurang atau gagal upacara adat Pawanangan tetap dilaksanakan, namun disesuaikan kemampuan.

“Hasil panen melimpah atau tidak acara adat ini tetap dilaksanakan. Karena bagi masyarakat kami upacara adat Pawanangan ini wajib dilaksanakan setiap tahunnya,” jelas Pa Ida.

Untuk persiapan upacara adat tahun ini 208 kaleng padi dibagikan kepada fakir miskin, dengan biaya sebesar Rp13 juta. (ins)

Dayak Dusun Siap Gelar Pawanangan

2007-12-30T09:28:00.001-08:00

Senin, 26 November 2007
Radar Banjarmasin

Dalam acara tersebut setiap kali memasuki puncak acara selalu ditampilkan tarian khas suku dayak tarian Babalian.

Selanjutnya, pelengkap ritual wewangian di siapkan di saat sudah dekat menjelang puncak pesta adat, seperti bawang, jahe, dan jenis-jenis wewangian lainnya lainnya.

“Hasil panen melimpah atau tidak acara adat ini tetap dilaksanakan. Karena bagi masyarakat kami upacara adat Pawanangan ini wajib dilaksanakan setiap tahunnya,” jelas Pa Ida.

Untuk persiapan upacara adat tahun ini 208 kaleng padi dibagikan kepada fakir miskin, dengan biaya sebesar Rp13 juta. (ins)

Aruh Adat, Syukuri Hasil Panen

2007-12-17T19:16:00.001-08:00

Rabu, 7 November 2007

Radar Banjarmasin
BATULICIN,- Warga adat Desa Tamunih Kecamatan Kusan Hulu (Lasung) menggelar aruh adat di kantor desa setempat. Ritual adat itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil panen yang didapat serta ungkapan terima kasih terhadap rejeki yang diberikan oleh Sang Pencipta.

Aruh adat warga Desa Tamunih itu dilaksanakan selama lima hari lima malam, terhitung sejak tanggal 31 Oktober hingga tanggal 4 November 2007 lalu, dan diikuti ratusan warga sekitar balai adat.

Dari pantauan koran ini, sejumlah ibu rumah tangga dan remaja putri terlihat menyiapkan berbagai hidangan. Sementara itu, kaum lelaki dibantu remaja putera nampak menyiapkan berbagai keperluan ritual adat.

Disela-sela kegiatan aruh, warga setempat terlihat melakukan ratian massal dengan mengelilingi Langgatan atau sebuah sesajen berupa bangunan kayu yang dihiasi janur (daun kelapa muda) dan diberi beberapa sesajen dari hasil bumi warga.

Tarian yang diikuti sejumlah orang tua laki-laki dan wanita serta remaja putera dan putri dengan iringan tetabuhan tradisional antara lain gendang, serunai (terompet tradisional, red) dan gong.

Ada dua serunai yang dimainkan oleh dua orang laki-laki dewasa yang seirama dengan suara gendang yang juga dimainkan oleg dua orang laki-laki dewasa. Sementara itu, satu buah gong dimainkan oleh laki-laki paruh baya.

Menurut Damang Adat Desa Tamunih, Pamung, tarian massal yang disebut Tarian Bangsai ini dilakukan warga sebagai bentuk kegembiraan mereka atas melimpahnya hasil panen serta rejeki yang diperoleh warga selama satu tahun.

“Meski pelaksanaan aruh adat tersebut dikemas dalam kesederhaan, namun tidak mengurangi kekhusyuan warga dalam melaksanakan ritual adat di Balai Adat Tamunih yang baru digunakan pada aruh adat tahun ini,” ungkap Kepala Desa Tamunih Kecamatan Kusan Hulu, Taufik Hadarani.

Taufik Hadarani mengatakan, pelaksanaan aruh adat yang digelar warganya memang terkesan sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam bagi warga setempat.

Karena dinilai sangat perlu, Balai Adat Tamunih dibangun oleh warga secara bergotong royong. Karena penggunaan balai adat yang sangat mendesak, maka untuk sementara bagian lantai dan dinding balai dibuat dari bambu. (kry)

Warga Pedalaman Harapkan Kunjungan Dewan

2007-12-05T21:58:00.001-08:00

Sabtu, 03-11-2007 | 22:29:45

BARABAI, BPOST - Warga Desa Sumbai, Kecamatan Batang Alai Timur (BAT), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sangat mengharapkan kunjungan anggota DPRD. Sejak pemilu 2004, warganya mengaku tak pernah dikunjungi wakil yang dipilih mereka.

Khususnya para wakil dari daerah pemilihan (Dapil) IV (Batang Alai Selatan, Batang Alai Timur, Batang Alai Utara dan Limpasu). Setelah wakil rakyat itu menduduki kursi legislatif, hingga tiga tahun berjalan, menurut warga tak sekalipun mengunjungi desa Sumbai.
Sadriansyah, tokoh masyarakat Desa Sumbai menyatakan prihatin dengan sikap anggota dewan. Padahal untuk mencapai Desa Sumbai, tidak harus jalan kaki. Medan yang dilewatipun masih memungkinkan ditempuh dengan kendaraan roda dua.
Sebagai warga yang memilih mereka sambung Sadri, tidaklah berlebih jika warga juga berharap mereka memperhatikan rakyat pemilihnya.
“Meski untuk menjaring aspirasi tidak perlu datang langsung ke desa-desa, namun alangkah baiknya kalau dewan juga menyerap aspirasi langsung dari warga pemilihnya. Masa satu kalipun tidak bisa menyempatkan waktu mengunjungi desa kami,” tandasnya.
LSM Pancar Kasihan, yang berpusat di Desa Hinas Kiri, Kecamatan BAT, menyatakan kehadiran para wakil rakyat semasa reses, cuma sampai di Desa Hinas Kiri, Sedangkan desa-desa pedalamannya belum pernah.
Desa Sumbai hanya berjarak sekitar lima kilometer dari Hinas Kiri, dan bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua. Ketua LSM Pancar Kasihan, Kosim, menuturkan, selain Desa Sumbai, ada beberapa desa di atas Hinas Kiri yang menunggu kunjungan anggota DPRD, khususnya mereka dari daerah pemilihan Batang Alai Timur.
Desa-desa tersebut, Batu Perahu, Juhu, Aing Bantai, Buhul, Sumbai, Muara Hungi dan Atiran. “Desa-desa ini dihuni oleh warga dayak,” ujarnya.
Menurut catatan BPost, anggota dewan dari pemilihan itu adalah H Hasnan Matnuh (PPP), H Ruspannor (PKPB), Nanang Fauzi (PAN), Mukti Bachtiar (PBR), Ahmad Yarni (Golkar), HM Mawardi Tarmum (PBB) dan Ilham Malik (PKS).
Beberapa anggota dewan itu mengakui belum pernah mengunjungi desa-desa terpencil, dengan alasan banyak tugas dan sempitnya waktu reses, sehingga tidak semua desa bisa dikunjungi.
“Kami mohon maaf jika tidak semua desa sempat dikunjungi. Mudah-mudahan lain waktu bisa,” kata Ilham Malik dari PKS. yud

Bawanang Upacara Adat Suku Dayak, Ungkapan Syukur Usai Panen Raya

2007-12-05T17:49:00.001-08:00

Kamis, 18-10-2007 | 01:05:38

SELASA (16/10), rumah balai adat suku Dayak di Kecamatan Sungai Durian tampak ramai. Ratusan warga berkumpul di balai merayakan keberhasilan panen padi.

Pada salah satu ruangan di tengah balai itu terdapat langgatan yaitu tempat upacara adat, di dalamnya dipenuhi janur kuning, tumpukan padi serta selendang dan gelang hiang.
Tiga pria paruh baya mengenakan sarung dan bertelanjang dada tak henti-hentinya membawakan tarian adat mengitari langgat itu.
Lama kelamaan suara gendang, salung dan gong yang mengiringi tarian itu makin keras. Para penari seoalah kesurupan.
Mantera berbahasa Dayak juga menggema ditengah upacara adat itu. Sesekali penari mendongakkan kepala sambil menggerakkan gelang hiang.
Ketiga pria itu baru saja membawakan tarian adat, sebagai ungkapan rasa syukur panen mereka berhasil.
Tarian itu hanya dilakukan pada malam hari. Siangnya diselenggarakan ritual lainnya seperti menyembelih hewan korban berupa kambing. Dagingnya dimasak lalu dimakan bersama-sama.
Upacara adat dipimpin kepala suku selama tiga hari berturut-turut dengan mengikutsertakan semua suku Dayak di sekitar Sungai Durian.
Upacara adat ini selalu dilakukan setiap tahunnya dengan mengundang suku Dayak dari daerah lain sebagai bentuk eratnya ikatan persaudaraan antarsuku Dayak.
Suku dayak yang bermukim di kawasan tersebut jumlahnya cukup banyak, terdapat ratusan kepala keluarga. Kehidupan mereka tidak jauh dari alam berupa sungai hingga dataran tinggi pegunungan kapur.dhonny harjo saputro

Warga Pitap Ancam Gugat Polisi

2007-12-02T17:22:00.001-08:00

Kamis, 20-09-2007 | 01:02:16

Terkait Penangkapan Saat Aruh Adat

BANJARBARU, BPOST - Karena permintaan agar 19 aparat Polres Balangan dan Polsek Awayan diproses hukum tak ditanggapi, masyarakat Adat Dayak Pitap mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum.

Seperti pernah diberitakan, polisi berupaya menangkap seorang warga, Rumaidi. Namun warga mengangap penangkapan itu mengakibatkan terhentinya prosesi Aruh Adat Bawanang yang dilaksanakan di Desa Kambiyain, Kecamatan Awayan.
Sejumlah perwakilan Lembaga Adat Masyarakat Dayak Pitap Kecamatan Tabing Tinggi Kabupaten Balangan didampingi aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di markasnya Jalan Nuri Banjarbaru, Rabu (19/9) menyatakan akan menuntut polisi ke jalur hukum formal.
Warga menganggap petinggi kepolisian tak memiliki itikad baik menyikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan aparatnya terhadap masyarakat Adat.
Lebih dari 14 hari dari surat protes yang mereka sampaikan kepada Polda Kalsel dalam aksinya ke Mapolda Kalsel 25 Agustus lalu, tak ditanggapi. Bahkan, sidang adat pun tak dihadiri aparat.
“Kami masyarakat Adat Dayak Pitap tidak akan kompromi lagi. Langkah gugatan terpaksa kami lakukan karena sepertinya tidak ada itikad baik dari pihak kepolisian,” ucap Murdi, Kepala Adat Dayak Pitap Balangan.
Dasar gugatan, jelas Murdi selain tak adanya itikad baik, sebagai warga negara Indonesia pihak masyarakat adat merasa telah diperlakukan tak adil dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan yang secara tegas dilindungi UUD 1945.
Polisi dianggap telah melanggar pasal 4 UU No 2/2002 tentang tugas dan tujuan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan serta berupaya menjaga ketentraman masyarakat sesuai HAM. niz
baca juga:

Dia Penjahat Berbahaya

Kapolres Balangan AKBP Iswahyudi melalui Kasatreskrim AKP Yudi Ridarto menyatakan tak gentar dengan ancaman gugatan tersebut. “Negara kita negara hukum. Silakan saja melakukan gugatan. Kita siap melayani,” ucap Yudi via ponsel.
Mantan Kapolsekta Banjarbaru ini menandaskan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai prosedur. Pendekatan terhadap ketua adat juga telah dilakukan. Jika masyarakat seperti tokoh adat tidak mau bekerja sama, kata Yudi malah bisa dianggap melindungi penjahat.
Apalagi janji menyerahkan Rumaidi hingga kini tidak dipenuhi. Padahal, Rumaidi, masuk Daftar Pencarian Orang.
Dia diduga penjahat berbahaya yang terlibat sejumlah aksi perampokan mobil box di Balangan dan pembunuhan seorang polisi dan saat ini terus dicari keberadaannya. nda

Dayak Belawaian Dibangunkan Rumah

2007-11-20T19:01:00.001-08:00

Rabu, 3 Oktober 2007

Radar Banjarmasin, RANTAU,- Dayak Meratus yang berdomisili di Desa Belawaian Kecamatan Piani, tahun ini mendapat bantuan 105 unit rumah dan sebuah balai adat. Bantuan tersebut berasal dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dinas Sosial Tingkat Provinsi Kalsel.

“Alhamdulillah warga Dayak di Belawaian kembali mendapat perhatian dari pemerintah,” ujar Camat Piani HM Hasbi MT kepada Koran ini di kantor Bupati Tapin, kemarin siang.

Sebelumnya Dinsos Provinsi dan timnya sudah melakukan survey ke desa tersebut, sebelum memutuskan membangun rumah untuk warga desa.

Tidak hanya itu, lanjut Hasbi, Warga Belawaian akan didampingi oleh 3 pendamping untuk program KAT. “105 KK akan diberikan jatah hidup termasuk sembako selama setahun dari program KAT ini. Warga juga diberikan fasilitas pembinaan dari program KAT ini yakni berupa 2 unit mesin penggilingan padi yang diletakkan di Desa Belawaian. Sangat lengkap memang bantuan yang diberikan untuk program KAT di tahun 2007 ini. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan pada warga desa kami. Dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memelihara dan menjaganya agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat,” janji Hasbi.

Hasbi berharap, apa yang menjadi tujuan dari program KAT ini, yakni membuat warga Dayak Belawain menetap di satu kawasan bisa terlaksana dengan baik. “Hingga saat ini pembangunan rumah baru berjalan sekitar 75 persen dan diperkirakan rampung di akhir Desember nanti bakal rampung. Kami berharap warga Desa Belawaian akan menetap dan tidak akan melakukan peladangan berpindah-pindah lagi. Sebab rumah sudah disediakan, sembako juga sudah disiapkan, beserta penggilingan padinya, tentu warga akan sangat senang dan betah tinggal di Belawaian,” harap Hasbi.

Untuk diketahui, Kabupaten Tapin sudah 2 kali ini mendapatkan bantuan dari program KAT. “Yang pertama di tahun 2005 silam, kami dibantu rumah juga yang dipusatkan di Desa Harakit. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang akan kecamatan kami akan dibantu kembali lewat program ini. Sebab di daerah kami masih banyak lagi warga Dayaknya,” cetus Hasbi. (nti)

Yudi: Ketua Adat Bisa Diciduk Polisi Yakin Rumaidi DPO yang Dicari

2007-09-10T23:18:00.001-07:00

Wednesday, 29 August 2007 22:53

PARINGIN, BPOST - Laporan masyarakat Dayak Pitap, Kabupaten Balangan ke Mapolda Kalsel ditanggapi dingin pihak Polres Balangan. Aparat Polres bersikukuh telah bertindak sesuai prosedur dan meyakini salah satu warga setempat, Rumaidi, sebagai salah satu buronon berbahaya yang selama mereka dicari.

Kapolres Balangan, AKBP Iswahyudi melalui Kasatreskrim AKP Yudi Ridarto menjelaskan, Rumaidi dicari karena diduga kuat terlibat serangkaian tindak kejahatan. Ia diduga anggota komplotan perampok yang biasa beroperasi di sekitar kawasan Hulu Sungai, termasuk di Balangan yang tak segan menyakiti korbannya.

Salah satu sangkaan yang terberat adalah perampokan mobil boks di Balangan dan keterlibatannya dalam pembunuhan seorang polisi. Ia juga diduga mengambil pistol milik polisi yang jadi korban itu.

"Dia (Rumaidi) memang DPO yang kami cari. Anggota telah lama mengintai untuk memastikan keberadaannya di sana. Sebelumnya juga telah dilakukan tindakan persuasif dengan menemui ketua adatnya," ujar Yudi, Rabu (29/8).

Tapi saat hendak ditangkap, Rumaidi malah berkoar memprovokasi warga sehingga upaya aparat meringkusnya gagal karena mendapatkan pembelaan para tokoh warga. Aparat mundur setelah para tokoh adat setempat berjanji menyerahkan Rumaidi usai aruh.

Namun setelah berhari-hari ditunggu, Rumaidi tidak kunjung diserahkan dan malah melapor ke Polda. Pihaknya, menurut Yudi, tidak akan memberi toleransi lagi. Bila Rumaidi tetap tidak diserahkan, tegasnya, maka ketua adat dapat ikut diciduk karena dinilai menghambat upaya penegakan hukum. nda

Tuntut Para Pelaku Dijerat Sanksi Adat

2007-09-10T22:15:00.001-07:00

Radar Banjarmasin ; Selasa, 28 Agustus 2007
Ritual adat keagamaan Dayak Pitap yang biasa mereka sebut Boanang itu, selain hanya dilakukan setahun 3 kali, ternyata juga mengandung kepercayaan akan datangnya bala bencana bila ritual tersebut gagal dilaksanakan.

Karena itulah, selain menuntut aparat kepolisian untuk meminta maaf dan menindak tegas aparat yang diduga melakukan kesalahan, para tetuta adat Dayak Pitap juga meminta aparat kepolisian untuk melaksanakan sanksi adat, yaitu membayar uang dan memberikan peralatan pesta adat.

Dikatakan Wakil Kelembagaan Dayak Pitap, Sahruni, pembayaran sanksi adat itu sifatnya wajib. Untuk pembayaran sanksi adat berupa uang nilainya sebesarRp240 ribu. Uang itu diberikan kepada tetuta adat setempat. Sedangkan untuk pembayaran sanksi kebendaan, yang terkena sanksi adat wajib menyediakan peralatan seperti agung (gong) sebanyak 2 buah, bokor, talam, sasanggan, gelang, gendang, laung, kancup, dan selendang. “Kalau tidak dapat mencari benda tersebut, maka sebagai gantinya adalah uang sebesar nilai jual alat tersebut,” katanya.

Dikatakan Sahruni lagi, ulah oknum aparat kepolisian yang main selonong di saat masyarakat sedang melaksanakan ritual adat keagamaan sangat menyakitkan hati masyarakat. “Kan di sana ada kepala desa, ada kepala adat, dan lain-lain. Dengan kejadian ini kami merasa sangat dilecehkan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Adat Dayak Pitap, Murdi menyatakan, bubarnya ritual adat Dayak Pitap itu bisa dikategorikan sebagai peristiwa besar dan sangat meresahkan warganya. Sebab, lanjut pria ini, sepanjang sejarah pelaksanaannya ritual adat tersebut belum pernah mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh ulah manusia. “Ini belum pernah terjadi, baru tahun inilah ritual adat tersebut bubar. Padahal kami melaksanakanya sudah tiga hari lamanya,” ujarnya.(gsr)

Tuntut Sanksi Adat bagi Polisi Warga Dayak Pitap Merasa Terusik

2007-09-10T00:46:00.001-07:00

Tuesday, 28 August 2007 00:22:53

BANJARMASIN, BPOST - Masyarakat adat Dayak Pitap, Kabupaten Balangan menuntut sanksi adat terhadap Polres Balangan karena dinilai telah mengganggu prosesi Aruh Adat yang dilakukan masyarakat, Kamis (23/8) lalu.

Kepala Adat Pitap, Murdi, mengatakan, kejadian itu berawal ketika serombongan aparat dari Polsek Awayan dan Polres Balangan datang ke Kampung Kambiyain, Desa Dayak Pitap untuk mencari dua warga bernama Uar dan Nintel, pukul 23:00 Wita. Pada waktu bersamaan, di Balai Kambiyain sedang dilaksanakan Aruh Adat Dayak Pitap.

Sayangnya kedua orang yang dicari polisi itu tidak berhasil ditemukan. "Sekitar pukul 23:30 Wita, ketika para Balian isitirahat sebentar, semua aparat yang bersembunyi di semak keluar dan berkumpul di halaman balai. Begitu juga masyarakat yang berada di dalam balai keluar ke halaman," kata Murdi kepada wartawan saat datang melapor ke Mapolda Kalsel didampingi Walhi Kalsel, Senin (27/8).

Melihat banyak polisi datang, sebagai tuan rumah, warga secara bergantian bersalaman dengan polisi itu. Bahkan ada beberapa warga menyambut baik dengan memberi polisi beras sebagai simbolnya.

"Setelah bersalam-salaman itu, ada salah satu polisi yang mengajak seorang warga (Rumaidi) ke samping Balai Adat. Entah apa alasannya, setelah bercakap-cakap sebentar, polisi hendak membawa Rumaidi ke kantor polisi. Rumaidi pun terkejut," katanya.

Karena merasa tidak bersalah dan bukan orang yang dicari polisi, Rumaidi menolak. "Setelah itu mulai terjadi keributan karena banyak masyarakat yang berusaha melakukan pembelaan terhadap Rumaidi," kata Murdi. "Kami minta lain waktu saja karena bisa pamali, akan tetapi aparat tetap bersikeras," lanjutnya.

Akibat kejadian itu, suasananya jadi tegang sekitar 30 menit. Bahkan ada salah satu anggota yang sempat mengeluarkan pistol dari sarungnya. Karena masyarakat berusaha bertahan, rombongan polisi yang semula bersikeras hendak membawa Rumaidi akhirnya batal dan pulang meninggalkan Balai Kambiyain sekitar pukul 24:00 Wita. Sementara, Aruh Adat terhenti karena banyak masyarakat yang pulang.

Akibat kejadian itu, masyarakat Adat Dayak Pitap, khususnya warga Kampung Kambiyain menuntut pihak Polres Balangan dan Polsek Awayan menyampaikan permintaan maaf dan menghadiri sidang adat di Balai Kambiyain karena telah melanggar aturan adat mereka.

"Apabila tuntutan ini selama 14 hari ke depan tidak dipenuhi maka masyarakat adat Dayak Pitap akan menuntut Polres Balangan dan Polsek Awayan ke jalur hukum," tandasnya.

Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Puguh Raharjo kepada pers mengakui telah menerima kedatangan perwakilan masyarakat Adat Dayak Pitap itu. "Terkait permasalahan yang mereka sampaikan itu tentunya akan diselidiki untuk kemudian ditindaklanjuti," katanya. mdn

Mengikuti Aruh Buntang di Desa Warukin Tak Lagi Penggal Kepala

2007-07-18T02:01:00.001-07:00

Tuesday, 17 July 2007 02:59

Jenjab (73), balian raden utama, tampak serius bamamang atau merapal doa mengundang roh para leluhur dan raden dari dunia atas. Di dunia, manusia telah menyiapkan hidangan menyambut kedatangan mereka.

Diiringi dua balian pembantu, nenek yang energik itu tak henti menari dengan menggerakkan kedua tangan yang dihiasi gelang dadas. Gelang dadas terbuat dari kuningan, yang dapat menimbulkan gemerincing menyesuaikan musik khas Dayak yang terdengar rancak.

Ketiga balian yang cuma mengenakan sarung yang diikat selendang pada pinggang mengitari sesaji. Sesaji ditata apik mengelilingi balai buatan di dalam rumah yang disebut meranggai. Sesaji terdiri atas sejumlah hasil bumi seperti beras, ketan, kelapa, gula merah, nanas serta dua ayam kampung. Selain itu terdapat telur, ketupat dan lemang atau ketan yang dimasak dalam buluh bambu.

Ritual Kamis (12/7) itu merupakan salah satu sesi pelaksanaan aruh buntang keluarga Pardi Luit, warga Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Pelaksanaan aruh berlangsung sejak Senin (9/7) dan berakhir Jumat (13/7).

Masa usai panen padi bagi warga Dayak merupakan saat yang tepat menggelar aruh atau hajatan. Selain persediaan beras melimpah, rata-rata kerabat jauh tidak memiliki kesibukan sehingga bisa diundang.

Aruh merupakan tahapan mengangkat roh leluhur masyarakat Dayak Manyan yang masih menganut Kaharingan dari alam kubur ke dunia. Ritual itu juga dikenal di sejumlah komunitas Dayak lainnya, meskipun dengan sebutan berbeda.

Pardi Luit, meski telah memeluk agama Katolik, tetap melaksanakan buntang untuk arwah ayahnya, Ulau, dan kakaknya, Nolam. Untuk menggelar acara itu, Pardi merogoh dana Rp 65 juta. Selain untuk aneka sesaji, makanan dan minuman, dana tersebut untuk akomodasi dan transportasi sejumlah tamu penting seperti para balian yang khusus didatangkan dari Kalteng. Maklum di Desa Warukin tidak ada lagi balian. Bahkan warga yang menganut Kaharingan tinggal empat orang.

Menurut Kepala Lembaga Adat Desa Warukin, Rumbun, aruh buntang pujamanta yang digelar keluarga Pardi merupakan tahapan kedua setelah upacara mbia atau membatur. Aruh buntang pujamanta dilanjutkan dengan acara buntang pujamea yang merupakan puncak pengantaran roh leluhur menuju dunia atas agar menjadi nanyo saniang atau dewa selamanya.

Karena masih tahap kedua, binatang kurban cuma seekor kambing. Sedangkan untuk aruh buntang pujamea harus mengorbankan seekor kerbau yang merupakan binatang tertinggi nilainya bagi suku Dayak.

Ulu Kering

Prosesi buntang diawali dengan mengelilingi kuburan leluhur yang ingin diangkat arwahnya sebanyak tiga kali oleh kerabat dari satu garis keturunan. Selama mengelilingi kuburan, ketua rombongan membawa ulu karing atau sebuah tengkorak manusia kering berusia ratusan tahun.

Tengkorak itu sebagai pengganti kepala manusia. Dulu keluarga yang akan melaksanakan aruh, menyewa orang sakti untuk mengayau (memenggal kepala manusia) orang sakti atau berpengaruh dari kampung lain sebagai persembahan dan penghormatan kepada arwah.

"Tapi sejak penjajah Belanda masuk, ngayau dilarang karena dianggap kejahatan," jelas Kepala Lembaga Adat, Rumbun.

Pelarangan ditandai dengan perjanjian Tumbang Anoi di Kalteng.

Sebagai gantinya, keluarga yang menggelar aruh hanya membawa tengkorak tua yang berumur ratusan tahun dan sudah terdaftar di kepolisian sebagai benda cagar budaya. Keluarga Pardi meminjam tengkorak milik keluarga Mebas. Salah satu keturunan Mebas adalah Ampere Ariyanto Mebas, anggota DPRD Tabalong.

Usai mengelilingi kuburan, ulu karing yang wujudnya tinggal separuh dibawa masuk rumah dan diletakkan di balai adat. Tengkorak disatukan dengan sejumlah benda simbolik seperti tombak, beras, ketan, tuak dan ayam.

Prosesi puncak adat membuntang dimulai dengan acara penombakan seekor kambing sebagai kurban. Dilanjutkan dengan sejumlah ritual seperti maranggai yang dipimpin rohaniawan perempuan atau biasa disebut balian raden. Sedang ritual penutup kuda gawi dipimpin balian pria atau bawo.

Aktivitas tarian ini sangat melelahkan karena berlangsung berjam-jam dan nonstop. Sebelum kuda gawi, dilaksanakan acara penutupan yang ditandai dengan minum tuak bersama.

Selama acara membuntang suasana kampung bak pasar malam. Seluruh warga desa bahkan dari kampung lain ikut meramaikan acara. Apalagi di lokasi aruh diselenggarakan permainan yang mengarah pada perjudian. Permainan itu merupakan bagian dari aruh yang harus dilaksanakan.

Rumbun menerangkan arena perjudian digelar semata untuk membantu keluarga penyelenggara aruh. Sebagian dana yang terkumpul disumbangkan kepada tuan rumah. Begitu pula dana parkir dan warung makan di sekitar lokasi hajatan. anjar

Aruh Adat di Desa Patikalain Pesta Mahanyari Beras agar Halal Dimakan

2007-07-16T07:00:00.001-07:00

Saturday, 14 July 2007 04:15

PANGSADI, duduk bersila di hadapan puluhan buah bakul berisi beras. Mulutnya tampak komat-kamit. Sementara di sekelilingnya para peserta aruh adat tampak khusyuk mendengarkan Pangsadi membacakan doa-doa. Minggu (8/7) pekan lalu, warga Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terlihat meriah.

Puluhan warga berkumpul di rumah balai adat, untuk syukuran atas keberhasilan panen. Dibantu sejumlah tokoh adat dari balai adat desa lainnya, Pangsadi memimpin upacara adat untuk menghalalkan hasil panen itu.

Bagi masyarakat Dayak Patikalain, beras hasil panen berapapun jumlahnya, merupakan rezeki yang harus disyukuri. Aruh adat, bagi warga bukanlah upacara biasa. Warga memegang teguh kepercayaan, bahwa rezeki mereka tak berkah sebelum dilaksanakan aruh.

Seperti upacara serupa yang digelar masyarakat adat yang bermukuim di Pegunungan Meratus, balai adat Patikalain juga menyelenggarakannya lima hari lima malam.

Selama hasil penen belum disyukuri dengan menggelar aruh, pantangan (pamali) beras hasil panenya dimakan atau dijual.

"Beras ini kita anggap fitrah untuk menyucikan diri,"tutur Pangsadi.

Setelah satu malam penuh didoakan dengan prosesi batandik sambil mengelilingi mahligai (bangunan persegi empat panjang) yang didirikan di bagian tengah balai adat, esok harinya beras panen baru boleh digunakan untuk makan para undangan, termasuk masyarakat adat yang hadir.

Selama lima hari lima malam, warga adat yang mengikuti aruh tak boleh keluar dari balai adat dan melakukan aktivitas seperti bertani dan menyadap karet. Jika dilanggar, mereka yakin warga yang bersangkutan akan kena sial.

Aruh adat juga menyuguhkan tari-tarian saat menyambut kedatangan tamu, yaitu tari kenjar dan tari bangsai. Tarian ini hanya boleh dipertunjukkan ketika aruh adat. "Di luar upacara ini tak boleh dimainkan," ujarnya. wahyudi rachman

Masyarakat Adat dan Pembakaran Lahan Oleh: Ir Mahrus Aryadi MSc Dosen Fahutan Unlam

2007-07-08T21:33:00.001-07:00

Thursday, 05 July 2007 01:59

Opini ini saya mulai dengan mengutip kata bijak Ted Perry: "Hutan dan manusia merupakan satu kesatuan dari sebuah keseluruhan. Dan, manusia hanyalah secarik benang dari jaring khidupan. Apa pun yang dilakukannya di jaring itu, akan mengena pada dirinya." Makna yang dalam dari pernyataan itu, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah pembakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun dengan memunculkan berbagai permasalahan beserta turunannya seperti meningkatnya penyakit ISPA, kecelakaan lalu lintas di darat-air-udara, penundaan dan pembatalan penerbangan dan seterusnya.

Membicarakan masyarakat adat --ada yang menyebutnya masyarakat lokal-- menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi sederhana, lebih banyak dikuasai adat istiadat lama. Jika dikaitkan dengan keberadaan masyarakat Dayak di Kalimantan, maka pengertian di atas masih sejalan. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu berladang berpindah.

Bagi peladang, pembakaran ladang merupakan strategi paling sesuai dengan keadaan mereka baik teknologi, ketersediaan tenaga kerja dan waktu yang tersedia. Di samping itu, pada fase pembakaran terlaksana kegiatan sosial-budaya yang turun-menurun mereka ikuti. Dalam kegiatan pembakaran lahan, peladang umumnya telah mengetahui hari dan waktu yang baik sesuai perhitungan mereka. Jadi secara normatif dan empiris, pembakaran lahan oleh peladang bukan sebagai kesalahan apalagi untuk dijadikan kambing hitam! Bagaimana dengan perusahaan perkebunan? HPHTI?

Siapa bertanggungjawab?

Menurut saya, sumber utama permasalahan bencana kabut asap adalah kebijakan pemerintah (pusat dan daerah): yaitu negara menguasai sumberdaya alam yang diartikan sebagai pemilik satu-satunya yang berhak mengatur penggunaan dan pemanfaatannya, khususnya hutan dan lahan. Jika memang negara menguasai, mestinya mampu mengelolanya. Dalam kenyataannya, negara (pemerintah) tidak mampu mengelolanya sehingga SDA yang seharusnya sebagai sumber kemakmuran menjadi sumber bencana yang tiada henti.

Jika masyarakat diposisikan hanya sebagai objek dalam negara ini, mengapa ketika terjadi bencana mereka yang harus bertanggungjawab? Mengapa masyarakat yang menanggung penderitaan? Bagaimana mungkin masyarakat berpartisipasi (aktif) kalau mereka ‘dibuat’ untuk tidak merasa memiliki. Semestinya pemerintah semakin sadar, tanpa partisipasi masyarakat tidak mungkin dapat mengelola lahan dan hutan ini dengan baik.

Adanya inisiatif pembuatan Raperda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh DPRD Kalsel, patut kita dukung dan saling sumbang saran untuk menyempurnakannya. Namun selayaknya, raperda disesuaikan dengan sumber permasalahan (objek, tempat dan waktu) yang terjadi. Untuk itu, materinya melingkupi semua objek seperti perkebunan, HPHTI maupun masyarakat.

Khusus untuk masyarakat peladang, perda sebaiknya berisi aturan yang menggunakan pendekatan partisipatif berbasis desa. Sebagai contoh, dalam perda perlu adanya fasilitas tersusunnya Peraturan Desa (Perdes) tentang pengaturan pembakaran lahan berikut sanksinya yang ditentukan oleh masyarakat sendiri, mekanisme hubungan semua pihak yang terlibat dan peran yang diembannya. Termasuk penghargaan dari pemerintah bagi desa yang dinilai mampu menekan terjadinya ke(pem)bakaran hutan dan lahan. Untuk mempercepat proses ini, pemda dan DPRD tidak perlu sungkan meminta dukungan pihak ketiga. Misalnya, NGO yang peduli lingkungan baik dari luar maupun dalam negeri.

e-mail: m_aryadi@hotmail.com

Bupati Balangan Diprotes Soal Tambang Bijih Besi, Dayak Pitap Emosi

2007-06-27T10:14:00.001-07:00

Rabu, 20 Juni 2007

BANJARBARU ,- Rencana pertambangan biji besi yang dilakukan PT Saribumi Sinarkarya di kawasan wilayah Dayak Pitap Awayan, Balangan nampaknya bakal berbutut panjang dan rawan pertumpahan darah. Pun jauh-jauh hari warga Dayak Pitap secara tegas menolak dikeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) eskploitasi biji besi itu, tampaknya membuat PT Saribumi Sinarkarya (SS) makin nekat saja. Akibat kenekatan itu, warga Dayak Pitak, panas dan tak tenang lagi.

Puncaknya terjadi pada Rabu (6/6) malam lalu, yang mana warga Dayak Pitap menghadang tim survey PT Saribumi Sinarkarya yang berniat melihat lokasi jalan. Saat melihat kedatangan tim survey itu, kemarahan warga tak terbentung lagi dan nyaris terjadi pertumpahan darah.

Celakanya, dalam tim survey itu juga terdapat seorang warga dayak, bukan warga Dayak Pitap menjadi penanggung keamanan. Meski begitu, puluhan warga Dayak Pitap tak gentar dan nyaris menyerang tim survey dengan berbagai senjata. Untungnya, aksi itu dapat direndam dan diselesaikan damai. Pun begitu, secara tegas ratusan warga dayak mengusir rombongan tim survey.

“Kami tetap menolak rencana pertambangan itu. Apapun resikonya, kami tidak pernah mencabut,” kata Murdi, Kepala Adat Dayak Pitap yang meminta bantuan advokasi ke Walhi Kalsel, kemarin.

Disebutkan Murdi, terbitnya KP Eksploitasi yang kini dikatongi PT Saribumi Sinarkarya itu rawan menimbulkan konflik di daerah. Pasalnya, sejak awal, warga Dayak Pitap menolak tegas rencana pertambangan di hutan/tanan turunan yang kini digunakan untuk berkebun karet dan peladangan padi warga.Disamping itu juga, kawasan yang bakal ditambang itu adalah wilayah keramat yang selama ini dihormati.

Warga juga menyayangkan sikap Bupati Balangan Sefek Effendy yang cenderung bersikap memihak kepada PT Sinarbumi dengan menerbitkan KP tersebut. Apalagi, dalam berbagai kesempatan warga berupaya untuk bertemu dengan Bupati membicarakan persoalan penolakan tersebut. Bahkan, pada 18 Juni lalu, perwakilan warga sempat diundang Bupati. Tapi, justru sebaliknya warga yang diundang malah dicueki Bupati dan tak mau menemui dengan alasan ada undangan selamatan.

“Kami sudah datang ke kantor Bupati sebagaimana undangan, justru Bupati tak ada ditempat. Ini sama saja mempermainkan warga yang sejak semula berniat membicarakan persoalan yang ada. Untuk itu, sejak kini kami tak ada lagi kepentingan dan urusan dengan bupati lagi,” timpal Syahruni, warga Dayak Pitap lainnya.

Sementara itu, Walhi Kalsel menanggapi serius persoalan yang kini dirasakan warga Dayak Pitap ini. Bahkan, Walhi secara tegas menyalahkan Bupati bila nantinya terjadi konflik antar warga.

“Kalau terjadi konflik, orang pertama yang ditangkap adalah Bupati. Bupati-lah yang punya kekuasaan mengatur masyarakat lewat beberapa aturannya, salahnya satunya dengan menerbitkan KP itu,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Berry N Furqon.

Seharusnya, jelas Berry, Bupati bisa melakukan pendekatan-pendekatan dan menyelami permasalahan yang kini dirasakan warga, bukan sebaliknya membuat suasanya semakin memanas. Untuk itu, Walhi akan semaksimal mungkin memfasilitasi warga untuk mempertahankan hak dan kewajiban warga Dayak Pitap. (mul)

Tarian Dayak Terancam Punah

2007-06-17T19:11:00.001-07:00

Sunday, 10 June 2007 01:44

TANJUNG, BPOST - Sejumlah tokoh adat di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Tabalong berharap pemerintah turut campur dalam melestarikan budaya dayak rumpun Manyan, dengan memasukkan tarian adat dayak ke dalam kurikulum tambahan di sekolah-sekolah.

2008 Masuk Muatan Lokal

Ardi Nantau, warga dayak yang masih kuat menganut Kaharingan mengingatkan masyarakat agar memisahkan kesenian dayak dengan kepercayaan kaharingan. Menurutnya, masih banyak kesenian yang bersifat menghibur namun tetap menunjukkan keagungan budaya masyarakat dayak.

"Memang asal budaya ini dimulai dari nenek moyang yang menganut kaharingan. Tapi tidak peduli kepercayaan apa, pelestarian tetap penting. Kalau kita terpaku pada hal itu, kita akan kehilangan budaya kita yang besar," tandasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Abdel Fadillah, mengatakan pihaknya memang sudah merencanakan memasukkan kesenian dayak sebagai pelajaran tambahan baik di sekolah tingkat dasar dan atas. "Sekarang tahap identifikasi kesenian dayak khas yang dapat diajarkan kepada siswa. Target kami 2008 sudah masuk muatan lokal di sekolah-sekolah," tandasnya. nda

Mereka menilai, makin sulit mencari generasi muda yang mahir membawakan tarian dayak warisan leluhur yang sakral. Dikhawatirkan budaya daerah ini hilang karena kalah dengan budaya luar.

"Sekarang banyak anak muda lebih suka hal yang berbau modern seperti band dan musik dangdut," keluh Andreas, tokoh seniman yang juga Ketua Sanggar Tari Mantunen Desa Warukin, akhir pekan tadi.

Dengan menyenangi musik dan tarian modern, ia menilai pemuda dayak Tabalong sulit tampil di even nasional apalagi internasional. Berbeda bila mereka memperdalam kesenian adat warisan leluhur yang selalu mendapat tempat terhormat di kalangan seniman maupun masyarakat umum dalam dan luar negeri.

Ia optimis dijadikannya tarian dayak sebagai salah satu mata pelajaran wajib di sekolah akan membantu pelestarian budaya dayak Manyan di Tabalong.

"Tari adat yang kita kembangkan sudah dimodifikasi agar lebih diterima dan fleksibel penampilannya. Jadi tidak ada lagi hubungannya dengan ritual suku dayak yang dulu menganut Kaharingan," paparnya.

Disebutkan Andreas tarian adat yang kini dalam kondisi kritis pelestariannya seperti tari giring-giring atau tarian menyambut tamu, tari gelang dadas dan bawu, tari selendang, tari bundar dan tari mandau yang biasanya ditarikan saat perang atau saat upacara pendirian baluntang.

Tarian tersebut sulit dikembangkan karena biasanya hanya ditampilkan saat ritual adat. Musik ini konon sarat dengan mistik yang bisa membuat kesurupan. Di Desa Warukin, saat ini relatif sulit mencari anak-anak muda yang mau belajar tarian dayak. Sanggar tari Mantunen yang berubah nama menjadi Batung Mirah Putut Belang San Solokan Lawe merupakan satu-satunya sanggar tari yang masih bertahan dengan anggota cuma 30 orang.nda

Balai Adat, Multi Fungsi!

2007-06-05T17:32:00.001-07:00

Selasa, 5 Juni 2007

Oleh: Hariyadi*

Radar Banjarmasin- opini- BALAI adat bagi masyarakat Dayak Meratus mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Keberadaan balai menjadi begitu penting dikarenakan semenjak masyarakat dayak mengubah kehidupan mereka yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain menjadi kehidupan yang menetap. Ketika masyarakat berpikir untuk menetap pada suatu tempat yang dianggap mereka cocok maka mereka juga berpikir untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal bagi keluarga mereka.

Kemudian timbul kebutuhan dari mereka akan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyelenggara upacara-upacara adat dan ritual yang berhubungan dengan agama yang mereka anut, dari sinilah tempat itu yang kemudian menjadi tempat upacara yang dikenal dengan rumah adat atau balai adat.

Banyak orang mengira, balai adat hanya digunakan sebagai tempat melaksanakan upacara-upacara adat orang-orang dayak, tapi kalau kita lihat masyarakat Dayak Meratus yang bermukim di daerah Pegunungan Meratus ternyata balai adat atau rumah adat ini mempunyai beberapa fungsi. Bukan hanya sebagai tempat ritual keagamaan yang biasanya rutin mereka gelar dalam beberapa bulan seperti mengadakan upacara mengawali musim tanam, upacara bapalas, upacara panen, perkawinan, kematian dan lain-lain. Dan biasanya dalam upacaranya ini tidak hanya dihadiri oleh komunitas suku Dayak itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat luar bahkan turis asing pun terkadang datang untuk menyaksikan upacara adat ini.

Selain sebagai tempat ritual keagamaan ternyata balai adat ini juga mempunyai fungsi sebagai tempat sosialisasi dan interaksi masyarakat Dayak meratus yang bermukim di rumah balai tersebut, baik membicarakan masalah yang bersifat hanya di lingkungan keluarga maupun juga masalah yang bersifat umum, yang biasanya dibahas secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh anggota dan dipimpin oleh ketua adat.

Fungsi lain balai adat adalah sebagai tempat tinggal. Rumah balai dibagi atas beberapa kamar yang setiap kamarnya dihuni oleh satu keluarga. Namun bila seandainya keluarga tersebut ingin menambah kamar mereka dapat melakukan dengan membentuk bangunan baru yang sejajar dengan bangunan atau kamar lama ke arah luar.

Selain fungsinya sebagai tempat melakukan upacara-upacara ritual keagamaan, sebagai tempat sosialisasi dan interaksi antara masyarakat dayak dan juga sebagai tempat tinggal, masih terdapat fungsi yang lain tetapi tidak begitu terlalu menonjol dibandingkan fungsi di atas.***

*) Mahasiswa Sejarah FKIP Unlam

TRANSISI ADAT PERKAWINAN WARGA DAYAK Musik Pop Gantikan Giring-giring

2007-05-30T02:24:00.001-07:00

Wednesday, 30 May 2007 01:50

LAGU pop bernada ceria membahana dari lokasi hajatan pernikahan salah satu warga Dayak Manyan di Desa Warukin, Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, Sabtu (26/5).

Dua speaker di sudut kiri halaman rumah mempelai di RT 3 desa itu berdetak kencang seiring tempo lagu. Para tamu yang hadir pun tampak larut dalam alunan lagu-lagu yang sedang ngetop itu.

Ini berbeda dari kebiasaan warga suku itu, yang biasanya menyajikan hiburan saat pesta pernikahan dengan tarian giring-giring. "Sekarang disesuaikan kemampuan yang punya hajatan," kata Ulinawati, Kepala Desa Warukin.

Mencari penari giring-giring di zaman seperti sekarang, menurutnya relatif sulit. Di desa setempat hanya ada satu grup tari yang kini sedang bertolak mengikuti festival tari Dayak ke Jakarta.

Ditambah lagi saat ini banyak warga Desa Warukin bekerja di sektor formal seperti di perusahaan atau pegawai negeri. Karena itu mereka tidak punya banyak waktu dan dana untuk menggelar hajatan sesuai adat yang biasanya berlangsung sampai tiga hari berturut-turut.

Humas Adat warga Dayak Manyan Warukin, Deny Djohn, mengatakan tak hanya pakaian pengantin dan hiburan bagi para tamu yang mulai mengalami pergeseran mengikuti tren zaman. Ada pula sejumlah tahapan adat yang sengaja dipangkas karena bukan keharusan.

"Misalnya, tradisi potong tali banjang sebagai bentuk penerimaan keluarga salah satu mempelai yang berasal dari luar kampung. Sebagian dari kami tidak menyelenggarakan lagi, karena sudah cukup prosesi inti, seperti hukum adat," paparnya.

Menurutnya prosesi potong tali banjang-- berupa tali katun yang digantungi aneka buah-buahan dan janur, kini merepotkan karena harus mengundang balian dari luar kampung.

Di kampung setempat tidak ada lagi balian, karena rata-rata warga telah beragama Kristen.

Dari semua tahapan pernikahan warga Dayak, hanya hukum adat saja yang masih dipertahankan. Biasanya tahapan simbolis ini dilakukan sehari atau sesaat sebelum kedua mempelai dipertemukan dan duduk di pelaminan.

Hukum adat adalah tahapan pembicaraan lebih lanjut yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar terhadap lamaran yang diajukan mempelai pria.

Pada kesempatan itu keluarga besar kedua belah pihak juga saling berkenalan, menyampaikan tanggapan dan persetujuan atas pernikahan yang akan dilaksanakan.

Selain hukum adat tradisi yang masih lestari adalah turus tajak atau pembacaan sumbangan para tamu undangan. Pada kesempatan ini jumlah sumbangan dan pesan si penyumbang dibacakan secara langsung oleh penghulu adat atau yang bersangkutan sebagai kenang-kenangan dan ucapan selamat.

Waktu penyelenggaraan pernikahan juga relatif unik, biasanya menjelang Magrib sampai dini hari. Menurut Ulinawati, hal tersebut sudah dilakukan sejak dulu menyiasati kesibukan tetangga dan handai taulan di ladang pada siang hari. nda

Balai Adat Rumain Baru Minta Televisi

2007-05-30T01:39:00.001-07:00

Friday, 25 May 2007 22:56

MARTAPURA, BPOST - Balai Adat Rumain Baru, Dusun Terangkin Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, kekurangan sejumlah fasilitas seperti sarana air bersih dan penerangan.

Untuk mengatasi masalah itu, kepala balai, Ursani pun beberapa hari lalu ‘turun gunung’ memohon bantuan ke DPRD Kabupaten Banjar. Sayangnya, jauh-jauh dari Paramasan Bawah, Ursani yang bermaksud mendatangi Tajuddin, anggota DPRD Banjar yang mewakili masyarakat dari kawasan itu, tidak berhasil menemuinya. Bukan hanya Tajuddin yang tak ada, bahkan seluruh anggota dewan tak berhasil ia jumpai.

"Padahal, saya ingin mengecek sejauh mana, proposal permohonan bantuan dari kami ini ditindaklanjuti oleh anggota dewan," ujarnya yang kemudian ia tahu kalau anggota dewan banyak yang keluar daerah untuk kepentingan diklat atau studi banding.

Tak terhenti di DPRD, Usrani pun mengecek proposal yang telah dikirimnya 2 April ke Bagian Sosial Setda Banjar. Sejumlah staf di situ mengatakan bahwa proposal sudah tak ada lagi dan tak terdata.

Alhasil, Usrani pun diminta supaya meng-copy kembali proposal yang beruntungnya ia bawa saat itu. "Wah, seandainya tidak dicek, entah kapan baru bisa direalisasikan fasilitas vital yang kami butuhkan di balai yang didiami 15 KK itu," ungkapnya.

Sebenarnya, lanjut pria ini, pihaknya mengharapkan ada bantuan sarana air bersih berupa empat unit tandon, generator listrik satu unit dan televisi satu unit.

"Tandon air diperlukan karena kami kesulitan memperoleh air bersih, karena letak balai dengan sungai sangat jauh. Demikian pula generator listrik sangat diperlukan, baik untuk penerangan dan televisi," bebernya.

Di era sekarang, ucapnya, anak-anak Dayak Meratus antusias menyerap informasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. "Mereka semakin sadar, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, mesti melalui jalur pendidikan. Nah, listrik termasuk televisi dianggap sangat vital untuk menunjang realisasi cita-cita mereka itu," paparnya. adi

PARAMASAN ATAS, DESA YANG TERKUCILKAN Malaria Diobati Tari Balian

2007-05-30T01:18:00.001-07:00

Saturday, 26 May 2007 02:28

Desa Paramasan Atas, Kabupaten Banjar tiba-tiba mencuat. Selama Maret-Mei 2007 sedikitnya 116 warga terjangkit malaria, 14 di antaranya meninggal dunia. Bagaimana pola hidup warga di desa terpencil tersebut?

Desa Paramasan Atas berada paling timur di wilayah Kabupaten Banjar. Sejak awal bulan lalu telah ditetapkan sebagai daerah KLB endemis malaria. Lokasinya yang terisolir mengesankan desa itu tak pernah tersentuh pembangunan.

Untuk mencapainya memang sangat sulit. Dari ibukota Kabupaten Banjar, kita mesti menempuh jarak sekitar 175 km dengan melampaui dua kabupaten, yakni Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan masuk wilayah Tapin lagi.

Jalur Martapura-Simpang Bagandah, Tapin, jalan relatif mulus. Baru dari situlah sebagian besar jalan rusak parah. Meski berjarak 27 kilometer, dengan sepeda motor bisa memakan waktu 3,5-4 jam. Jalurnya meliuk-liuk dan naik turun dengan sisi kiri kanan terdapat jurang yang terjal.

Di bibir hutan itulah tinggal ratusan kepala keluarga. Dengan alat penerangan tradisional, warga umumnya tinggal di rumah berdinding anyaman bambu. Halaman mereka juga terlihat becek dan dikotori aneka sampah yang berceceran. Selain tak dilengkapi riol, saluran pembuangan limbah rumah tangga juga tak ada.

"Kalau mau buang air besar terpaksa ke sungai. Begitu pula untuk keperluan sehari-hari, airnya mengambil ke sungai," ujar HM Husni, warga setempat, pekan lalu.

Meski demikian, warga sebenarnya telah sadar untuk memakai kelambu atau memakai obat nyamuk jika tidur di malam hari. Namun, karena desa itu terletak di tepi hutan lebat, serangan nyamuk hutan penyebar malaria, tetap saja mengancam, terutama ketika warga beraktivitas di luar, misalnya saat bertani atau mendulang.

Sejumlah warga mengaku, akibat parahnya infrastruktur yang ada, maka tenaga-tenaga sosial seperti halnya tenaga medis, bidan maupun guru, sangat minim. Mereka sangat jarang yang ikhlas mengabdi di desanya.

"Sudah empat bupati yang selalu menjanjikan memperbaiki jalan. Namun, ketika sudah tegak berdiri di jabatannya, mereka tak ingat lagi. Kami ini seperti tak merasakan merdeka," keluh Buak, tetangganya.

Kesehatan

Di samping sarana lainnya, proyek-proyek pengadaan fasilitas kesehatan tak pernah menyentuh desa ini. Mobil pun sudah 10 tahun tak bisa sampai ke desa terpencil itu.

"Sampai-sampai kami hanya berharap, ada seorang mantri dan seorang bidan di desa kami. Tapi itu pun sulit," ujar Buak lagi.

Karena ketiadaan tenaga medis itulah mereka tidak berdaya ketika wabah penyakit menyerang. Kalau pun tak ada wabah, warga pun sangat kerepotan ketika akan melahirkan. Selama ini, para ibu hamil yang hendak melahirkan terpaksa ditolong kerabat sendiri. "Ada saja bayi yang lahir di tangan sang ayah. Tali pusar bayi diobati dengan campuran garam dan asam kamal (asam Jawa)," ucap Halidah yang ditemui terpisah.

Ketika wabah malaria (disebut warga dengan istilah wisa) melanda hingga April lalu, mereka pun hanya pasrah, seraya berikhtiar dengan melakukan pangobatan tradisional.

Sasan (26), misalnya, mengaku harus rela ditinggal istrinya, Umik (25) selama-lamanya akibat penyakit malaria yang menjangkitinya tak terobati.

"Tidak ada mantri di sini. Mau keluar mencari pengobatan medis, jalannya sulit. Untuk berjalan sendiri saja susah, bagaimana lagi membawa yang sakit. Makanya kalau ada yang terkena wisa kita hanya mengobatinya dengan ritual balian," ujar Sasan didampingi sesepuh desa yang akrab dipanggil Kai.

Dalam pengobatan tradisional ini si sakit dibaringkan di balai-balai, kemudian seorang dukun memberikan pengobatan dengan menari-nari mengelilingi pasien seraya membaca mantra.

Menurut Kai, penularan penyakit itu sangat cepat dan mematikan. Sudah banyak kejadian hingga penderita tak tertolong lagi.

"Jika menderita sampai tiga hari, ciri kulitnya menguning, panas dan menggigil, langsung meninggal. Sejak awal tahun ini, 14 warga kami meninggal," sesalnya.

Kadinkes Banjar, dr Toto Medyanto, menyatakan pada akhir Maret lalu, telah dikirim lima anggota tim medis. Hasilnya, tim berhasil mengobati 102 warga yang sempat terjangkit malaria. Sejak itu korban tewas bisa ditekan. adi

Tim Seni Dayak Tabalong ke Pontianak

2007-05-30T01:04:00.001-07:00

Jumat, 25 Mei 2007

SUATU kebanggaan bagi Kabupaten Tabalong karena komunitas suku Dayak di Bumi Saraba Kawa Tabalong mendapatkan undangan kehormatan dalam kegiatan Gelar Budaya Dayak se-Kalimantan di Pontianak (Kalbar). Di kota berjulukan Bumi Khatulistiwa itu, tim kesenian adat Dayak Tabalong akan berada selama sepekan terhitung Minggu (20/5) hingga Minggu (27/5) lagi.

Utusan masyarakat Dayak Provinsi Kalsel diwakili empat kabupaten, yaitu Tabalong, Balangan, HSS dan Tapin. Apakah yang ditampilkan perwakilan Dayak dari Tabalong? Diinformasikan Ketua Kesenian Tabalong (DKT) Nurdiansyah Nunci yang terlihat turut serta bersama rombongan, Tabalong akan menampilkan sanggar seni tradisi Matunen Jaya Desa Warukin, Kecamatan Tanta, yang berasal dari Dayak Ma’anyan. Sedangkan tarian adat Dayak yang berkenan ditampilkan Matunen Jaya, membawakan Tari Mandi Api.

Beruntung tidak terlalu lama menunggu giliran, Rabu (23/5) malam tadi, sanggar tari pimpinan Andreas Buje ditemani penata tari Ardianto ini mendapatkan kesempatan menampilkan kebolehan diri dengan Tari Mandi Api pada ajang budaya dan seni adat se-Kalimantan tersebut. “Ajang yang digelar mempunyai manfaat besar dan dapat mempererat kebersamaan, melestarikan kesenian dan budaya adat Dayak. Kami harapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai aset budaya dan pariwisata Kalimantan,” katanya.

Selain Nurdiansyah Nunci, tampak pula diantara rombongan selaku pendamping tim kesenian adat Dayak asal Tabalong, adalah Kasubdin Pariwisata Zain Ramali, Kasubdin Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalsel Drs Syarifudin, juga hadir ketua adat Dayak Ma’anyan Desa Warukin, Rumbun (day)

Haratai Terisolasi

2007-05-27T18:30:00.001-07:00

Tuesday, 22 May 2007 03:01

Jembatan rusak parah
Merugikan pariwisata

KANDANGAN, BPOST - Jembatan gantung menuju air terjun Haratai di wilayah Haratai III Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan rusak parah. Akibatnya, para wisatawan tak bisa mengunjungi objek wisata kebanggaan Kalimantan Selatan itu.

Warga Dayak Kesulitan

AKIBAT rusaknya jembatan gantung menuju air terjun Haratai lebih dirasakan warga Dayak yang mendiami balai adat di dekat lokasi wisata tersebut. Mereka kesulitan mengangkut hasil bumi seperti kayu manis dan kemiri.

Hasil tanaman hutan biasanya mereka jual ke Pasar Loksado, yang jaraknya sekitar delapan kilometer. Sarana paling mudah mencapai Pasar Loksado setiap Rabu adalah lewat jembatan yang rusak itu.

Oleh karena jembatan rusak, warga terpaksa lewat jalan setapak di hutan.

Tokoh masyarakat Loksado, Dana Lumur, mengatakan jembatan itu merupakan sarana vital bagi warga Pegunungan Meratus. "Lewat jalan lain memang bisa tapi memakan waktu dan tenaga ekstra. Yang paling mudah dilewati untuk ke pasar bagi warga di sekitar air terjun, ya... lewat jembatan yang putus itu," tegasnya. ary

Akhir pekan lalu, bertepatan liburan panjang, ratusan wisatawan gagal mengunjungi air terjun. "Wah kita mau lewat mana kalau jembatannya rusak begini," sungut Anto yang datang mengendarai sepeda motor bersama teman-temannya dari Martapura dan Banjarbaru, Sabtu (19/5) siang.

Karena sudah telanjur tiba, Anto dan teman-temannya nekat melewati jembatan. Sedang puluhan wisatawan lain yang juga menggunakan sepeda motor, memilih tidak jadi menuju air terjun. "Banyak papan lantai jembatan yang hilang. Apalagi saat dilewati bergoyang dengan keras. Kami takut jatuh," kata Agus, wisatawan dari Banjarmasin yang datang bersama teman wanitanya.

Tokoh masyarakat Loksado, Dana Lumur SPd, mengatakan jembatan rusak sejak Februari 2007. Ketika itu air jeram meluap setelah hujan tiga hari berturut-turut.

Beberapa pohon di bantaran tumbang akibat tanah longsor. Pohon besar di dekat jembatan juga tumbang dan menimpa jembatan.

"Soal jembatan sudah kita laporkan ke dinas terkait usai banjir," kata Dana.

Menurut Dana, Kepala Dinas Pariwisata HSS, Hj Siti Saniah Bahdar Djoehan, berjanji jembatan segera diperbaiki.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kalsel Hj Armistiany meminta pemerintah merealisasikan perbaikan jembatan menuju air terjun Loksado.

"Wisatawan asing sukanya petualangan. Jadi kalau akses ke Haratai III putus jelas mereka mencari tempat lain di luar Kalsel," kata Armistiany, Senin malam.

Selama ini Asita menjual objek wisata Loksado hingga luar negeri. Langkah tersebut harus didukung infrastruktur dan pemerintah daerah.

"Jangan dibiarkan terlalu lama rusaknya, karena bisa merugikan daerah. Selain itu, kawasan yang sebelumnya potensial bisa menjadi kawasan mati dan tidak menghasilkan PAD bagi daerah," papar Armistiany.ary/tri

Dayak Tolak Tambang Bijih Besi Di Kecamatan Awayan, Balangan

2007-05-18T19:57:00.001-07:00

Rabu, 16 Mei 2007
BANJARMASIN,- Rencana penambangan bijih besi di Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, ditentang oleh warga Dayak Pitap. Mereka memilai, aktivitas pertambangan itu akan mengancam kelangsungan ekosistem serta adat budaya kawasan yang dekat dengan hutan lindung, tempat yang dikeramatkan masyarakat Dayak Pitap.

Penolakan ini disampaikan warga Dayak Pitap yang dipimpin langsung Murdi, Kepala Adat Dayak Pitap, ketika meminta advokasi kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel di Banjarbaru, kemarin.

Berkenaan dengan rencana Pemkab Balangan yang telah memberi izin Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi kepada PT Saribumi Sinar Karya (SSK), para tokoh Dayak Pitap menolak tegas keinginan itu. Apalagi, sejak tahun 2001 masyarakat setempat sudah menolak aktivitas pertambangan di wilayahnya.

PT SSK memang telah mendapat izin perpanjangan dari Bupati Balangan Sefek Effendy, lewat SK bernomor 100 Tahun 2006, di mana wilayah tambangnya seluas 3.500 hektare meliputi wilayah adat Dayak Pitap, Kecamatan Awayan.

Penolakan warga juga telah diputuskan dalam rembug (musyawarah adat) pada Rabu (9/5) di Balai Mawangka. Bahkan, mereka juga bersumpah demi para leluhur dan tempat keramat Dayak Pitap, menolak kehadiran PT SSK dan kebijakan Pemkab Balangan yang memperpanjang masa kuasa pertambangannya. “Apa yang disuarakan masyarakat Adat Dayak Pitap itu merupakan bentuk penolakan. Sebab, selama ini baik pengusaha maupun pemerintah tidak menghargai keberadaan masyarakat adat,” ujar Berry Nahdian Furqon, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel kepada wartawan koran ini, kemarin.

Menurut Berry, aktivitas pertambangan itu juga akan menimbulkan keresahan dan konflik horizontal, terutama masyarakat yang kontra dan pro pertambangan, serta konflik vertikal yakni antara masyarakat dengan pemerintah atau aparat keamanan.

“Selama ini, kajian pertambangan juga tak komprehensif. Artinya, tidak memikirkan dampaknya bagi lingkungan dan sosial budaya,” cetusnya.

Bahkan, papar Berry, warga Dayak Pitap sudah merasakan dampaknya, ketika aktivitas pertambangan itu berlangsung sejak tahun 2001, ketika masih dalam kendali Pemkab Hulu Sungai Utara (sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Balangan, red).

Berry menegaskan, sikap warga Dayak Pitap akan tetap konsisten untuk menolak rencana penambangan di wilayahnya. Untuk itu, warga Dayak Pitap mendesak agar KP eksplorasi PT SSK yang dikeluarkan pada 1 Mei 2006 dan berakhir pada 1 Mei 2007 itu tidak diperpanang lagi. “Bagi warga Dayak Pitap, kebijakan semacam ini seharusnya dimusyawarahkan dengan masyarakat,” imbuhnya. (dig)

Tambang Rambah Hutan Keramat

2007-05-15T02:34:00.001-07:00

Selasa, 15 Mei 2007 03:02

Dayak Pitap protes

BANJARBARU, BPOST - Seribu masyarakat adat Pitap dari tiga desa di Kecamatan Awayan, Balangan, menolak kehadiran PT Sari Bumi Sinar Karya yang akan melakukan penambangan biji besi di kawasan Gunung Tanalang.

Rentan Konflik Horizontal

DIREKTUR Ekesekutif Walhi Kalsel Berry Nahdian Furqan, saat mendampingi masyarakat adat Dayak menyarankan pemerintah segera tanggap akan permintaan warga. Karena jika tidak, konflik horizontal rawan terjadi.

"Tidak hanya antarmasyarakat konfliknya, tapi juga dengan aparat di sana. Kalau ini tak dicermati serius sangat berbahaya," kata Berry.

Selama ini saja, segala aktivitas eksplorasi yang telah dilakukan menimbulkan banyak keresahan warga. Tidak jarang, akibat berselisih paham antarwarga karena masalah sepele di survei pertambangan, aparat turut bersitegang dengan warga.

Menurut Furqan, penyebabnya tak berat, namun dampaknya luar biasa bagi keamanan kampung. Sebagai contoh, saat seorang warga diminta mengawal kedatangan tim survei, sementara warga lain tak diajak ujung-ujungnya konflik fisik.

Belum lagi, dampak lingkungan yang bakal muncul. Lima belas aliran sungai di kawasan ini bisa akan tergadai jika pemerintah tak tanggap. niz

Mereka khawatir aktivitas perusahaan bijihhh besi pada lahan 3.500 hektare itu merusak hutan keramat di Gunung Tanalang yang menjadi hak ulayat warga.

Pemerintah setempat diminta menghentikan akivitas pertambangan di kaki gunung Meratus ini. Perpanjangan izin KP yang dianggap tidak menghormati hak adat Dayak Pitap karena datang tanpa mengindahkan norma di sana.

Masyarakat adat melalui puluhan perwakilannya secara khusus mendatangi markas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel di Jalan Garuda Banjarbaru, Senin (14/5). Mereka dipimpin Kepala Adat Dayat Pitap, Murdi dan mantan Wakil Kepala Adat Dayak Pitap, Syahruni.

"Demi leluhur dan tempat keramat Dayak Pitap, kami masyarakat adat secara tegas tidak menerima kehadiran PT Sari Bumi Sinar Karya," kata Murdi dengan suara lantang menyuarakan aspirasi yang merupakan hasil musyawarah adat, Rabu (9/5).

Warga, tidak ingin ada penyesalan di kemudian hari. Apalagi, kawasan yang akan digarap oleh perusahaan pemegang KP tersebut adalah sumber mata air dan daerah resapan. Lokasi pertambangan di sebelah Timur Paringin ini kalau dikeruk, bakal menyisakan kesengsaraan berupa kerusakan lingkungan.

Menurutnya, kawasan tersebut masuk ke kawasan hutan lindung yang harus memiliki izin pinjam pakai. Termasuk izin dari masyarakat adat, mengingat ada puluhan kampung dan ribuan warga yang akan terkena imbas dari aktivitas pertambangan di sana.

Masyarakat adat, kata Murdi, hampir habis kesabarannya. Perjuangan penolakan telah berjalan enam tahun. Sejak 2001, ketika wilayah itu masuk dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara, warga telah berupaya menyampaikan keberatan mereka ke pemda setempat.

Namun kata Murdi, tak pernah ada tanggapan. Pemerintah, terkesan melegalkan perbuatan pemilik KP. Padahal, jelas sekali kedatangan mereka menuai masalah.

"Kami khawatir, akan ada hukum rimba yang berlaku kalau sampai sikap kami ini tetap tak digubris," timpal seorang pemuda Dayak Pitap lainnya tak kalah bersemangat. niz

Komunitas Adat Terpencil di Hamak Utara Merantau Setiap Selesai Panen

2007-05-15T02:32:00.001-07:00

Selasa, 15 Mei 2007 03:02

ASRAN (40) menyusuri jalan sepi kampung rumah komunitas adat terpencil (KAT) Desa Hamak Utara, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jumat (11/5) petang. Bapak dua anak ini tak menghiraukan gerimis membasahi bajunya yang kotor.

Ia pulang setelah seharian bekerja di ladang, sekitar 2 kilometer dari hutan yang berbukit. Rekannya Hamri yang sedang santai di beranda rumah bersama seorang cucu, mengajaknya mampir.

Hanya dua lelaki itu dari 113 kepala keluarga penghuni rumah KAT yang tampak, saat BPost berkunjung ke desa itu. Selebihnya, pintu-pintu rumah tertutup rapat. Menurut Hamri, petang menjelang malam, warga banyak yang sudah pulang dari ladang.

Mereka sering berkumpul bersama anak dan istrinya di dalam rumah. Apalagi saat itu hujan gerimis tak henti membasahi desa yang berbatasan dengan Kecamatan Haruyan HST tersebut. Namun bukan berarti ratusan rumah yang pintunya tertutup rapat tak ada penghuninya.

Menurut Asran, sekarang ini banyak penghuni merantau keluar daerah. Mereka meninggalkan rumah untuk menjadi buruh tani atau tambang diberbagai kabupaten di Kalsel dan Kalteng. "Biasanya baru pulang setelah tiga bulan," terang Asran. Mayoritas pekerjaan warga yang mendiami rumah KAT di Hamak Utara ini adalah peladang padi berpindah dan penyadap karet. Sebagian dari mereka tak punya lahan sendiri.

Selama di kampung mereka hanya menjadi buruh saat musim panen. Setelah panen, banyak petani yang merantau keluar daerah mencari sumber penghasilan. Alasannya, bila bertahan di kampung, sulit menafkahi anak istri.

Mereka yang mampu bertahan hidup di kampung, karena masih punya kebun karet yang pohonnya bisa disadap setiap hari. Hasil sadapan setiap harinya, berkisar tiga sampai lima kilogram. 1 kilogram karet harganya berkisar Rp4.500.

Jangan heran apabila menemui rumah bantuan pemerintah pusat itu setelah selesai masa panen, bak ditelantarkan. Rumah KAT di Hamak Utara 113 unit. Sebanyak 102 unit dibangun tahun 2005 dari dana bantuan pemerintah pusat.

Sebelas unit lainnya dibangun 2006 oleh pemerintah kabupaten. Rumah berbahan kayu itu berukuran 6 x 5 m. Mereka yang diberi fasilitas ini, petani miskin yang tak memiliki tempat tinggal. Rata-rata berasal dari Hamak Utara dan desa lain di Kecamatan Telaga Langsat. Selain di Hamak Utara, di HSS juga terdapat rumah KAT di Daha Selatan dan Loksado. ahmad arya

Sopir Truk Batu Bara Trauma Wali kota minta warga tahan diri

2007-05-05T00:24:00.001-07:00

Jumat, 04 Mei 2007 01:45

Siswa Dayak Takut Putus Sekolah

Harapkan beasiswa dari pemerintah

BARABAI, BPOST - Kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan memaksa sekelompok anak Suku Dayak Pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sekolah di SMPN 1 Batang Alai Timur meminta uluran tangan pemerintah.

Mereka sangat berharap diberi beasiswa agar tetap bisa bersekolah. Widiansyah (15), Junaidi (15), dan Abdi Permana (16) siswa kelas tiga sekolah itu sangat khawatir kalau mereka putus sekolah, hanya karena tak punya biaya.

"Kami ingin terus sekolah, kalau bisa sampai sarjana," kata Widiansyah dibenarkan Junaidi dan Abdi. Bayangan putus sekolah karena orang tua tak mampu membiayai, kini terus menjadi beban pikiran mereka.

Masalahnya, untuk bisa bertahan sekolah di SMP ini saja, mereka harus banting tulang, dengan bekerja sebagai penyadap karet buat biaya makan.

Karena itu, selain minta dibebaskan biaya sekolah, mereka juga berharap ada beasiswa untuk biaya hidup. "Bagi kami hidup pas-pasan tak masalah. Yang penting kalau kami sudah selesai sekolah, bisa membantu saudara kami di atas sana (Pegunungan Meratus) yang juga perlu pendidikan," ungkap Junaidi tulus.

Abdi menambahkan, di desa mereka, Juhu, baru tujuh orang termasuk dirinya yang bisa tamat SD, tiga orang masih sekolah di SMPN 1 Batang Alai Timur dan empat orang masih belajar di SMAN 1 Batang Alai Selatan.

Seperti saudara sekampungnya yang sudah duduk di SMA, apabila lulus SMP, Abdi bertekad melanjutkan ke SMA, bahkan di bercita-cita mau kuliah agar bisa menjadi guru.

Minimnya generasi muda dayak bisa bersekolah sampai jenjang pendidikan menengah atas dan sarjana, dibenarkan ketua Persatuan Adat Dayak (Permada) Kalsel, Zonson Maseri. Menurutnya, hal inilah yang membuat suku mereka masih terbelakang.

"Kita sering dianggap orang bodoh sehingga mudah dibodohi, kita juga sering dianggap suku yang tak beradab, padahal itu karena tidak diberi kesempatan dan bantuan untuk tetap bisa mengecap pendidikan," katanya. yud

Program Sekolah Satu Atap

WAKIL Bupati Hulu Sungai Tengah, H Iriansyah mengatakan harapan siswa dari Dayak Meratus agar dibantu pemerintah dengan besiswa supaya tak putus sekolah wajar. Hanya saja, kemampuan daerah saat ini masih terbatas.

"Kita baru bisa mendekatkan lembaga pendidikan ke daerah terpencil. Untuk memberi beasiswa belum," ujarnya. Program beasiswa saat ini masih mengacu ketentuan umum, dimana yang berhak mendapat adalah siswa tidak mampu yang berprestasi, belum mengarah pada siswa yang tinggal di daerah terisolir.

"Untuk sementara pemerintah juga membebaskan biaya SPP dan berbagai iuran mulai SD sampai SMA. Tapi untuk jaminan biaya hidup siswa bagi yang sekolah di pedalaman belum ada," tambahnya.

Program SD-SMP satu atap diyakini Iriansyah juga sebagai alternatif menjawab harapan mereka mendapatkan beasiswa. Dengan dekatnya sekolah dan tempat tinggal, diharapkan kesulitan hidup yang dialami karena harus berpisah dengan orangtua dapat diatasi.

"Kita akan koordinasikan lagi harapan ini dengan Dinas Pendidikan, semoga saja ada solusi alternatif," pungkasnya.yud

Baluntang, Simbol Status Keluarga Dayak

2007-05-04T20:08:00.001-07:00

Jumat, 27 April 2007 19:32

SEBUAH patung kayu ulin sederhana seperempat bagiannya menggambarkan rupa manusia, berhias ukiran tampak kokoh berdiri di halaman depan rumah Rumisah (85), warga Dayak Manyan di Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Tabalong.

Nuansa magis langsung terasa saat menatap patung setinggi 4-5 meter yang disebut warga setempat Baluntang. Baluntang merupakan batur atau nisan leluhur atau kerabat yang telah meninggal.

Rumisah, satu dari sedikit warga di sana yang masih memiliki benda itu. Selain nisan, baluntang pun dikenal sebagai simbol status dan derajat pemiliknya dalam masyarakat. Setiap baluntang memiliki ciri khas yang menunjukkan status atau pangkat almarhum saat masih hidup.

Ciri khas dilihat dari pose purwarupa manusia pada patung. Menurut Rumisah yang dulu menyandang status balian tetamba (dukun pengobatan), bila rupa manusia itu tampak berdiri dan menyandang tongkat kecil sebagai kiasan giring-giring, berarti baluntang tersebut adalah batur seorang balian.

Sedangkan yang membawa mandau atau tombak, berarti pejuang atau ksatria. "Bila duduk di kursi berarti seorang pejabat seperti penghulu atau pembakal," jelasnya.

Status sosial masyarakat dayak bisa dilihat dari kepemilikan baluntang. Meskipun orang biasa, bila memiliki baluntang bisa dikatakan sebagai orang berpunya, karena mendirikan balutang perlu kerja keras dan kesiapan dana besar mecapai puluhan juta bahkan ratusan juta, bila diukur dengan nilai uang saat ini.

Pelaksanannyapun harus melewati upacara atau aruh adat yang mengundang seluruh kerabat, tetuha bahkan balian atau dukun dari kampung lain. Deny Djohn, tokoh adat warga dayak dari Desa Bajut, Warukin memaparkan pendirian baluntang sangat sakral karena menggambarkan kesempurnaan proses pengantaran arwah ke nirwana.

Karenanya meskipun besar biayanya, tetap diusahakan dilaksanakan. "Bahkan bisa saja satu baluntang dibangun untuk lebih dari satu leluhur, asalkan masih satu garis keturunan," ujarnya.

Meskipun sederhana, baluntang pernah menjadi incaran pencuri sekitar tahun 1970-an karena nilai seninya. Karena itu banyak baluntang milik warga yang hilang dicuri dan dijual keluar negeri. Pemkab Tabalong berupaya melindungi aset budaya daerah ini dengan menjadikan desa itu sebagai kawasan cagar budaya. anjar wulandari

Kepala Adat Dibebaskan Ditangkap Saat Membawa Senapan Rakitan di Pasar Birayang

2007-05-04T00:44:00.001-07:00

Jumat, 27 April 2007

Banjarmasin, Kompas - Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, membebaskan Rudiansyah, kepala adat Desa Pambakulan, dan Effendi, warga Desa Mantin, dari tahanan, Kamis (26/4), dengan alasan keduanya sangat diperlukan untuk memimpin upacara adat. Keduanya ditahan karena membawa senjata api tanpa izin.

Rudiansyah dan Effendi sudah mendekam selama 12 hari di Rumah Tahanan Barabai, Hulu Sungai Tengah. Mereka ditahan polisi karena didapati membawa senapan rakitan di Pasar Birayang, Kecamatan Batang Alai Selatan, Sabtu (14/4).

Karena Rudiansyah dan Effendi merupakan tokoh penting bagi masyarakat desa di kaki Pegunungan Meratus itu, Rabu lalu sekitar 100 warga Dayak yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalsel mendatangi Polres Hulu Sungai Tengah untuk meminta agar penahanan Rudiansyah dan Effendi ditangguhkan.

Menurut warga suku Dayak itu, Rudiansyah dan Effendi sangat diperlukan untuk memimpin upacara adat Mahanyari Banih yang akan digelar 5 Mei mendatang. Dengan alasan itu, polisi akhirnya mengabulkan tuntutan warga.

Kepala Polres Hulu Sungai Tengah Ajun Komisaris Besar Eko Krismianto menjelaskan, penahanan ditangguhkan karena sudah ada surat permohonan dan jaminan dari keluarga kedua tersangka.

Semua kepala adat di Hulu Sungai Tengah juga sudah menyampaikan surat kesediaan untuk menyosialisasikan aturan tentang larangan membawa senjata rakitan untuk berburu ke tempat keramaian, kecuali saat bekerja di rumah ladang atau hutan.

Tidak tahu ada larangan

Karena melanggar aturan itulah, menurut Krismianto, Rudiansyah dan Effendi ditangkap. Apalagi, warga Birayang belum lepas dari kekhawatiran karena beberapa waktu lalu di daerah itu terjadi perampokan dengan menggunakan senapan rakitan.

"Keduanya ditangkap polisi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka berada di tengah keramaian pasar," kata Krismianto.

Ketua Permada Kalsel Zonson Masri menduga Rudiansyah dan Effendi tidak mengetahui adanya larangan membawa senjata api rakitan. Pasalnya, membawa senjata rakitan untuk berburu babi hutan sudah merupakan hal yang lumrah bagi warga di desa mereka.

"Sebaiknya, kalau ada warga yang membawa senjata tidak langsung ditangkap, tetapi diberi peringatan dan perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Cara seperti itu akan lebih mendidik," kata Zonson. (FUL)

Dayak Meratus Ingin Desa

2007-05-03T09:30:00.001-07:00

Rabu, 25 April 2007 01:32

Kotabaru, BPost
Kondisi geografis di kaki Gunung Meratus, membuat warga Dayak Dusun Hulu Sampanahan, Desa Limbur, Kecamatan Hampang menginginkan membentuk desa sendiri.

Keinginan itu disampaikan perwakilan masyarakat Dayak Dusun Hulu Asransyah saat berupaya menemui Bupati Kotabaru H Sjachrani Mataja beberapa waktu lalu di kantor Pemkab Kotabaru.

Menurutnya, Dayak Dusun Hulu Sampanahan memang harus membentuk desa sendiri agar segala urusan administrasi berjalan cepat dan lancar, sebab untuk menuju Desa Limbur diperlukan waktu lima jam dengan jalan kaki.

"Kita harus menerobos hutan belantara dan mendaki lereng pegunungan Meratus," katanya.

Menurutnya, saat ini dusun dihuni sekitar 105 kepala keluarga atau 315 jiwa.

Mata pencaharian warga, katanya, adalah berladang serta memanfaatkan hasil hutan seperti damar.

Kehidupan warga sangat memprihatinkan. Khususnya di bidang pendidikan, pasalnya di dusun itu tidak ada sekolah dasar dan puskesmas pembantu.

Tidak adanya sarana penunjang kesehatan membuat warga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga memilih menggunakan pengobatan tradisional. dhs

Kongres Masyarakat Adat Penguatan untuk Melawan Kebangkrutan Ekonomi

2007-04-30T03:50:00.001-07:00

Sabtu, 17 Maret 2007

Pontianak, Kompas - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan penguatan organisasi dan penguatan partisipasi politik sebagai bentuk perlawanan atas penindasan politis yang dialami masyarakat adat selama ini.

"Agenda kongres kali ini, ya, dua hal itu, di saat seluruh masyarakat harus menghadapi kebangkrutan ekonomi seperti sekarang ini," kata Wakil Ketua I Kongres Masyarakat Adat Nusantara III Mina Susana Setra, Jumat (16/3) di Pontianak, Kalimantan Barat. Kongres yang berlangsung pada 17-20 Maret 2007 ini merupakan lanjutan dari kongres pertama di Yogyakarta (1999) dan kongres kedua di Lombok (2003). Kongres ketiga akan dihadiri sekitar 1.500 orang perwakilan masyarakat adat di Indonesia.

Menurut Mina, penindasan secara politis bagi masyarakat adat masih terjadi di sejumlah wilayah yang tereksploitasi sumber daya alamnya dan masyarakat adat kurang diperhatikan kepentingannya. Eksploitasi pihak luar itu sering menimbulkan kerusakan alam yang akhirnya merugikan masyarakat adat.

Mina menjelaskan, masyarakat adat yang memperjuangkan kepentingannya selama ini masih menemui kendala ketika pihak yang mengeksploitasi sumber daya alam setempat memanfaatkan kekuasaan secara politis untuk mengesampingkan kepentingan mereka.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR (salah satunya membidangi lingkungan) Sonny Keraf, Jumat malam di Jakarta, menyambut baik kongres tersebut dan menyatakan pelibatan masyarakat adat atau lokal penting agar mereka menerima manfaat langsung. Selama ini mereka lebih sering menjadi korban, termasuk pencemaran lingkungan dari aktivitas usaha.

Menurut Sonny Keraf, kurangnya kepedulian pemerintah terhadap lingkungan hidup tercermin pada lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Sumber Daya Alam. Seretnya penanganan RUU sekaligus cerminan adanya perbedaan sikap tentang masyarakat adat. Pembahasan lebih dari tiga tahun tentang RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang tak kunjung usai, diwarnai tarik ulur pengaturan hak masyarakat adat dan kelembagaannya. Departemen Kehutanan bahkan mempersoalkan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat, sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengkhawatirkan eksploitasi hutan oleh masyarakat adat akan dicampuri pihak lain.

Kasus di lapangan

Pengabaian peran masyarakat adat, menurut Mina, terlihat pada kasus pembukaan perkebunan sawit di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, yang akhirnya memicu konflik antara pengusaha dan masyarakat adat setempat.

"Penyelesaian konflik akhirnya tidak berpihak kepada masyarakat adat karena kepentingan pengusaha terus dijalankan dengan pengawalan aparat keamanan. Bentuk penindasan politis semacam ini yang tak bisa dihadapi masyarakat adat selama ini," katanya. (WHY/GSA/NAW)

Masyarakat Adat Bentuk Parpol

2007-04-04T00:02:00.001-07:00

Rabu, 21 Maret 2007 02:29

Banjarmasin, BPost
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sepakat membentuk partai politik (parpol). Dalam kongresnya di Pontianak, Kalimantan Barat, yang berakhir Selasa (20/3), wacana itu menjadi tema yang paling hangat disambut oleh para utusan.

Salah seorang anggota Dewan Adat AMAN Kalsel, Johnson Maseri mengungkapkan, wacana pembentukan parpol telah mencuat sejak kongres pertama 1999 lalu. Namun pada kongres ketiga pada tahun ini desakan itu semakin kencang.

"Keinginan membentuk partai politik bukan berarti menjadikan AMAN sebagai partai politik, melainkan partai baru yang dibidani kader-kader AMAN dari pusat sampai di daerah," ujarnya saat dihubungi BPost, Selasa (20/3).

Menurut Johnson yang juga Ketua Aliansi Persatuan Masyarakat Adat (Permada) Kalsel ini, sebagian besar perwakilan dari seluruh Indonesia menginginkan pada pemilu 2009, parpol itu sudah tampil.

Namun, dalam kongres yang diikuti 1.500 perwakilan itu belum memastikan waktu persisnya parpol dideklarasikan. Hingga kini masih terjadi perdebatan sengit secara internal.

Diakui, tak semua perwakilan setuju ide pembentukan parpol baru. Ada juga pemikiran yang menyatakan, cukup dengan menempatkan dan mendukung penuh kader-kader AMAN di parpol yang sudah ada.

"Memang perlu pertimbangan matang untuk pembentukan parpol. Apa positifnya dan apa dampak negatifnya masih dikaji lebih jauh," ucapnya.

Ide pembentukan parpol yang mewadai komunitas adat mendapat tanggapan positif dari sejumlah tokoh di daerah. Hal itu dinilai akan menyegarkan kehidupan perpolitikan di daerah.

"Selama ini keberadaan komunitas adat hanya mendapat pengakuan formal, namun belum diberikan kesempatan ikut membangun daerah. Padahal kami pun ingin berpartisipasi di bidang yang lebih luas, baik di pemerintahan maupun politik," cetus, Ulinawati, wanita keturunan Suku Dayak, yang juga Kepala Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Tabalong, kemarin.

Selama ini, katanya, prosentase warga Dayak yang duduk di pemerintahan atau kepengurusan partai politik masih sedikit. Padahal dari sisi kualitas sumber daya manusia (SDM) telah ada peningkatan signifikan.

Dipaparkan, di Desa Warukin saja kini setidaknya terdapat 40 warganya bergelar sarjana. Kebanyakan dari disiplin ilmu sosial, keguruan, bahkan kedokteran. Tapi realitasnya, di Tabalong wakil suku Dayak di DPRD hanya satu orang. Sedangkan perwakilan di pemerintahan kabupaten sekitar 3 orang.

Dermi Uly, Ketua Kerukunan Warga Dayak Tanjung-Murung Pudak tak kalah antusiasnya merespons wacana tersebut. Ia berharap parpol tersebut kelak bisa menyuarakan aspirasi warga adat sampai ke tingkat pusat.

Pengamat Politik Unlam Banjarmasin, Apriansyah menilai keinginan masyarakat adat membentuk parpol adalah sesuatu yang wajar. Menurutnya, untuk mengirim utusan golongan di legislatif memang harus melalui partai politik. Namun kans AMAN untuk meraup suara besar dengan mendirikan sebuah parpol pun masih meragukan. Pasalnya, 60 persen suku di pedalaman Indonesia tidak terdata.

"Belum lagi masalah pendidikan politik yang rendah, dan jumlah komunitas masyarakat adat yang tidak terlalu banyak. Terbukti dari beberapa pemilu, suara dari suku pedalaman cukup kecil," tambahnya.

Karena itu, pembentukan parpol sah-sah saja, namun hal itu perlu pertimbangan lebih matang. Jika tidak maka parpol tersebut akan tereliminir.

"Dan itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Sementara pembentukan parpol pekerjaan yang besar," tandas Apri, sapaan Apriansyah.ais/nda

Kesenian Dayak Terancam Punah

2007-03-26T12:44:00.001-07:00

Jumat, 23 Februari 2007 01:10

Tanjung, BPost
Pemerintah Kabupaten Tabalong harus segera memerhatikan pengembangan dan pembinaan kesenian khas suku Dayak, karena kekayaan budaya ini terancam punah.

Keturunan suku dayak yang masih kuat memegang tradisi sulit ditemukan. Kalaupun ada, mereka umumnya masih tinggal di pedalaman yang sulit dijangkau.

Sementara warga dayak yang bermukim di kota umumnya kurang menguasai budaya asli moyangnya.

Kebanyakan generasi mudanya pun lebih memilih bekerja di sektor formal dari pada menjadi penerus kesenian di bawah binaan Dinas Pariwisata. Kasubdin Objek dan Daya Tarik Wisata Tabalong, Zain Ramali, menyatakan, kesulitan utama pihaknya kesulitan mencari tokoh dayak yang bisa mengajarkan seni dayak asli.

Kesenian itu seperti tari balian bulat, panjat manau serta kegiatan ritual lainnya. "Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat adat sering enggan dibina.

Mereka lebih mengedepankan berladang atau bertani untuk menghidupi keluarganya," katanya.

Kalaupun saat ini masih bertahan, mereka yang menguasai kesenian adat terbatas tetuha adat. Mengatasi ancaman kepunahan itu, pemkab setempat berencana memasukkan kesenian dan budaya Dayak ke mata pelajaran lokal di sekolah.

Bahkan, Dinas Pariwisata juga akan digabung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar pembinaan kesenian lebih optimal. Saat ini pariwisata tergabung dengan Dinas Perhubungan, menjadi Dishubpar.

Ketua Kerukunan Warga Dayak Tanjung, Dermi Uly tidak menepis sulitnya pengembangan budaya adat moyangnya itu. Pergeseran sistem dan prinsip hidup yang dianut, dari kaharingan menjadi umat beragama salah satu penyebabnya.

Namun ia berharap pemerintah bisa menyelamatkan budaya leluhur yang bersifat kesenian, seperti tarian atau ritual adat yang umum.

"Kita tidak bisa membendung perubahan itu. Tapi sebenarnya masih ada komunitas yang melestarikan seperti lembaga kesenian dayak di Warukin dan Upao. Jadi pemerintah tinggal membantu dana pengembangannya," tambahnya. nda

Warga Adat Minta Pindah Kabupaten

2007-03-26T12:32:00.001-07:00

Rabu, 21 Februari 2007 03:31

Kandangan, BPost
Sebanyak 15 warga dari tiga balai adat di Desa Ulang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang bermasalah karena ber-KTP Hulu Sungai Tengah resmi mengajukan pindah menjadi warga Kecamatan Loksado, HSS.

Camat Loksado Eka Agus Surya Selasa (20/2) mengatakan surat keterangan pindah domisili dari HST sudah diterima pihaknya. Namun, belum ada penyerahan resmi dari HST.

Wilayah yang didiami warga di balai Kumuh I, Kumuh II dan Durian Gangan secara batas alam dan geografis masuk wilayah HSS.

Namun data kependudukan berasal dari Desa Kundan Kecamatan Hantakan HST. Batas antara Kecamatan Hantakan HST tepatnya Desa Kundan dengan Desa Ulang Kecamatan Loksado HSS adalah pegunungan Kalangisan yang memanjang memisahkan kedua wilayah.

Selain itu anak sungai yang mengalir di daerah kaki Gunung Malah adalah anak dari Sungai Amandit. Warga di ketiga balai ini mulai ber-KTP HST saat ada proyek perbaikan jalan dan perumahan di Desa Kundan Kecamatan Hantakan pada tahun 1994.

Meski diberi KTP HST, mereka justru tidak pernah ke Desa Kundan karena selain dihalangi Gunung Kalangisan juga faktor jarak, yang lebih dekat ke Desa Ulang. "Untuk menuju Kundan harus naik dan turun gunung dengan kemiringan hampir 180 derajat," terang Arani, Kepala Desa Ulang. ary

MENENGOK KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (2-Habis) Mimpi Dapat Rumah Baru

2007-03-26T11:46:00.001-07:00

Rabu, 14 Februari 2007 01:18

DINGINNYA rembesan air hujan atau panasnya sinar matahari yang mengintip dari balik atap yang bolong, sekarang tak perlu terjadi lagi. Komunitas adat terpencil (KAT) Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap kini sudah bisa tidur nyenyak di rumah barunya.

Masing-masing telah memiliki rumah sederhana yang kokoh. Rumah berukuran 5x6-an meter berkonstruksi kayu itu merupakan bantuan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi, anggaran 2006. Lokasi permukiman menjadi jauh sekitar 300 meter dari jalan desa setempat yang merupakan lahan kosong.

Permukiman baru KAT Riam Adungan itu pemanfaatannya diresmikan Bupati Tala H Adriansyah, Jumat (9/2). Turut hadir Kapolres AKBP Sumarso, Dandim 1009/Plh Letkol Art Zainal Arifin, pejabat Dinsos Provinsi, Ketua Tim PKK Hj Jumini Adriansyah, dan sejumlah pejabat teras Tala.

Senyum sumringah menggurat di bibir KAT Riam Adungan. Mastaniah, misalnya, janda tua ini mengaku seperti mimpi bisa punya rumah baru. "Saya sangat senang dan berterimakasih kepada pemerintah." Jumlah rumah dibangun Dinsos Provinsi tahun 2006 sebanyak 50 unit dari usulan 100 unit.

Sesuai laporan Kades Riam Adungan Bahrani S, sekurangnya ada 100 KK sangat membutuhkan bantuan perumahan. Tidak hanya 50 unit yang dibangun tahun 2006. Lebih dari itu, juga dibangun satu unit balai pertemuan, rumah petugas, dan pos.

Program ini disertai pemberian jaminan hidup (jadup) satu triwulan, peralatan rumah tanggam bibit/benih tanaman, dan bibit ternak (itik japun dan alabio). Tahun ini melanjutkan pemberian jadup selama setahun (empat kali pengedropan) dan penyaluran bibit tanaman keras.

Diharapkan awal 2008 permukiman KAT telah mandiri sehingga pembinaannya bisa diserahkan kepada Pemkab Tala. Menopang kemandirian dan perbaikan taraf hidup KAT, tahun ini Dinsos berencana memberangkatkan beberapa orang ke Bogor guna mengikuti pelatihan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, dan kerajinan tangan.

Namun, pembiayaannya diharapkan dari Pemkab Tala. Bupati Tala H Adriansyah berharap Dinsos melanjutkan program itu sehingga seluruh KAT mendapatkan rumah. Sebaliknya kepada KAT Riam Adungan, Aad meminta warga semakin giat bekerja. "Tanah di sini saya lihat subur sekali, jagung di pekarangan tumbuh subur. Nanti,

Distas akan membantu membudidayakan jagung."katanya.

Aad juga mengimbau sejumlah perusahaan penambang di sekitar Riam Adungan agar terus memberikan perhatiannya kepada warga. Tidak hanya membantu secara fisik (rehab/bangun fasilitas umum), tetapi juga bantuan non fisik untuk peningkatan sumberdaya manusia. Warga diminta agar menjaga kemitraan dengan kalangan pengusaha. Tanpa kehadiran pihak lain (pengusaha) kemajuan desa akan berjalan lamban. idda royani

MELONGOK KEHIDUPAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (1) Jalan Kaki Lima Pal Tiap Hari

2007-03-26T11:36:00.001-07:00

Selasa, 13 Februari 2007 01:45

HIRUK PIKUK era milenium boleh terus menggetarkan bumi. Yang pasti, cahaya kemajuan zaman itu nyaris tak menjamah kehidupan komunitas adat terpencil (KAT) di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Mereka tetap hidup miskin dan terbelakang di tengah kian gemerlapnya dunia. Kayu bakar, lampu teplok, jalanan berlumpur, dan ladang berpindah tetap menjadi bagian dari keseharian KAT di desa itu.

Sejuk dan rindang. Suasana natural ini langsung terasa begitu memasuki Desa Riam Adungan yang berjarak 30-an kilometer dari jalan arteri nasional arah Pelaihari-Kintap. Semak perdu dan hutan menjadi pemandangan di sepanjang jalan menuju desa di bagian paling hulu Kintap itu.

Cukup melelahkan menuju permukiman KAT di Riam Adungan. Driver harus benar-benar cekatan jika tidak ingin mobil slip akibat licinnya jalan atau menubruk pepohonan yang menghiasi kanan-kiri badan jalan.

Rumah kayu kusam beratapkan daun nipah menjadi pemandangan dominan ketika mulai memasuki permukiman KAT. Rumah permanen, bisa dihitung dengan jari. Penuturan Kepala Desa Riam Adungan Bahrani S tercatat 110-an kepala keluarga di desa itu hidup miskin atau termasuk KAT.

Kehidupan mereka umumnya serba kekurangan, baik sandang, pangan, maupun papan. Mastaniah, misalnya. Kepada BPost, Jumat (9/2) pekan tadi, perempuan berusia 65-an tahun ini mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maklum, wanita tua ini kini hidup sendirian. Suaminya meninggal dunia sejak 30-an tahun silam.

Sementara anak sematawayangnya, Arbayah, sudah berkeluarga dan hidup bersama suami. Meski hidup terasa berat, Mastaniah tak pernah putus asa. Dengan fisiknya yang renta, ia tetap mencari nafkah sebagai buruh tani seperti menyiang (membersihkan) tanaman dengan upah Rp15 ribu sehari.

Itu pun tidak mudah, karena lokasi ladang umumnya cukup jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. "Hampir tiap hari saya mengambil upah menyiang. Ladangnya di balik hutan sana, ada lima pal jaraknya," tutur Mastaniah.

Buruh tani dilakoninya saat pasca tugal padi, seperti saat ini. Ia sendiri hingga kini tetap bercocok tanam padi meski hanya beberapa borong yang diperkirakan akan panen tiga bulan lagi.

Namun hasilnya tidak seberapa karena selalu diserang hama babi. Hasil panen tidak cukup untuk dimakan selama setahun sehingga harus menjadi buruh tani. idda royani

Dibentuk, Komunitas Saudagar Dayak-Banjar Pelantikannya Disaksikan Wapres Jusuf Kalla

2007-03-20T08:27:00.001-07:00

Jumat, 5 Januari 2007 Radar Banjarmasin

BANJARMASIN - Tak lama lagi akan ada komunitas pengusaha baru di Kalsel dan Kalteng. Mereka ini menamakan komunitas tersebut sebagai "Saudagar Dayak-Banjar".

Sesuai namanya, komunitas ini akan beranggotakan orang asli Kalsel dan Kalteng yang bergerak pada usaha perdagangan. Rencananya, Saudagar Dayak-Banjar tersebut akan dilantik oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada 21 Januari nanti. Istimewanya, pelantikan Saudagar Dayak-Banjar akan disaksikan oleh Saudagar Bugis yang juga Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Ketua KADIN Kalsel Endang Kesumayardi menepis jika Saudagar Dayak-Banjar merupakan pertanda ego kedaerahan para pengusaha. "Paguyuban para pengusaha daerah ini merupakan upaya bersama-sama untuk menggerakan perekonomian lokal," ujarnya kemarin.

Ketua KADIN Kalteng Ir B Saptanoesa Wenthe pun menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha di Kalteng adalah pada pengusaha kecil. Nah, dengan Saudagar Dayak-Banjar itu, diharapkannya akan saling berbagi pengalaman, mencari peluang, kemudian memanfaatkannya.

Dijelaskan Endang, para pengusaha lokal Kalsel dan Kalteng sudah memiliki komitmen menjadi tuan rumah sendiri di Bumi Kalimantan yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Dia menegaskan, tak mau lagi kekayaan alam Kalimantan malah dinikmati pengusaha luar sebagaimana saat usaha kayu menjadi primadona di Kalimantan. Habis kayu maka pengusaha ini meninggalkan Kalimantan tanpa peduli dengan kehidupan masyarakat. "Saat ini, pertambangan batubara lagi booming. Kami tak mau hanya menikmati debunya saja," tegasnya.

Karena itulah pada saat bertatap muka dengan Wapres Jusuf Kalla nanti, Endang akan menitipkan prioritas pembangunan di Kalimantan yang bersandar pada usaha pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur. (pur)

Khazanah Pusaka Budaya Banjar

2007-02-16T16:51:00.000-08:00

Jumat, 13 Januari 2006 03:02

--------------------------------------------------------------------------------

Adat Sunatan Anak

Oleh:
Anggraini
Pemerhati budaya

Masyarakat kota telah maju. Jika akan menyunat putranya, cukup datang ke Puskesmas atau rumah sakit. Di tempat itu tersedia peralatan dan paramedis, biayanya pun tidak terlalu mahal.

Urang Banjar tempo dulu apalagi yang tinggal di perdesaan terpencil jauh dari RS harus mengeluarkan biaya besar, untuk upacara khusus. Satu atau tiga anak lelaki berusia lima - tujuh tahun disiapkan kakek atau nenek untuk basunat baimbai untuk menghemat biaya.

Sambil berendam di air dingin dalam panai (baskom dari gerabah), anak-anak itu dihibur oleh kakek/neneknya dengan cerita indah. Berendam dilakukan menjelang subuh agar daging kemaluannya keriput, sehingga tidak akan sakit saat disunat.

Pagi harinya, anak-anak itu diberi pakaian bagus, cincin dan gelang emas, dipersolek bagai mempelai dan di lehernya digantungi sebuah azimat penangkal setan. Di depan undangan yang memenuhi rumah, anak-anak itu didudukkan di atas sasanggan terbalik, diselimuti bahalai (kain batik panjang) yang serba mahal.

Keadaan menjadi tegang ketika panyunatan (orang yang menyunat) datang dengan perlengkapannya. Dengan senyum simpul dan keramahannya, panyunatan meyakinkan anak-anak itu bahwa sunatan itu tidak akan sakit dan mengalami cedera

Sunat dilakukan tanpa pembiusan sebagaimana dilakukan ahli kesehatan sekarang. Dengan peralatan tradisional seadanya, pengkhitanan pun dilakukan. Pelaksanaannya cukup cepat. Perawatannya pun tradisional dan dilakukan oleh panyunatan. Usai sunatan, Tuan Guru membaca doa dan melafalkan dua kalimah syahadat, menandakan mereka telah menjadi anak muslim sekaligus memberikan papadah (nasihat) kepada mereka.

Ada beberapa pantangan harus dijalani oleh anak-anak pascakhitanan itu. Di antaranya pamali menyantap ikan baung, tidur miring, melangkah kotoran ayam dan lain. Kepada mereka dianjurkan banyak mengaji/membaca Alquran.

Acara terakhir menghidangkan wadai khusus, yakni nasi lakatan balamak yang ditempa dan dipotong persegi empat, di atasnya dihiasi inti nyiur bagula habang, lengkap dengan kopi atau teh manis. Tuan Guru membacakan doa selamat dan diakhiri makan bersama.

Babaikan

Bilamana terjadi perkelahian antara dua orang atau dua kelompok keluarga, baik karena percekcokan dan caci mencaci atau penganiayaan dan pembunuhan, atau sopir yang menyerempet anak-anak sehingga memicu perkelahian dan dendam khasumat, maka tampil tetuha kampung. Bisa pula pembakal atau tuan guru yang berwibawa di kawasan itu.

Persengketaan dilerai dan selama masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sengketa ini tidak akan dibawa kepada penguasa atau kepolisian. Kantor polisi adalah tempat pengaduan terakhir, bila adat babaikan (menyelesaikan persengketaan) ini tak bisa ditempuh.

Biasanya tetuha kampung tersebut, segera mendamaikan kedua belah pihak. Adat ini harus ditaati oleh orang yang berkelahi atau mereka yang terlibat dalam persengketaan itu, antarkelompok, antarkeluarga. Mereka diarahkan dan dinasihati oleh tetuha sebagai juru damai itu, sesuai Ajaran Islam bahwa lazimnya manusia selalu khilaf dan telanjur membuat berbagai kesalahan sehingga terjadinya percekcokan dan perkelahian. Maka, semuanya harus sadar dan bertobat, takut kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai firman Nya dan sabda Rasul Nya. Harus saling memaafkan dan tidak boleh menaruh dendam atau membuat perkelahian baru. Pokoknya Ajaran Islam sangat ditekankan dalam adat babaikan ini.

Menjadi kebiasaan pula dalam hal ini, untuk yang muda lebih dahulu mengulurkan tangannya memohon ampun kepada yang tua, dan yang tua meminta maaf kepada yang muda. Hal ini diikuti oleh semua pihak, baik lelaki maupun perempuan dari keluarga yang terlibat. Tuan Guru membacakan doa selamat seraya memercikkan air wewangian ke atas kepala hadirin, sebagai pertanda telah berakhirnya persengketaan.

Mailangi

Jika sebuah keluarga mengalami musibah atau menderita penyakit kronis yang diduga akan lambat sembuhnya, maka para jiran/tetangga mengunjunginya. Selain membawakan buah tangan berupa kue yang lezat, juga biasa memberikan bahan pengobatan tradisional. Mereka datang bukan memberikan obat seperti zaman sekarang. Kalau pun ada, cuman beberapa butir pil Kina yang dibeli di pasar, karena masa itu belum ada dokter atau Puskesmas.

Selain uang sekadarnya, mereka memberikan ramuan obat tradisional berupa daun/umbi jaringau, pirawas dan langgundi. Urang Banjar meyakini, ketiga jenis tumbuhan obat itu memiliki khasiat magis yang erat hubungannya dengan mitos sakralnya Putri Junjung Buih dan Pangeran Surianata di Candi Agung (Nagaradipa) masa lalu.

Urang pintar (dukun) dan Tuan Guru juga datang memberikan banyu tawar untuk diminum dan diuleskan ke seluruh tubuh si sakit. Mereka semua berupaya dan berdoa demi kesembuhan penderita. Keluarga dekat yang rela menginap menemani si sakit, diharuskan bermalam setidaknya dua malam berturut-turut.

Pada malam-malam keprihatinan itu lazimnya dilakukan Shalat Hajat di samping membaca Alquran disertai doa agar si sakit segera pulih kesehatannya. Sikap kebersamaan ini merupakan sugesti dan trapi bagi si sakit demi kesembuhannya.

Kepedulian yang religius begini juga dilakukan keluarga Urang Banjar apabila warganya mengalami musibah kebakaran, kebanjiran, kekaraman perahu di sungai atau bencana alam lainnya. Tanpa diundang, mereka datang sukarela ikut membantu meringankan beban penderitaan warga sejirannya.

--------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Balai Adat Jadi Tempat Belajar

2007-02-16T07:11:00.001-08:00

Selasa, 02 Januari 2007 01:43

Kandangan, BPost
Kesulitan mengakses sekolah, anak-anak di pedalaman Desa Ulang Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpaksa belajar di balai-balai adat. Para guru mendatangi balai adat di saat mereka istirahat bekerja di ladang.

Dengan cara itulah, guru bisa mengumpulkan anak-anak petani. Warga masih tinggal di balai-balai yang menyebar di daerah pegunungan Kalangisan, yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kepala Desa Ulang Arani mengatakan, bagi warganya lokasi terdekat sekolah hanya ada di daerah Ulang Pasar. "Di sana memang ada SD dan SMP satu atap," katanya Kamis (4/1), ditemui di Dusun Tataian, Desa Ulang.

Program paket yang selama ini juga dilaksanakan di Loksado belum sampai ke desa itu. Padahal, ratusan kepala keluarga tinggal di sana. Kalaupun ada pendidikan sampai ke sana, bukan dari pihak pemerintah,tapi atas swadaya masyarakat dengan tenaga pendidik pun dari warga Ulang sendiri.ary

Balai Adat Jadi Tempat Belajar

2007-01-11T07:15:00.000-08:00

Selasa, 02 Januari 2007 01:43
Kandangan, BPost
Kesulitan mengakses sekolah, anak-anak di pedalaman Desa Ulang Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpaksa belajar di balai-balai adat. Para guru mendatangi balai adat di saat mereka istirahat bekerja di ladang.

Dengan cara itulah, guru bisa mengumpulkan anak-anak petani. Warga masih tinggal di balai-balai yang menyebar di daerah pegunungan Kalangisan, yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kepala Desa Ulang Arani mengatakan, bagi warganya lokasi terdekat sekolah hanya ada di daerah Ulang Pasar. "Di sana memang ada SD dan SMP satu atap," katanya Kamis (4/1), ditemui di Dusun Tataian, Desa Ulang.

Program paket yang selama ini juga dilaksanakan di Loksado belum sampai ke desa itu. Padahal, ratusan kepala keluarga tinggal di sana. Kalaupun ada pendidikan sampai ke sana, bukan dari pihak pemerintah,tapi atas swadaya masyarakat dengan tenaga pendidik pun dari warga Ulang sendiri.ary

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Tiga Balai Adat Bermasalah

2007-01-10T06:06:00.001-08:00

Kamis, 28 Desember 2006 00:29
Kandangan, BPost
Tiga balai adat yaitu Kumuh I, Kumuh II dan Durian Gangan, Desa Ulang Kecamatan Loksado HSS bermasalah. Balai itu secara geografis masuk wilayah HSS, namun ditempati sekitar 30-an kepala keluarga dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Status kependudukan warga di tiga balai adat di kaki pegunungan Meratus ini berasal dari Desa Kundan Kecamatan Hantakan HST. Hal ini dipermasalahkan para tetuha masyarakat ketiga balai yang mendatangi pembakal Desa Ulang belum lama tadi. Mereka meminta dimasukkan ke dalam wilayah HSS, sesuai batas alam.

Pembakal Ulang, Arani, ditemui BPost Selasa (27/12) mengakui telah menerima usulan ketiga tetuha adat, balai yang mereka tempati dimasukkan ke wilayah HSS, karena lebih dekat dengan Loksado, bukan Hantakan, di HST.

Menurut Arani, batas antara Kecamatan Hantakan, HST, tepatnya di Desa Kundan dengan Desa Ulang HSS adalah pegunungan Kalangisan yang memisahkan kedua wilayah. Anak sungai yang mengalir di daerah kaki gunung Malah adalah anak sungai Amandit.

Warga di ketiga balai ini, memiliki KTP HST, saat ada dibukanya jalan dan perumahan di Desa Kundan Kecamatan Hantakan tahun 1994. "Waktu itu mereka minta dimasukkan ke wilayah HST agar pembangunan jalan sampai ke Desa Kundan. Selain itu mereka juga ingin proyek perumahan. Pembakal (kades) Ulang terdahulu tak bisa mencegah karena ini keinginan mereka sendiri," jelas Arani lagi.

Kendati sempat diberi KTP HST, mereka justru tidak pernah ke Desa Kundan karena selain dihalangi gunung Kalangisan juga karena lebih dekat ke Desa Ulang.

Warga di ketiga balai ini juga menjual hasil bumi ke Pasar Desa Ulang. Untuk memecahkan persoalan ini. menurut Arani pihaknya meminta pernyataan berupa kesepakatan tertulis pihak balai, soal keseriusan mereka masuk menjadi bagian wilayah HSS. "Ini untuk mencegah mereka kembali menuntut masuk HST," tandas Arani.

Camat Loksado Eka Surya Agus mengatakan, untuk menyelesaikan masalah ini harus ada musyawarah terbuka dengan masyarakat di ketiga balai ini, selain koordinasi dengan pihak HST.ary

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Kalteng Pusat Kaharingan

2006-11-24T19:22:00.001-08:00

Minggu, 05 Nopember 2006 00:18
PALANGKA - Rapat Pimpinan II Pengurus Besar Badan Agama Kaharingan Dayak Indonesia Pusat dan Kongres I Pengurus Besar Lembaga Tertinggi Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (PBLT-MAKRI) di Palangka Raya, Jumat (3/11), menjadikan Kalteng sebagai pusat Kaharingan di Indonesia.

Ketua Umum PBLT-MAKRI Lubis mengatakan, hanya Kalteng pula yang mempertahankan kemurnian ajaran Kaharingan.

Menurutnya, tujuan dua kegiatan itu untuk menyatukan visi, misi umat Kaharingan dan meningkatkan peran PBLT MAKRI, sebagai salah satu lembaga keagamaan yang perlu didukung maupun ditingkatkan peranannya oleh Pemerintah RI demi keutuhan nega Republik Indonesia. "Sebab, penganut Kaharingan tidak ingin suatu saat nanti memilih perjuangan seperti saudara-saudara kita di Papua, apalagi sampai memimpikan Negara Republik Borneo Merdeka," kata Lubis.

Asisten III Setwilda Kalteng Abdi Unjung menyampaikan permohonan maaf Gubernur Agustin Teras Narang yang tak bisa hadir dalam acara tersebut. sut

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Sekolah Warga Adat Terkendala Akta Nikah

2006-11-24T19:11:00.000-08:00

Jumat, 03 Nopember 2006 00:38:23
Ratusan pasangan suami istri di permukiman Balai Adat Loksado belum memiliki akta nikah resmi dari badan kependudukan dan catatan sipil (Badukcapil) setempat. Akibatnya, mereka terkendala mengurus berbagai pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah Hulu Sungai Selatan.

Menurut Mindri, Pembakal Desa Tumingki, sebagian besar pasangan suami istri balai adat di Loksado belum terdaftar di catatan sipil karena menikah hanya secara adat.

Hal itu ternyata berdampak sulitnya warga adat memasukkan anak mereka bersekolah atau membuat kartu keluarga atau bahkan mengurus pinjaman di bank.

"Untuk mengurus kartu keluarga kadang ditanyakan akta nikah oleh petugas, untuk membuktikan resmi tidaknya pasangan suami istri tersebut," ujar Mindri didampingi Rahmad Iriadi, Pembina masyarakat adat Loksado, Kamis (2/11).

Apalagi, imbuhnya, saat ini ada program santunan kematian kepada warga dengan syarat ber-KTP HSS.

Rahmad menimpali, seharusnya pemkab proaktif mengatasi masalah dialami warga pedalaman ini, khususnya yang menganut Kaharingan.

"Jangan sampai ada perbedaan, adakan penyuluhan ke balai-balai adat," katanya

Pada 2005 lalu Pemkab HSS memang pernah menggelar nikah massal dan diberikan akta nikah. Namun warga adat tidak diikutsertakan.

Kepala Badukcapil HSS, Rahman Farisi, mengakui masyarakat adat Kaharingan belum punya akta nikah. Kendalanya, Badukcapil tak punya dasar untuk memberikan akta nikah kepada mereka.

Sebab, hanya beberapa agama yang punya dasar untuk diberikan akta nikah yakni Kristen Protestan, Katholik, Buddha dan Hindu. Terakhir Kong Hu Chu juga masuk sebagai agama yang diakui untuk mendapatkan akta nikah oleh catatan sipil.

"Ini persoalan yang dihadapi secara nasional di daerah lain yang ada masyarakat adatnya juga mengalami hal serupa," kata Rahman.

Pihaknya sempat membawa masalah ini ke tingkat nasional, yang ternyata juga dialami daerah lain. Namun sampai kini belum terpecahkan.

Rahman membantah akta nikah dikaitkan dengan pengurusan KK atau KTP. "Kalau KK dan KTP itu hak sebagai penduduk, tak ada kaitan dengan akta nikah. ary
Copyright © 2003 Banjarmasin Post

TRADISI RAMADHAN

2006-11-10T06:52:00.000-08:00

Jumat, 20 Oktober 2006
M Syaifullah

Pada bulan suci Ramadhan ini, warga Kalimantan Selatan tidak hanya berjuang melawan hawa nafsu, rasa lapar, dan haus. Mereka juga terpaksa menghirup asap pekat.

Bencana asap akibat hebatnya kebakaran hutan, semak belukar, dan lahan di berbagai bagian provinsi itu memang sudah berlangsung sejak awal Ramadhan hingga beberapa hari menjelang Lebaran ini.

Sejak bulan suci tiba, aktivitas dan kegiatan ibadah yang banyak dilakukan bersama-sama di masjid atau tempat umum lainnya selalu diawali dengan usaha menerobos kabut asap sejak dari halaman rumah. Dampaknya, banyak yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Namun, memasuki 10 hari terakhir puasa, warga sepertinya tak peduli lagi dengan udara yang tercemar. Di tengah serbuan asap pekat, banyak yang nekat keluar rumah malam hari hingga menjelang subuh.

Mereka bersikeras keluar rumah karena tidak ingin melepaskan sejumlah tradisi dalam bulan puasa. Salah satunya adalah perayaan malam salikuran—malam kedua puluh satu—yang berlangsung hingga akhir Ramadhan.

Masyarakat Banjar punya kegiatan yang khas pada malam salikuran, yakni bagarakan (berkarnaval atau pawai) di jalan-jalan utama di daerah mereka masing-masing. Pada masa lalu, kegiatan ini bahkan dilakukan dengan cara keliling dari kampung ke kampung.

Kini, acara salikuran juga jadi agenda wisata. Yang terbesar berlangsung di Lapangan Murdjani yang terletak di depan Kantor Wali Kota Banjarbaru pada Sabtu (14/10) malam hingga Minggu dini hari.

Dalam karnaval ada dua kegiatan yang paling menonjol, yakni tradisi bagarakan tanglong (karnaval lampion) berukuran besar dan bagarakan sahur (membangunkan warga untuk sahur). Di Banjarbaru, karnaval itu sudah dilombakan dalam enam tahun terakhir.

Bertabur warna

Tidak seperti biasa, malam itu Lapangan Murdjani bertabur cahaya. Atmosfer itu dibangun oleh puluhan tanglong yang memendarkan pijar api minyak tanah aneka warna.

Lampion-lampion berukuran besar itu juga beragam bentuknya. Ada yang berbentuk masjid, bentuk pria yang tengah duduk membaca Al Quran, atau unta dan pohon kurma.

Namun, ada juga yang berkreasi dengan tidak merujuk pada simbol peribadatan. Ada lampion berbentuk pohon angker, hantu pocong, dan ada juga lampion tokoh kartun idola anak-anak, Spongebob.

Kegiatan ini memang bukan kelas kampung lagi. Tradisi warga Banjar tersebut diikuti 86 peserta dari berbagai kelompok remaja, kampung, atau kecamatan se-Kalimantan Selatan.

Selain beraksi di Lapangan Murdjani, para peserta juga berpawai di sepanjang jalan sejauh lebih dari 10 kilometer hingga Bundaran Tugu Intan di perbatasan Martapura. Pawai berlangsung lebih dari tiga jam. Ribuan warga pun memadati tepian jalan, setia menunggu arak-arakan.

Seperti di Banjarbaru, kedua tradisi itu juga berlangsung di kabupaten lainnya, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Selatan. Bahkan, Kandangan, ibu kota Hulu Sungai Selatan, memiliki tradisi bagarakan dengan mengarak sepasang naga, bagarak naga laki dan naga bini.

Tradisi ini berawal dari legenda sepasang naga yang oleh sebagian warga Kalimantan Selatan dipercaya punya kaitan dengan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Untuk mengingat kembali legenda itu, bagarakan sepasang naga ini ditampilkan setiap malam salikuran.

Kertas bekas

Tanglong biasanya dibuat dari kertas bekas atau kertas minyak berwarna. Di suatu kampung, pembuatannya biasanya dilakukan beramai-ramai oleh warga.

Satu tanglong memerlukan biaya Rp 500.000 hingga Rp 3 juta. "Kami bisa membuat tanglong berbeda-beda setiap tahun karena terus didukung warga," kata Anto, pembuat tanglong tadarusan Al Quran dari Kelompok Remaja Muslim Intan Amaco, Banjarbaru.

Tanglong diperkirakan bukan produk asli budaya Banjar. Dia diserap dari bentuk atau model lampu hias bangsa atau suku lain, seperti dari masyarakat China. Bagi masyarakat Banjar, tanglong semata-mata merupakan aksesori beranda dan halaman rumah.

Biasanya di halaman juga diletakkan barisan lampu suluh selama bulan Ramadhan, yang membuat kampung-kampung warga Banjar menjadi semarak.

"Tadinya warga lebih mengenal kegiatan memasang lampu damar atau badadamaran di depan rumah mereka. Kegiatan itu kemudian berubah menjadi pemasangan lampu-lampu tanglong berbahan bakar minyak tanah," kata M Syafri Kadir, budayawan Banjar, di Banjarbaru.

Setelah jaringan listrik dan kemudian televisi menyebar ke kampung-kampung, kebiasaan itu banyak ditinggalkan. Warga tidak lagi perlu dibangunkan karena mereka banyak yang menonton televisi hingga jadwal makan sahur tiba.

Tanglong dan bagarakan sahur kembali menemukan "rohnya" setelah dijadikan kegiatan seni dan budaya tahunan yang bernapaskan keagamaan. Kegiatan itu juga jadi ajang silaturahmi sesama warga dan memperkaya wisata budaya Banjar.

Tradisi tanglong ini bukan sekadar keramaian, melainkan sarat dengan pesan moral agama dan kemasyarakatan dalam kreasi-kreasinya. Harapannya tentu bencana kabut asap tidak menjadi "tradisi" tahunan yang menyiksa.

Peneliti Dayak Luncurkan Buku

2006-10-18T09:09:00.001-07:00

Minggu, 15 Oktober 2006 02:03:22

Pontianak - Institut Dayakologi meluncurkan buku "Mutiara Damai dari Kalimantan", dalam upaya membangun kembali perdamaian di Kalimantan Barat. Kalbar dalam sejarahnya memang kerap dilanda konflik etnis, yang tidak sedikit menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

Ketua Segerak Pancur Kasih, AR Mecer, di Pontianak, Sabtu (14/10), mengatakan terjadi 13 kali kerusuhan antara Dayak-Madura, dua kali Melayu-Madura dan satu kali antara Tionghoa-Dayak serta antara sesama Dayak di masa lalu (pengayauan/mengayau). Konflik etnis terakhir terjadi pada 2002 di Kota Pontianak.

Meski tidak terjadi lagi, benih-benih konflik masih ada. Secara nyata masih bisa dilihat adanya kelompok etnis yang belum menerima etnis lainnya masuk ke wilayah mereka. Benih-benih konflik tersebut, menurut Mecer, harus dihilangkan dengan membudayakan perdamaian.

"Buku Mutiara Damai dari Kalimantan" yang memiliki 258 halaman ditulis selama tiga bulan oleh lima peneliti Institut Dayakologi yang terdiri atas R Giring, Uray Endang Kusumajaya, Pandhita Eny Enawaty (Budha), Subro, Leo Sutrisno.

Mecer berharap masyarakat Kalbar membacanya dan memahami betapa tidak ada gunanya konflik. Konflik merugikan banyak pihak.klc

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Upacara Tiwah Masih Lestari

2006-10-14T05:26:00.000-07:00

Minggu, 08 Oktober 2006 00:04

Hadirnya lukisan perahu pada beberapa media penguburan masyarakat Dayak tak lepas dari upacara tiwah mengantar roh leluhur yang telah mati yang hingga kini masih lestari di pedalaman Dayak, Kalimantan Tengah. Walaupun memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan upacara kematian di provinsi lain, hingga kini tiwah belum diberdayakan sebagai aset pariwisata dan budaya daerah.

Misalnya di Desa Penda Barania, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), sekitar 45 kilometer dari Palangkaraya, dengan menyusuri Sungai Kahayan, rangkaian tiwah berlangsung masih asli.

Ratusan sanak famili dari nenek moyang yang ditiwahkan berduyun-duyun datang ke Desa Penda Barania dengan menggunakan perahu kelotok. Tidak terlihat wisatawan luar daerah yang khusus mengunjungi kegiatan langka tersebut.

Rangkaian tiwah terdiri dari 14 tahapan yang digelar selama dua bulan. Ritual pertama dimulai dengan mendirikan Balai Nyahu (rumah tulang belulang leluhur) hingga tahap terakhir Uluh Balian Buli (memulangkan pemuka agama)

Ritual Tabuh diselenggarakan dengan menombak kerbau sekitar 14 ekor. Tabuh I bertujuan menyatukan roh dari unsur Liau Balawang Panjang (roh dari unsur bapak). Selanjutnya Tabuh II akan menyatukan roh Liau Karahang Tulang (roh dari unsur ibu) dan Tabuh III menyatukan unsur bapak dan ibu dengan roh Liau Panyalumpak (unsur roh dari Yang Kuasa). ncu/kcm

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Lukisan Perahu Dalam Mitologi Dayak

2006-10-14T05:24:00.001-07:00

Minggu, 08 Oktober 2006 00:04

PERAHU merupakan salah satu alat transportasi yang dikenal oleh hampir semua penduduk di seluruh dunia terutama yang berdiam di daerah pantai, danau, rawa, atau daerah sungai. Pada beberapa daerah perahu memiliki fungsi simbolis dengan arti tertentu.

Fungsi simbolis biasanya berkaitan dengan konsep dan kegiatan religius. Demikian juga dengan di Kalimantan seperti Kalteng dan Kalsel yang daerahnya hampir sebagian besar daerah rawa dan sungai.

Menurut peneliti khusus budaya Dayak dari Balai Arkeologi Banjarmasin, Hartatik, pada masyarakat Dayak Kalsel dan Kalteng yang menganut religi Kaharingan, perahu memiliki fungsi simbolis. Berkaitan dengan upacara tiwah atau perahu dipercaya mengantarkan arwah ke surga.

"Ini dalam bentuk peti mati yang berbentuk perahu. Ada juga papan perahu banama tingang pada upacara tiwah kecil," kata Tatik-panggilannya.

Raung atau rarung menurutnya, terbuat dari kayu ulin atau kayu lain yang dilobangi tengahnya sehingga mirip dengan perahu. Yang menarik adalah motifnya yang digambar dengan motif stiliran flora dan sulur-suluran.

"Dalam penguburan ini mayat yang telah dimasukkan dalam peti mati di beri peralatan sehari-hari seperti mandau, suling, lanjung salah, beriut, tikar bendera, dan peralatan lainnya," tambahnya.

Ini ditujukan karenna dalam perjalanan ke dunia asalnya si arwah juga seperti orang hidup yang beraktifitas. Setelah mayat dikuburkan dalam tanah sebagian diletakkan di sekitar kubur atau dikuburkan bersama si mati.

"Setelah dua atau tiga tahun dimana keluarga si mati mempunyai biaya yang cukup untuk mengadakan pesta tiwah, kuburan dibongkar. Tulang-tulang diambil lalu dimasukkan dalam wadah guci atau mangkok," papar peneliti lulusan Universitas Gajah Mada ini.

Ada pula yang dibakar lalu abu dan sisa-sisa tulang Sisa abu atau trulang ini lalu ditempatkan dalam satu tempat yang disebut sandong. Bangunan ini berbentuk rumah panggung kecil yang biasanya disebut rumah arwah. Dilengkapi juga dengan dinding dan pintu.

"Bentuk dasar bangunan ini adalah empat persegi panjang yang dindingnya melebar ke atas. Bentuk ini sama dengan dasar perahu yang dasarnya lebih sempit bagian bawahnya. Bentuk sandong menyerupai bentuk perahu dengan hiasan-hiasan simbol perjalanan arwah menuju lautan," jelasnya.

Kemudian ada juga papan berahu banama atau disebut papan perahu banama tingang. Pada upacara mamapas tali adalah upacara dengan menggunakan media berupa sebuah papan bergambar perahu yang disebut perahu benawa. Ini ditujukan untuk menceritakan kembali perjalanan hidup si mati, sejak kelahiran hingga kematian.

Pada banawa tingang karena selain terdapat gambar perahu, juga terdapat gambar atau patung burung tingang dengan alat-alat upacara.

"Penggambaran ini adalah untuk memberi kekuatan pada arwah yang digambarkan dalam perjalanan ke lewu tatau dengan menaiki perahu. Agar aman dari gangguan roh jahat dan selamat sampai tujuan, kerabat yang masih hidup melaksanakan upacara dengan membaca mantra atau mitologi untuk memberi kekuatan pada arwah," pungkas Tatik. ncu

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Aruh Balanggatan Suku Dayak Atiran (1)

2006-10-13T01:40:00.001-07:00

Minggu, 24 September 2006 23:09:32
Minta Panjang Umur Dan Dilimpahkan Rezeki

Suara gendang yang ditabuh dengan syair menyayat hati menyeruak kegelapan malam. Saat itu jarum jam telah menunjukkan pukul 22.30 Wita. Beberapa pria paruh baya dengan pakaian adat tampak terlihat duduk mengelilingi papan langgatan yang merupakan bangunan sesembahan.

Sementara itu, kaum wanitanya menghentak-hentakkan kaki sambil menari mengelilingi bangunan empat persegi yang dipenuhi aneka macam makanan sesembahan. Prosesi itu mereka lakukan dengan penuh kekhidmatan.

Mereka adalah suku dayak balai adat Desa Atiran Kabupaten HST yang kemarin malam, Minggu (24/9) telah merampungkan proses Aruh Balanggatan sebagai tanda syukur dipanjangkan umur dan doa menghadapi musim tanam supaya kembali dilimpahkan rezeki.

"Dengan aruh ini kami minta pada Yang Maha Kuasa agar kami dikaruniai kesehatan, kemudahan rezeki dan keberhasilan dalam bercocok tanam kembali," ujar Rajuddin, ketua panitia Aruh Balanggatan.

Digelar selama enam hari enam malam, sejak Selasa (12/9), seluruh warga adat desa Atiran berkumpul di balai ini untuk melaksanakan rentetan ritual yang menurut mereka tidak boleh dikurangi dan ditambah.

Rentetan ritual tersebut sebut Rajuddin dimulai sejak Selasa siang dimana seluruh warga Atiran yang melaksanakan aruh itu berkumpul di balai adat dengan membawa serta seluruh keluarganya. Mereka akan berada disini selama enam hari enam malam mengikuti seluruh rangkaian ritual.

Saat malam harinya, ritual pertama dilaksanakan dengan acara yang mereka namakan aruh adat dengan leluhur, datu-datu mereka yang ada di alam sana.

Sambil baiigal (menari) mengelilingi bangunan persegi yang ada di tengah balai, para tokoh adat menganggap ini sebagai ritual pembuka dimana para peserta aruh secara bergantian menari berkeliling.

Pada malam itu selamatan pertama dimulai dengan mempersembahkan satu lonjor kue lemang yang mereka sembahkan kepada leluhur mereka. Keesokan harinya, kue lemang kembali dibuat untuk dipersembahkan lagi kepada leluhur dengan cara diletakkan di bawah papan langgatan.

Pada malam hari berikutnya, para peserta aruh akan mencuci beras ketan untuk dimasak menjadi lemang dengan acara yang sama seperti yang dilaksanakan pada malam pertama.

Hari ketiga, ritual bergeser pada papan langgatan ke dua yang akan diturunkan dimana posisinya di belakang papan langgatan pertama. wahyudi rachman

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

Bakar Pohon Denda Rp50 Ribu

2006-10-12T02:31:00.000-07:00

Senin, 18 September 2006 01:01:12

Kandangan, BPost
Untuk menjaga kelestarian hutan di Pegunungan Meratus, masyarakat Dayak Loksado memiliki aturan tersendiri, yakni setiap orang yang membakar satu pohon dikenakan denda Rp50 ribu.

Meski tak tertulis aturan itu dihargai oleh masyarakat setempat. Namun kadang pembakaran lahan juga berimbas pada terbakarnya pohon.

Rahat (70), peladang Malinau mengakui pada bulan ini mereka siap melakukan pembakaran lahan.

"Kami melaksanakannya dengan gotong royong supaya tak menyebar ke lahan lain tapi tiap tahun tetap ada saja kebakaran meluas," akunya.

Pantauan BPost, Minggu (17/9), ratusan peladang dari 48 balai adat di Kecamatan Loksado serentak melakukan pembakaran lahan pada September ini. titik lahan siap dibakar warga terlihat di sepanjang jalan Kecamatan Loksado.

Dimulai dari wilayah Halunuk, Panggungan, Tanuhi, Malinau, Lumpangi, Loksado, Haratai, Kamawakan, Ulang bahkan sampai perbatasan dengan Hulu Sungai Tengah.

Pengamat sosial HSS Rahmad Iriadi SP yang juga ikut memantau areal siap dibakar ini mengkhawatirkan hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan hutan.

"Bayangkan bila satu balai adat ada enam kepala keluarga dan masing-masing kepala keluarga membakar satu sampai dua hektare tiap tahun, berapa ratus hektar lahan terbakar setiap tahun," kata sekretaris PKB HSS ini.

Dia memprediksi tidak mustahil dalam jangka waktu beberapa puluh tahun mendatang hutan rakyat bisa habis.

Plt Kadishutbun HSS Ir Udi Prasetyo, mengakui mulai minggu terakhir September secara serentak masyarakat adat melakukan tradisi pembakaran lahan. Namun sejauh pantauan pihaknya, pembakaran masih sebatas semak belum menyentuh hutan lindung.

Namun diakuinya memang lahan milik masyarakat yang dibakar bukan saja terjadi di luar kawasan hutan lindung tapi juga ada yang di dalam kawasan. "Karena ada ladang milik masyarakat yang dalam kawasan hutan," katanya.

Pemkab tak bisa mengubah tradisi warga yang sudah turun temurun tersebut. Cara buka ladang dengan bakar lahan ini selain berdampak positif juga bisa negatif.

Positifnya cara membakar ini membuat kesuburan tanah karena kandangan nitrogen hasil pembakaran semak berubah jadi humus. Negatifnya, bila kebakaran merayap ke kawasan hutan lindung dan pohon keras juga ikut dibabat.

Dishutbun melakukan penataan dengan sistem pembakaran terkendali. Warga yang membakar melapor ke pembakal setempat dan kemudian diberitahukan kepada Polhut agar pembakaran diawasi.

Selain itu juga sudah dikampanyekan sistem ladang gilir balik. Di mana lahan yang telah diladangi dalam jangka beberapa tahun kemudian diladangi kembali." Atau dengan melaksanakan pertanian sistem tumpang sari di daerah pegunungan," tambah Udi. ary

Copyright © 2003 Banjarmasin Post

HARI MASYARAKAT ADAT Manusiakan Mereka!

2006-08-08T18:19:00.000-07:00

Banjarmasin Post; Rabu, 09 Agustus 2006 02:32:16

Dulu, masyarakat adat hidup damai dan selaras dengan alam. Beragam kearifan mereka tuangkan demi terciptanya harmonisasi hidup. Namun, kini mereka tergilas oleh bergeraknya gerbong industrialisasi.

Di Kalimantan Selatan terdapat sedikitnya 800 komunitas adat Dayak yang sebagian besar masih hidup terpencil. Saat ini mereka terengah-engah dihantam oleh perubahan. Mereka terus mencoba bertahan hidup di tengah aksi perampasan hasil alam.

Paheri Noor, Komisioner Hak Masyarakat Adat Komnas HAM mengatakan, perlindungan dan advokasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka masih belum dilakukan secara maksimal. "Secara nyata yang menimpa suku Dayak di Kalimantan adalah upaya marginalisasi, alienasi dan diskriminasi," ujarnya kepada BPost Jakarta, Selasa (8/8).

Paheri mengungkapkan dalam pertemuan di Pontianak, beberapa waktu lalu, komunitas adat Dayak Kalimantan tidak lagi mengaku adanya hutan milik negara. "Hutan itu milik masyarakat adat, negara hanya melindungi," tegasnya.

Tidak banyak yang tahu termasuk komunitas adat terpencil (KAT), Rabu (9/8) ini adalah Hari Masyarakat Adat Se-Dunia (Indigenous People’s Day). Meski peringatan ini telah ditetapkan dalam resolusi PBB yang dikeluarkan sejak 1994, namun pemerintah pertama kali baru memperingatinya besok. Tragis memang.

Dalam rangkaian acara, hari ini digelar pameran foto KAT di Hotel Four Seasons, Jakarta. Untuk Kalimantan diwakili fotografer BPost, Fikria Hidayat. Dia menampilkan sejumlah foto yang merekam dan melukiskan kondisi keterpinggiran komunitas adat Dayak Kalimantan.

Rondang Siahaan, Direktur Pemberdayaan KAT Departemen Sosial RI mengatakan, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan klasik seperti memberikan pemukiman baru agar masyarakat adat memiliki akses perubahan, tetapi memberikan perlindungan dari ancaman industrialisasi.

"Setiap perubahan yang masuk ke KAT mulai sekarang harus memiliki pendekatan baru, intinya perubahan harus berciri khas setempat dan bersanding dengan kearifan lokal," ujarnya.

Komunitas adat boleh bergembira dengan penghormatan formal terhadap keberadaan mereka. Diharapkan, pemerintah akan lebih berupaya meningkatkan taraf hidup dan memberi perlindungan serta advokasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak sosial budaya adat.

Semoga. fik

Dayak Loksado Ancam Turun Gunung

2006-08-04T04:43:00.000-07:00

Jumat, 04 Agustus 2006 00:33:17

Kandangan, BPost - Warga Dayak Loksado mengancam akan melakukan aksi turun gunung apabila proyek jalan di Haratai senilai Rp1,5 miliar lebih tidak dilaksanakan secara transparan.

Sukartoni, Pembakal Haratai didampingi tokoh adat Haratai Kitat dan fasilitator mereka Rakhmat Iriady, Kamis (3/8) mendatangi Redaksi BPost untuk menyerahkan sebuah surat pernyataan.

Dalam pernyataannya yang ditandatangani Sukartoni dan Kitat, meminta kontraktor yang akan mengerjakan proyek jalan di daerah adat Loksado seperti Haratai I sampai Haratai III agar benar-benar bonafit dan profesional.

Pasalnya, mereka telah mencium nama kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut. Padahal proyek Haratai sampai saat ini belum dilakukan lelang oleh Dinas PU HSS.

"Kita minta kontraktor yang mengerjakan proyek ini tidak asal-asalan. Kami mendengar isu tak sedap, kontraktor yang mengerjakan proyek ini hanya akan menggunakan cangkul dan sekop, bukan menggunakan buldoser atau eksavator sebagaimana mestinya," ujar Sukartoni.

Warga Dayak Loksado mendukung penuh pernyataan Bupati HSS di Harian Banjarmasin Post beberapa hari lalu untuk memberantas maraknya KKN antara pimpro dan kontraktor.

Apabila pernyataan sikap warga Dayak Loksado ini tak disikapi dengan serius, mereka siap turun gunung ke Kandangan melakukan aksi demo ke Pemkab HSS.

"Ini demi terciptanya pembangunan di HSS seperti yang didambakan selama ini," ujar Sukartoni.

Pernyataan sikap warga Dayak Loksado ini juga ditembuskan ke Bupati HSS HM Safi’i dan Ketua DPRD HSS Ardiansyah.

Rakhmat Iriady berharap, proyek di daerah pedalaman jangan dilakukan asal-asalan. Mentang-mentang jauh dari pengawasan lalu dikerjakan seadanya dan dianggap remeh.

Sementara Kadis PU HSS Taufik Rachman ketika dikonfirmasi mengatakan, proyek di Haratai belum ada ketentuan siapa yang menang. "Proyek itu masih tahap lelang, saat ini masih tahapan evaluasi, memang ada urutan kontraktor yang ikut lelang nomor satu, dua dan tiga namun belum ada ditentukan siapa pemenangnya," terang Taufik.

Ditanya tentang rencana pengerjaan proyek itu secara manual, Taufik membantah. "Itu tidak benar, spesifikasi pengerjaan proyek itu tidak secara manual tapi menggunakan alat berat," tandasnya. ary